Muhammad Abidulloh
Penikmat Sejarah; Mantan Jurnalis; Pengasuh Santri LKSA Kibagus Hadikusumo, Surabaya
Di tengah panasnya gesekan antara Sukarno, PKI, dan Angkatan Darat menjelang 1965, Subandrio berdiri tepat di pusat panggung. Sebagai Menteri Luar Negeri sekaligus Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI), diplomasi dan narasi politik nasional berada di bawah kendalinya. Ia bukan sekadar penonton, melainkan sutradara opini yang piawai dalam mengarahkan arah angin politik Indonesia.
Posisi strategis ini menjadikannya sebagai figur krusial dalam menyulut sekaligus meredam ketegangan geopolitik domestik. Namun, di balik manuvernya yang menentukan, publik terus menagih jawaban atas teka-teki sejarah: apakah Subandrio seorang ideolog PKI, Sukarnois sejati, atau sekadar oportunis murni?
Dr. Subandrio berperan sebagai jembatan politik, sekaligus instrumen intelijen yang memperkuat posisi Presiden Sukarno, yang cenderung memojokkan Angkatan Darat. Hal itu, secara tidak langsung, menguntungkan PKI. Peran itu dimainkannya selaku Waperdam I, Menteri Luar Negeri, sekaligus sebagai Kepala Badan Pusat Intelijen.
Subandrio merupakan salah satu tokoh paling berkuasa di era Demokrasi Terpimpin.
Peran Krusial Subandrio
Berikut adalah peran krusial Subandrio dalam dinamika ketegangan pada awal 1960-an:
Pertama: Penyambung Isu “Dewan Jenderal”. Sebagai Kepala BPI, Subandrio menjadi saluran utama informasi intelijen yang masuk ke telinga Sukarno. Ia berperan aktif dalam mengembuskan dan melegitimasi isu adanya Dewan Jenderal.
Adanya sekelompok perwira tinggi Angkatan Darat yang dituduh tidak loyal dan berencana melakukan kudeta kepada Presiden. Isu ini sangat sejalan dengan narasi PKI dan berhasil memancing rasa saling curiga antara istana, PKI, dan Angkatan Darat.
Kedua: Menyebarkan Dokumen Gilchrist. Pada pertengahan tahun 1965, Subandrio mengumumkan penemuan dokumen yang dikenal sebagai Dokumen Gilchrist. Dokumen (yang kemudian diyakini palsu atau hasil operasi psikologis) ini mengklaim adanya rencana intervensi militer Barat di Indonesia.
Mereka bekerja sama dengan “teman-teman lokal” (Our Local Army Friends). Subandrio menggunakan dokumen ini untuk mendiskreditkan Angkatan Darat secara politik. Perwira Angkatan Darat dituduh bersekongkol dengan kekuatan imperialis Barat (Nekolim).
Ketiga: Sebagai arsitek kebijakan luar negeri yang menguntungkan PKI. Sebagai Menteri Luar Negeri, Subandrio merancang kebijakan luar negeri yang lebih condong ke blok Komunis. Dia adalah perancang pembentukan Poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyongyang.
Kebijakan anti-Barat yang agresif ini memberi angin segar bagi PKI. PKI mendapatkan keuntungan untuk memperkuat legitimasi domestik sebagai kekuatan revolusioner. Itu sekaligus mengisolasi Angkatan Darat yang cenderung memiliki hubungan baik dengan militer Barat, khususnya Amerika Serikat.
Keempat: Mendukung Mobilisasi Massa dan Angkatan Kelima. Subandrio mendukung gagasan Sukarno dan PKI mengenai persenjataan buruh dan tani, atau yang dikenal dengan “Angkatan Kelima”. Langkah ini ditentang Angkatan Darat karena dianggap upaya PKI memiliki militer sendiri.
Dukungan politik Subandrio terhadap manuver-manuver kiri yang dilakukan Angkatan Darat dianggap sebagai pelindung PKI di dalam Kabinet.
Akibat peran-peran politik dan intelijennya yang dinilai berat sebelah, pascakegagalan G30S 1965, Subandrio menjadi target utama perburuan oleh Angkatan Darat. Pada tahun 1966, ia ditangkap dan kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub).
Tuduhan yang ditujukan kepadanya, terlibat subversif dan konspiratif yang berujung pada peristiwa G30S. Hukuman tersebut akhirnya diubah menjadi penjara seumur hidup.
Siapakah Subandrio?
Menarik dicermati dan diperhatikan adanya pertanyaan, siapakah Subandrio?, hingga begitu sentral dan dalamnya peran yang dimainkannya pada masa Demokrasi Terpimpin. Apakah komunis tulen, Sukarnois, atau hanya seorang oportunis politik?
Subandrio lahir di Kepanjen, Malang, 15 September 1914. Ayahnya, Kusndi (seorang wedana di Kepanjen, Malang). Semasa mudanya berkarier sebagai dokter bedah. Pada era Sukarno beralih sebagai diplomat dan politisi.
Pada masa Sukarno lebih banyak tersita pada pergerakan nasionalis dan dinamika politik internasional.
Subandrio adalah tangan kanan Bung Karno yang sangat lincah. Sebagai Menteri Luar Negeri sekaligus Wakil Perdana Menteri, ia mengawal garis politik Poros Jakarta-Peking.
Langkah diplomasi dan narasi politiknya selalu seirama dengan irama revolusi Presiden. Publik melihatnya sebagai figur yang paling nyaring menyuarakan ideologi Nasakom.
Soebandrio menjabat sebagai Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI). Dalam menjalankan operasi intelijennya, BPI sering kali mendapatkan pasokan informasi atau bekerja sama secara taktis dengan jaringan PKI.
Jaringan intelijen PKI terkenal luas hingga ke tingkat akar rumput (melalui intelijen PKI atau Biro Khusus). Kerja sama taktis ini memperkuat kesan bahwa Soebandrio condong dan melindungi kepentingan PKI.
Kader PKI atau Sukarnois?
Secara administratif, Subandrio tidak pernah tercatat sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Rekam jejak awalnya justru terikat pada Partai Sosialis Indonesia (PSI) besutan Sutan Sjahrir.
Namun, dinamika panggung politik membuat arah anginnya berubah. Dalam praktiknya, kebijakan dan manuver politik Subandrio justru sering kali tampak berpihak serta menguntungkan PKI. Konsistensi pembelaannya terhadap agenda-agenda kiri inilah yang memicu tuduhan kencang bahwa ia adalah seorang kader rahasia atau simpatisan kawakan PKI.
Simpati Subandrio terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) pada hakikatnya bukanlah cerminan dari seorang ideolog komunis sejati, melainkan sebuah manuver politik yang terukur, pragmatis, dan penuh kalkulasi strategis.
Di tengah konstelasi politik Demokrasi Terpimpin yang kian memanas, ia jeli memanfaatkan besarnya massa dan pengaruh PKI sebagai perisai politik untuk membentengi dirinya dari manuver Angkatan Darat yang terus mendesak. Pada saat yang sama, kedekatan ini menjadi instrumen efektif bagi Subandrio untuk mengeksekusi garis diplomasi luar negeri Indonesia yang anti-imperialisme—sebuah orientasi politik luar negeri yang digariskan secara tegas oleh Presiden Soekarno.
Dengan kata lain, kemesraannya dengan kiri lebih dituntun oleh kebutuhan navigasi kekuasaan ketimbang doktrin ideologi.
Penjelasan berkenaan dengan relasi Subandrio-PKI dapat digambarkan sebagai simbiosis mutualisme. Sebagai Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI), Soebandrio sering menyuplai informasi yang menguntungkan posisi PKI dan menyudutkan Angkatan Darat.
Salah satunya menyebarkan isu dokumen “Dewan Jenderal”. Pengamat menilai ini bukan karena ia seorang Marxis, melainkan karena ia butuh basis massa PKI untuk melindungi dirinya, mengingat ia tidak punya partai politik atau kekuatan militer.
Pertanyaan menarik sering disampaikan, apakah Subandrio sebagai seorang loyalis-Sukarnois sejati? Jawabannya tidak sesederhana itu. Kedekatannya dengan Bung Karno memang tak terbantahkan, tetapi loyalitas tersebut kerap diperdebatkan apakah murni lahir dari kesamaan ideologis atau sekadar kalkulasi taktis demi menjaga kelangsungan karier politiknya.
Di mata para pengamat, garis batas antara kesetiaan pada doktrin Sang Proklamator dan strategi berlindung di balik otoritas presiden menjadi sangat tipis. Pada akhirnya, klaim sebagai Sukarnois tulen kerap membentur realitas manuvernya yang serba fleksibel di tengah sengitnya persaingan kekuasaan.
Loyalitas tanpa syarat yang diperlihatkan Subandrio terhadap Bung Karno tetap meninggalkan celah penafsiran sejarah yang mengundang perdebatan. Apakah kesetiaan total itu bersumber dari keyakinan ideologis yang mendalam pada pemikiran Sukarno, atau sekadar respons taktis dalam mengarungi pasang surut dinamika politik zaman itu?
Di tengah sengitnya rivalitas antara Angkatan Darat dan PKI, merapat total ke bawah ketiak Presiden—sang pilar utama kekuasaan saat itu—adalah pilihan paling aman untuk bertahan hidup di pusaran konflik. Subandrio memainkan peran sebagai loyalis kawakan dengan sangat lihai, mengaitkan nasib politiknya secara utuh pada Bung Karno demi mempertahankan posisinya di puncak elite kekuasaan.
Menarik sekali diperhatikan dari adanya catatan sejarah. Subandrio pernah sesumbar dengan mengatakan, “Saya yang akan nyetir Sukarno, bukan saya yang disetir Sukarno.” Ini menunjukkan bahwa kedekatannya dengan Bung Karno adalah strategi sadar untuk memanfaatkan karisma sang presiden demi agenda politiknya sendiri.
Subandrio Seorang Oportunis Murni
Awalnya, Subandrio adalah kader Partai Sosialis Indonesia (PSI), pimpinan Sutan Sjahrir. Partai ini berhaluan kanan-moderat dan anti-komunis.
Namun, melihat arah angin politik Sukarno yang bergeser ke kiri (Nasakom) dan membubarkan PSI, dia keluar dari partai tersebut untuk mendekatkan diri ke lingkaran dalam Istana.
Subandrio menggunakan topeng “loyalis Sukarno” untuk bertahan di puncak kekuasaan. Ia sangat mahir membaca dinamika politik.
Ketika Sukarno kuat, ia memosisikan diri sebagai tameng presiden. Ketika PKI membesar, ia merapat ke PKI untuk melawan Angkatan Darat.
Letnan Jenderal Kemal Idris berpandangan bahwa Soebandrio adalah seorang oportunis atau politisi yang pragmatis demi ambisi politiknya. Ia memandang, kedekatan Subandrio dengan PKI semata-mata sebagai alat politik untuk mencari perlindungan dan mempertahankan kekuasaan.
Di media massa era tersebut, ia bahkan diberi julukan peyoratif sebagai “Durna” yang licik karena manuver-manuver politiknya.
Rosihan Anwar (Wartawan Senior & Tokoh PSI) menyoroti rekam jejak politik Subandrio sebagai “kutu loncat”. Subandrio awalnya merupakan pengikut Sutan Sjahrir di Partai Sosialis pada tahun 1945.
Namun, untuk memenuhi ambisi politiknya, ia berbalik arah menjadi lawan politik Sjahrir dan merapatkan diri ke Presiden Soekarno, demi mendapatkan jabatan strategis seperti Menteri Luar Negeri dan Kepala Intelijen.
Berbeda dengan pandangan-pandangan itu, Salim Said berpendapat: Subandrio sebagai kurban atau bagian dari pusaran perebutan kekuasaan. Dalam pandangan akademisnya, Salim Said menyatakan bahwa dinamika politik menjelang tahun 1965 merupakan arena perebutan pengaruh yang sangat kompleks.
Pusaran perebutan pengaruh antara Sukarno, PKI, dan Angkatan Darat. Subandrio berdiri pada posisi yang sangat dekat dengan Bung Karno. Sikapnya condong mengakomodasi manuver politik PKI.
Sejatinya, sikap itu diambilnya dalam rangka memperkuat posisi politiknya. Konsekuensi logis dari pilihan langkah politik itu, membawanya ikut tersapu arus pembersihan G30S/PKI. Dia divonis bersalah oleh Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub).
Setelah rezim berganti, kariernya pun tamat melanjutkan kehidupan sebagai narapidana. Wallahu a’lam bi-shawab. (*)
