Abdul Kahar Muzakir, Tokoh Muhammadiyah di Balik Lahirnya Piagam Jakarta

Anang Dony Irawan
Penikmat Sejarah, Wakil Ketua PCM Sambikerep, Dosen Umsura

Setiap tanggal 22 Juni, bangsa Indonesia mengenang lahirnya Piagam Jakarta, sebuah dokumen bersejarah yang menjadi fondasi penting dalam proses pembentukan negara Indonesia. Di balik lahirnya naskah tersebut, terdapat peran sejumlah tokoh bangsa yang mewakili beragam latar belakang pemikiran dan organisasi.

Salah satu di antaranya adalah Abdul Kahar Muzakir, tokoh Muhammadiyah yang turut menjadi anggota Panitia Sembilan dan berkontribusi dalam merumuskan dasar-dasar kehidupan bernegara menjelang kemerdekaan Indonesia.

Dalam narasi sejarah nasional, perhatian publik sering kali terfokus pada tokoh-tokoh besar seperti Soekarno dan Mohammad Hatta. Padahal, proses perumusan Piagam Jakarta merupakan hasil kerja kolektif para pendiri bangsa dari berbagai kelompok.

Abdul Kahar Muzakir hadir sebagai representasi kalangan Islam modern yang memiliki komitmen kuat terhadap kemerdekaan sekaligus persatuan nasional. Kehadirannya dalam Panitia Sembilan menunjukkan bahwa Muhammadiyah sejak awal turut terlibat aktif dalam menentukan arah dan fondasi negara Indonesia.

Piagam Jakarta yang disepakati pada 22 Juni 1945 merupakan hasil dialog panjang antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Perbedaan pandangan yang muncul saat itu tidak berkembang menjadi konflik yang memecah persatuan, melainkan dikelola melalui musyawarah dan semangat mencari titik temu.

Dalam konteks tersebut, Abdul Kahar Muzakir bersama tokoh-tokoh Islam lainnya berpartisipasi aktif dalam pembahasan dasar negara dengan tetap mempertimbangkan realitas kemajemukan bangsa Indonesia.

Sikap para anggota Panitia Sembilan mencerminkan kedewasaan politik yang patut diteladani hingga saat ini. Ketika pada 18 Agustus 1945 dilakukan penyempurnaan rumusan sila pertama Pancasila demi mengakomodasi seluruh elemen bangsa, para tokoh Islam, termasuk Abdul Kahar Muzakir, menunjukkan jiwa kenegarawanan dengan mengedepankan kepentingan nasional.

Keputusan tersebut menjadi bukti bahwa para pendiri republik memahami kemerdekaan Indonesia hanya dapat dipertahankan apabila persatuan bangsa dijaga di atas segala kepentingan golongan.

Dari perspektif kebangsaan, kontribusi Abdul Kahar Muzakir tidak hanya terletak pada keterlibatannya dalam penyusunan Piagam Jakarta, tetapi juga pada keteladanan dalam membangun konsensus nasional.

Sebagai tokoh Muhammadiyah, ia menunjukkan bahwa nilai-nilai keislaman dapat berjalan seiring dengan komitmen terhadap negara kebangsaan yang inklusif. Pandangan tersebut sejalan dengan semangat Muhammadiyah yang sejak awal berkontribusi dalam pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Peringatan Piagam Jakarta seharusnya tidak berhenti pada pembacaan sejarah semata. Momentum ini perlu dimanfaatkan untuk mengingat kembali bagaimana para pendiri bangsa mengelola perbedaan melalui dialog dan musyawarah.

Di tengah tantangan polarisasi sosial, penyebaran disinformasi, dan menguatnya politik identitas, warisan pemikiran Abdul Kahar Muzakir dan anggota Panitia Sembilan lainnya menjadi semakin relevan. Mereka mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan modal untuk membangun persatuan yang lebih kokoh.

Karena itu, mengenang Piagam Jakarta juga berarti menghargai kontribusi tokoh-tokoh yang bekerja di balik lahirnya Republik Indonesia. Abdul Kahar Muzakir adalah salah satu di antaranya. Perannya dalam Panitia Sembilan menunjukkan bahwa Muhammadiyah memiliki jejak historis yang kuat dalam proses pembentukan negara.

Lebih dari itu, keteladanan yang ditinggalkannya mengingatkan bahwa nasionalisme Indonesia dibangun melalui semangat pengabdian, dialog, dan kesediaan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok. Nilai-nilai inilah yang perlu terus dirawat agar Indonesia tetap kokoh sebagai rumah bersama bagi seluruh warganya. (*)