Anang Dony Irawan
Wakil Ketua PCM Sambikerep, Penikmat Sejarah, Dosen FH Umsura

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S yang dikomandoi oleh Letkol Untung yang terafiliasi dengan PKI merupakan salah satu peristiwa paling menentukan dalam sejarah politik Indonesia.

Peristiwa yang berlangsung pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965 tersebut tidak terjadi dalam ruang politik yang kosong. Jauh sebelumnya, situasi nasional telah diwarnai pertarungan ideologi, persaingan kekuatan politik, dan ketegangan yang semakin tajam antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan Angkatan Darat (AD) serta kekuatan politik lainnya.

Di tengah ketegangan tersebut, muncul satu isu yang kemudian menjadi sangat penting dalam rangkaian menuju G30S, yakni isu “Dewan Jenderal” yang didengungkan oleh PKI.

Isu tersebut menggambarkan adanya tuduhan bahwa sejumlah jenderal Angkatan Darat sedang mempersiapkan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Tuduhan itu berkembang menjelang akhir September 1965 dan kemudian menjadi bagian penting dari narasi yang digunakan oleh kelompok Gerakan 30 September untuk menjelaskan tindakan mereka.

Namun, persoalan mendasarnya adalah benarkah terdapat “Dewan Jenderal” yang sedang mempersiapkan kudeta?

Isu “Dewan Jenderal”

Isu “Dewan Jenderal” telah beredar sebelum pecahnya G30S. Dalam narasi yang berkembang di lingkungan PKI, kelompok tersebut digambarkan sebagai sejumlah jenderal Angkatan Darat yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno.

Isu tersebut bahkan sampai kepada Presiden Soekarno. Pada 26 Mei 1965, dalam sebuah pertemuan yang dipimpin Presiden, Menteri/Panglima Angkatan Darat Letjen Ahmad Yani diminta memberikan klarifikasi mengenai isu tersebut.

Ahmad Yani membantah adanya “Dewan Jenderal” dalam tubuh Angkatan Darat dalam pengertian sebuah kelompok yang sedang merencanakan kudeta.

Menurut penjelasan yang kemudian dicatat dalam berbagai sumber sejarah, yang ada adalah Wanjakti atau Dewan Jabatan dan Kepangkatan Perwira Tinggi, sebuah forum yang berkaitan dengan pembahasan jabatan dan kepangkatan perwira tinggi.

Perbedaan ini penting karena isu “Dewan Jenderal” kemudian tidak berhenti sebagai rumor. Isu tersebut berkembang menjadi tuduhan politik mengenai adanya rencana kudeta terhadap Presiden Soekarno.

Isu Berkembang Menjadi Narasi Ancaman

Situasi politik Indonesia pada 1965 memang sangat tegang. PKI merupakan salah satu kekuatan politik besar, sementara Angkatan Darat memiliki posisi yang berseberangan dengan PKI dalam berbagai persoalan politik dan keamanan.

Dalam suasana seperti itu, isu mengenai adanya kelompok jenderal yang akan melakukan kudeta menjadi sangat mudah digunakan sebagai alat propaganda dan mobilisasi politik.

Persoalannya menjadi semakin serius ketika tuduhan tersebut kemudian digunakan untuk membangun alasan bahwa tindakan terhadap para jenderal harus dilakukan sebelum mereka menjalankan rencana yang dituduhkan.

Di titik inilah isu berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar perdebatan politik. Ia menjadi bagian dari narasi pembenaran sebuah tindakan yang kemudian mengubah perjalanan sejarah Indonesia.

Di Bawah Komando Letkol Untung

Pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965, kelompok yang kemudian menamakan diri Gerakan 30 September bergerak di Jakarta. Gerakan tersebut berada di bawah komando Letnan Kolonel Untung Samsoeri, yang ketika itu menjabat Komandan Batalyon I Resimen Tjakrabirawa.

Sejumlah pimpinan Angkatan Darat menjadi sasaran penculikan. Tiga jenderal terbunuh di kediaman masing-masing, sementara sejumlah perwira lainnya dibawa ke kawasan Lubang Buaya.

Enam jenderal dan satu perwira pertama Angkatan Darat kemudian menjadi korban dalam rangkaian peristiwa tersebut.

Pada 1 Oktober 1965, Letkol Untung yang memiliki kedekatan dengan PKI melalui siaran RRI Jakarta mengumumkan keberadaan Gerakan 30 September.

Dalam pengumuman tersebut, gerakan itu menyatakan diri sebagai upaya untuk menghadapi apa yang mereka sebut sebagai “Dewan Jenderal”, yang dituduh sedang mempersiapkan kudeta terhadap Presiden Soekarno.

Pengumuman tersebut juga menyatakan pembentukan Dewan Revolusi dan pendemisioneran Kabinet Dwikora.

Dengan demikian, hubungan antara isu “Dewan Jenderal” dan G30S terlihat secara jelas dalam narasi yang disampaikan oleh gerakan tersebut sendiri.

“Dewan Jenderal” dijadikan alasan untuk menjelaskan mengapa sebuah gerakan bersenjata dilakukan terhadap sejumlah pimpinan Angkatan Darat.

Dari Tuduhan Kudeta Menuju Tindakan

Jika “Dewan Jenderal” memang tidak terbukti sebagai organisasi yang sedang mempersiapkan kudeta, lalu bagaimana sebuah tuduhan tersebut dapat berkembang menjadi dasar bagi tindakan yang begitu besar?

Pertanyaan ini membawa kita pada persoalan yang lebih luas mengenai propaganda dan pertarungan politik pada masa itu.

Sebuah tuduhan politik yang terus diulang dapat membentuk persepsi seolah-olah telah menjadi kenyataan. Ketika sebuah kelompok telah diyakini sebagai ancaman, tindakan terhadap kelompok tersebut kemudian dapat dipandang sebagai sesuatu yang sah atau bahkan perlu dilakukan.

Dalam kasus G30S, narasi mengenai “Dewan Jenderal” menjadi salah satu bagian penting dalam pembentukan persepsi tersebut.

Karena itu, membahas G30S secara kritis bukan berarti mengabaikan fakta bahwa PKI dan sejumlah tokohnya dikaitkan dengan gerakan tersebut.

Membaca Sejarah dengan Kritis

G30S/PKI adalah bagian dari sejarah Indonesia yang tidak boleh dilupakan. Tetapi sejarah juga tidak semestinya dibaca hanya untuk menghidupkan kembali permusuhan politik masa lalu.

Yang jauh lebih penting adalah memahami bagaimana sebuah konflik politik dapat berkembang menjadi tragedi kemanusiaan.

Isu “Dewan Jenderal” memberikan pelajaran bahwa informasi politik harus selalu diuji. Tuduhan harus dibuktikan.

Perbedaan kepentingan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi. Kekuasaan tidak boleh diperoleh atau dipertahankan melalui kekerasan.

G30S juga mengingatkan bahwa ketika masyarakat terbelah oleh pertarungan ideologi dan kepentingan politik, ruang untuk propaganda menjadi semakin besar.

Karena itu, generasi hari ini perlu membaca sejarah 1965 dengan pikiran terbuka, kritis, dan bertanggung jawab.

Berbagai dokumen, kesaksian, dan penelitian perlu dibandingkan agar pemahaman sejarah tidak dibangun hanya dari satu sumber atau satu kepentingan politik.

Sejarah G30S bukan sekadar tentang “Dewan Jenderal”, PKI, ataupun Letkol Untung. Ia adalah pelajaran tentang bagaimana ketegangan politik, tuduhan, dan perebutan kekuasaan dapat membawa bangsa menuju tragedi. (*)