Anang Dony Irawan
Penikmat Sejarah, Wakil Ketua PCM Sambikerep, Dosen FH Umsura
Enam puluh satu tahun telah berlalu sejak peristiwa Gerakan 30 September 1965. Namun, G30S masih menjadi salah satu peristiwa paling kontroversial dan penuh perdebatan dalam sejarah Indonesia.
Pertanyaan tentang siapa sesungguhnya yang berada di balik peristiwa tersebut masih menjadi bagian dari diskusi sejarah. Berbagai versi dan kajian telah muncul. Ada yang menempatkan PKI sebagai aktor utama, ada yang melihatnya dalam konteks konflik internal Angkatan Darat, ada pula kajian yang menyoroti keterlibatan atau kepentingan kekuatan asing dalam konteks Perang Dingin serta dinamika politik di sekitar Presiden Soekarno.
Karena itu, mencari satu jawaban sederhana tentang “siapa dalang sebenarnya” tidak selalu mampu menggambarkan kompleksitas peristiwa 1965. Sejarah membutuhkan pembacaan terhadap banyak sumber, konteks politik, kesaksian, dan dokumen yang tersedia.
Yang tercatat dalam berbagai sumber sejarah adalah terjadinya penculikan dan pembunuhan terhadap enam perwira tinggi Angkatan Darat dan seorang perwira pertama, Pierre Tendean. Gerakan yang dipimpin Letnan Kolonel Untung kemudian mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi melalui siaran Radio Republik Indonesia (Ricklefs, 2008).
Peristiwa tersebut segera diikuti perubahan besar dalam konstelasi politik nasional. Posisi Presiden Soekarno semakin melemah, sementara kekuatan militer di bawah Mayor Jenderal Soeharto semakin dominan. Dalam perkembangan berikutnya, PKI dihancurkan secara politik dan terjadi penangkapan, kekerasan, pembunuhan, serta penghilangan terhadap orang-orang yang dituduh berkaitan dengan komunisme (Cribb, 2001).
Dengan demikian, G30S bukan hanya sebuah peristiwa pada malam 30 September dan pagi 1 Oktober 1965. Ia menjadi bagian penting dari rangkaian perubahan politik yang kemudian mengakhiri era Demokrasi Terpimpin dan membuka jalan bagi lahirnya Orde Baru.
Selama masa Orde Baru, narasi resmi mengenai G30S sangat kuat dan secara luas dikenal sebagai G30S/PKI. Namun, setelah Reformasi 1998, kajian mengenai 1965 berkembang semakin beragam.
Sejumlah penelitian kemudian mempertanyakan berbagai aspek narasi lama dan menghadirkan perspektif lain mengenai hubungan antara G30S, konflik internal militer, PKI, Presiden Soekarno, serta dinamika geopolitik Perang Dingin (Roosa, 2006).
Dokumen-dokumen pemerintah Amerika Serikat yang telah dideklasifikasi juga memperlihatkan bahwa CIA memantau perkembangan politik Indonesia secara intensif setelah peristiwa tersebut. Laporan-laporan CIA pada Oktober dan November 1965 mencatat perkembangan politik, gerakan militer, penangkapan tokoh-tokoh komunis, serta perubahan situasi kekuasaan di Indonesia (CIA, 1965).
Namun, penting membedakan antara adanya pemantauan dan kepentingan geopolitik dengan kesimpulan bahwa suatu pihak pasti merancang seluruh peristiwa G30S. Keberadaan dokumen mengenai aktivitas intelijen atau perhatian suatu negara terhadap Indonesia tidak dengan sendirinya membuktikan siapa perancang utama G30S.
Kesimpulan sejarah harus dibangun berdasarkan bukti yang memadai, bukan semata-mata dari dugaan atau narasi yang diwariskan. Di sinilah pentingnya budaya berpikir kritis.
Generasi Baru dan Tantangan Membaca Sejarah
Generasi sekarang hidup dalam situasi yang berbeda. Anak muda tidak lagi hanya mendapatkan sejarah melalui buku pelajaran atau cerita guru. Dalam hitungan detik, mereka dapat menemukan berbagai dokumen, kesaksian, penelitian, video, maupun narasi yang saling bertentangan di ruang digital. Ini merupakan peluang sekaligus tantangan.
Kemudahan memperoleh informasi tidak otomatis membuat seseorang memahami sejarah. Justru semakin banyak informasi, semakin besar kebutuhan untuk memeriksa sumber, membandingkan kesaksian, memahami konteks, dan membedakan fakta dengan opini.
Sejarah tidak boleh dipelajari hanya untuk mencari siapa yang harus dibenci. Sejarah harus dipelajari untuk memahami bagaimana sebuah bangsa dapat terjebak dalam konflik politik yang kemudian menghasilkan penderitaan yang begitu luas. Di sinilah relevansi Pancasila perlu kembali ditegaskan.
Pancasila bukan sekadar lima sila yang dihafalkan dalam upacara. Pancasila merupakan dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. BPIP dan ANRI mencatat bahwa Pancasila diperkenalkan Soekarno dalam sidang BPUPK pada 1 Juni 1945 dan kemudian mengalami proses perumusan hingga disepakati dalam rumusan final pada 18 Agustus 1945.
Pancasila harus hadir dalam cara kita menyelesaikan perbedaan, menjalankan kekuasaan, membangun demokrasi, dan memperlakukan sesama manusia.
Peristiwa 1965 memberikan pelajaran bahwa perbedaan politik dan ideologi yang tidak dikelola secara demokratis dapat berkembang menjadi konflik yang sangat mahal bagi bangsa.
Karena itu, penguatan ideologi Pancasila tidak boleh dilakukan hanya melalui slogan. Pancasila harus diterjemahkan dalam perilaku nyata.
Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan kehidupan berbangsa yang berlandaskan moral dan menghormati keyakinan. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengingatkan bahwa perbedaan politik tidak boleh menghilangkan penghormatan terhadap martabat manusia.
Persatuan Indonesia mengajarkan bahwa perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk memecah bangsa. Sementara prinsip kerakyatan dan keadilan sosial mengingatkan bahwa demokrasi harus memberikan ruang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi serta menghadirkan kehidupan yang lebih adil.
Pancasila karena itu harus menjadi nilai yang hidup dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya menjadi materi hafalan. Penguatan ideologi bangsa perlu dilakukan melalui pendidikan, keteladanan, kebudayaan, kehidupan demokrasi, serta praktik sosial yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila (BPIP, 2025).
Dengan demikian, memperkuat Pancasila bukan berarti menutup ruang bagi kritik dan perbedaan pendapat. Justru masyarakat yang berpegang pada Pancasila harus mampu berbeda tanpa saling meniadakan.
Jangan Mewariskan Kebencian
Enam puluh satu tahun setelah G30S, bangsa Indonesia tidak membutuhkan pewarisan kebencian dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Yang perlu diwariskan adalah kesadaran sejarah.
Kita perlu menghormati para korban, mempelajari berbagai sumber, membuka ruang akademik untuk penelitian, dan terus mencari pemahaman yang lebih utuh mengenai tragedi 1965. Perbedaan tafsir sejarah harus dihadapi dengan argumentasi dan bukti, bukan dengan kebencian.
Generasi muda juga perlu memahami bahwa Indonesia dibangun di atas keberagaman. Perbedaan pandangan politik, organisasi, latar belakang sosial, dan pilihan dalam kehidupan demokrasi merupakan kenyataan yang harus dikelola dalam bingkai persatuan.
Jangan sampai ruang digital justru menjadi tempat tumbuhnya kembali politik kebencian, pelabelan, dan permusuhan yang membelah masyarakat.
Belajar dari Masa Lalu, Menjaga Masa Depan
Memperingati G30S bukan sekadar mengulang pertanyaan tentang siapa yang paling bersalah. Lebih penting dari itu adalah memahami bagaimana konflik politik dapat membawa bangsa kepada kekerasan dan penderitaan. Sejarah harus menjadi alarm agar bangsa Indonesia tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Penguatan Pancasila harus berjalan bersama dengan pendidikan sejarah yang kritis, demokrasi yang sehat, penghormatan terhadap hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan budaya dialog.
Kita tidak perlu menghapus sejarah. Kita juga tidak perlu mewariskan dendam. Biarlah sejarah menjadi ruang untuk belajar.
Sebab bangsa yang kuat bukan bangsa yang melupakan masa lalunya, melainkan bangsa yang mampu membaca masa lalu dengan jernih, mengambil pelajaran darinya, kemudian membangun masa depan dengan persatuan.
G30S adalah bagian dari sejarah Indonesia. Pancasila adalah salah satu fondasi untuk memastikan bangsa Indonesia tidak kembali terjebak dalam perpecahan yang sama.
Karena itu, tugas generasi hari ini bukan menghidupkan kembali luka lama, tetapi memastikan luka sejarah menjadi pelajaran untuk memperkuat persatuan, kemanusiaan, demokrasi, dan Indonesia yang berkeadaban.
Tambah komentar baru