Oleh: Kardono “Ano” Setyorakhmadi *
KLIKMU.CO
Megawati Soekarnoputri bilang bingung dengan situasi yang ada. “Ini adalah sistem presidensil. Lah kok, koalisi-koalisi (parpol),” katanya dalam Rakernas PDI Perjuangan Selasa lalu.
Ini benar, tapi jika mau konsisten, Mega juga harus berani mengubah banyak aturan juga. Adanya koalisi jelas karena kebutuhan politik praktis: pilpres.
Yang luput tajam dibahas dari pilpres adalah soal tiket. Presidential threshold sebesar 20 persen di sebuah sistem multipartai seperti Indonesia jelas akan membutuhkan koalisi –yang pada ujungnya adalah dagang sapi. Mau tahu contohnya? Lihat saja reshuffle kabinet baru-baru ini.
Pemilihan nama-nama baru seperti Zulhas, yang ketum PAN, jelas menunjukkan itu. Bagaimana tidak, hari pertama saja kaget bahan-bahan naik, dan kemudian menyerahkan urusan cabai dan minyak goreng ke Menteri Luhut. Jelas, pemilihan Zulhas bukan karena kompetensi, atau sebuah langkah strategis untuk bisa mengendalikan banderol harga-harga yang terkerek. Tapi hanya untuk memperkuat barisan Koalisi Indonesia Bersatu yang telah menggenggam satu tiket.
Yang pada titik tertentu nanti akan digunakan untuk bargaining ke koalisi ”nasionalis” satunya: PDIP-Gerindra yang untuk sementara ini mengusung Prabowo-Puan. Kenapa harus bargaining, ini karena koalisi “nasionalis” ini sadar, jika mereka maju dengan dua pasangan calon, akan menguntungkan pasangan calon lainnya yang menggenggam tiket karena ”tersingkirkan pemerintah”: Nasdem, Demokrat, PKS dengan Anies sebagai jagonya. Dengan mengandalkan “politik identitas”, Anies dan siapapun cawapresnya akan relatif tak terganggu mendulang suara. Sementara di kubu ”nasionalis”, ada dua pasangan calon saling bantai di ceruk suara yang sama.
Bagaimana dengan kita, masyarakat Indonesia? Melihat konstelasi yang ada, ya tepat, kita, rakyat Indonesia, hanya jadi penonton yang ditodong suaranya saja. Peserta penggembira saja.
Sementara itu, ketika inflasi mulai terjadi dan harga-harga naik, maka pemerintah paling mengucurkan bantuan dan subsidi. Yang bantuan kebanyakan dari kita tidak dapat, atau tidak mau karena merasa malu dan merasa ada banyak yang lebih berhak. Sedangkan yang subsidi diberikan, namun jika sudah melampaui kemampuan, ya tinggal cabut subsidi. Atau dibikinin cukai macam-macam, dan tahu-tahu tarif listrik sudah naik.
Pendidikan juga tiba-tiba sudah mahal. Akses kesehatan juga terbatas.
Padahal, harapan saya, pemerintah itu targetnya tidak usah muluk-muluk dulu mencapai kemajuan seperti Bangsa Atlantis.
Cukuplah akses pendidikan dan kesehatan diperluas, dan bisa dijangkau banyak rakyat Indonesia. Soal ekonomi, biarlah rakyat struggle, tapi setidaknya tidak mikir berat biaya pendidikan dan tidak jatuh miskin ketika ada anggota keluarga yang sakit. (AS)
*Wartawan senior
