KLIKMU.CO – Sejumlah tokoh dan beberapa oknum di negeri ini nyinyir dan bahkan melakukan kampanye hitam hingga fitnah soal penggalangan dana untuk rakyat Palestina. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang selama jni juga getol melakukan penggalangan dana, akhirnya buka suara.
Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan menyesalkan pihak-pihak yang melakukan kampanye hitam terkait upaya penggalangan dana bagi masyarakat Palestina. Padahal, ini adalah misi kemanusiaan yang seharusnya didukung oleh semua pihak.
“Ini merupakan misi kemanusiaan. Di belahan dunia manapun kalau masih punya hati nurani, pasti akan membela kemanusiaan,” kata Amirsyah, Rabu (26/5/2021).
Dia menyesalkan pihak-pihak yang melakukan kampanye hitam, fitnah bahkan adu domba terkait upaya penggalangan dana tersebut. Bahkan, ada pihak yang sampai menghapus aplikasi milik Ustad Adi Hidayat (UAH). “Makanya, kami menyesalkan tindakan seperti itu,” kata dia.
Menurut Amirsyah, dalam konteks yang lebih besar, sesuai dengan pembukaan UUD 1945 maka penjajahan di seluruh dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Begitu juga dengan kasus penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Amirsyah menegaskan bahwa Indonesia secara tegas menentang penjajahan tersebut sejak era Presiden Soekarno.
“Kita harus mengingat sejarah, bahwa Palestina merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia,” kata dia.
Selain itu, Amirsyah juga menyesalkan sikap seorang tokoh yang menyatakan bahwa urusan Palestina bukanlah urusan Indonesia. “Apa yang terjadi di Palestina harus mendapatkan perhatian karena melanggar nilai-nilai kemanusian,” imbuhnya.
Ia juga menegaskan bahwa MUI akan segera menyalurkan bantuan bagi penduduk Palestina. Sebelumnya, UAH menyerahkan bantuan dari masyarakat sebesar satu juta dolar AS atau sekitar Rp14,3 miliar untuk penduduk Palestina melalui MUI.
“Saat ini kami intens berkomunikasi dengan Kedutaan Besar Palestina, Kementerian Luar Negeri dan KBRI di Aman agar jelas sasaran dan target bantuan tersebut,” katanya.
Amirsyah juga mempersilahkan pihak-pihak yang hendak melakukan audit agar penyaluran bantuan tersebut transparan dan akuntabel. “Silahkan kalau mau audit,” pungkasnya. (RF)
