Dwi Taufan Hidayat
Ketua Lembaga Dakwah Komunitas PCM Bergas, Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi PDM Kab Semarang
Dari Sumpur Kudus, seorang anak Minangkabau menempuh jalan panjang dari surau, madrasah, dan keterbatasan ekonomi menuju ruang akademik Chicago. Ahmad Syafii Maarif kemudian menjadi salah satu intelektual Islam paling berpengaruh di Indonesia. Warisannya bukan sekadar kisah sukses pendidikan, melainkan perubahan cara berpikir tentang Islam, negara, demokrasi, kemanusiaan, dan Indonesia yang majemuk dalam sejarah Indonesia modern yang sarat perdebatan dan perubahan.
Ahmad Syafii Maarif lahir di Nagari Calau, Sumpur Kudus, Sumatera Barat, pada 31 Mei 1935. Ia tumbuh dalam lingkungan yang mempertemukan tradisi Minangkabau, pendidikan agama, madrasah, dan Muhammadiyah. Sejak kecil, pendidikan menjadi jalan yang harus ditempuh dengan ketekunan, bukan kemewahan. Keterbatasan ekonomi tidak membuatnya berhenti belajar. Justru dari lingkungan itulah terbentuk kebiasaan membaca, bertanya, dan merantau untuk mencari pengetahuan.
Pada 1953, ketika berusia sekitar 18 tahun, Syafii meninggalkan kampung halaman menuju Yogyakarta untuk belajar di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah. Keputusan itu bukan sekadar perpindahan tempat belajar. Dalam tradisi intelektual Minangkabau, merantau merupakan proses memperluas pengalaman. Bagi Syafii, pengalaman tersebut kemudian bertemu dengan pendidikan Muhammadiyah dan membentuk jalan intelektual yang jauh lebih panjang daripada yang mungkin dibayangkan ketika ia meninggalkan Sumpur Kudus.
Untuk mempertahankan pendidikannya, Syafii menjalani berbagai pekerjaan. Ia pernah bekerja di toko pakaian dan mengajar. Pengalaman tersebut penting karena kehidupan intelektualnya tidak tumbuh sepenuhnya dari ruang kelas. Ia bersentuhan dengan persoalan kehidupan sehari-hari, pendidikan, masyarakat kecil, dan dunia kerja. Kelak, ketika berbicara tentang keadilan sosial dan kemanusiaan, gagasannya tidak hanya berdiri di atas teori, tetapi juga pengalaman hidup yang panjang.
Pendidikan membawanya terus bergerak. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di IKIP Yogyakarta, kemudian memperoleh kesempatan belajar di Amerika Serikat. Di Ohio University ia mendalami sejarah dan meraih gelar master. Setelah itu, perjalanan akademiknya berlanjut ke University of Chicago dan menghasilkan gelar doktor pada 1983. Disertasinya membahas Islam sebagai dasar negara dengan menelaah gagasan politik Islam dalam perdebatan Konstituante Indonesia.
Chicago menjadi titik penting dalam perubahan intelektualnya. Di sana Syafii bersentuhan dengan pemikiran Fazlur Rahman, sarjana Muslim kelahiran Pakistan yang mengembangkan pendekatan kritis terhadap tradisi Islam dan modernitas. Lingkungan Chicago juga mempertemukannya dengan generasi intelektual Indonesia yang kemudian memiliki pengaruh besar dalam perkembangan pemikiran Islam Indonesia. Pengalaman tersebut membuat Syafii tidak sekadar belajar tentang Islam, tetapi juga belajar bagaimana Islam dibaca dalam konteks sejarah.
Perubahan itu penting untuk memahami sosok Syafii Maarif. Ia tidak dapat dijelaskan hanya dengan label "tokoh Islam moderat". Label tersebut terlalu sederhana untuk menggambarkan perjalanan pemikirannya. Ia pernah berada dalam lingkungan politik Islam yang kuat, tetapi kemudian berkembang menjadi pemikir yang lebih menekankan substansi moral Islam daripada formalisasi agama dalam negara. Di sinilah perjalanan intelektualnya menjadi menarik: seorang pemikir tidak selalu harus mempertahankan pandangan masa mudanya sepanjang hidup.
Islam, Negara, dan Jalan Kebangsaan
Syafii kemudian membaca persoalan Islam dan negara melalui pengalaman sejarah Indonesia. Baginya, pertanyaan tentang negara Islam bukan sekadar persoalan apakah sebuah negara harus menggunakan label agama. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah kehidupan bernegara mampu menghadirkan keadilan, moralitas, kebebasan, dan penghormatan terhadap manusia. Dari perspektif tersebut, Pancasila tidak harus dipertentangkan dengan Islam. Pancasila dapat menjadi ruang bersama bagi warga yang berbeda keyakinan untuk membangun kehidupan politik yang adil.
Pemikiran semacam itu memperoleh ujian ketika Syafii dipercaya memimpin Muhammadiyah. Ia menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah pada 1998 dan memimpin hingga 2005. Masa kepemimpinannya berlangsung ketika Indonesia baru memasuki Reformasi, sebuah periode ketika kebebasan politik meningkat tetapi politik identitas juga menemukan ruang yang lebih luas.
Di tengah perubahan tersebut, Syafii berusaha menjaga Muhammadiyah agar tidak terseret menjadi kendaraan politik praktis. Ia menempatkan organisasi sebagai kekuatan masyarakat sipil yang memiliki hak untuk mengkritik kekuasaan tanpa harus menjadi bagian dari kekuasaan. Sikap tersebut menjadi penting karena hubungan agama dan politik di Indonesia selalu berada dalam ketegangan: agama mempunyai pengaruh moral yang besar, sementara politik mempunyai kekuasaan untuk menentukan arah negara.
Syafii tidak menolak kehadiran Islam di ruang publik. Yang ia persoalkan adalah ketika agama dipersempit menjadi alat perebutan kekuasaan atau identitas kelompok. Dalam pandangannya, kekuatan Islam justru terletak pada kemampuannya menghadirkan nilai keadilan, kejujuran, kasih sayang, dan penghormatan kepada manusia. Dengan cara pandang tersebut, keberislaman tidak harus diwujudkan melalui dominasi satu kelompok terhadap kelompok lain.
Di sinilah pluralisme dalam pemikiran Syafii tidak tepat dipahami sebagai sikap menyeragamkan semua keyakinan. Pluralisme lebih dekat dengan kesediaan mengakui kenyataan bahwa Indonesia memang terdiri atas berbagai agama, etnis, budaya, dan pandangan politik. Negara tidak akan menjadi lebih kuat dengan memaksa keragaman menjadi keseragaman. Sebaliknya, demokrasi membutuhkan kemampuan mengelola perbedaan tanpa mengubah perbedaan menjadi permusuhan.
Setelah tidak lagi memimpin Muhammadiyah, Syafii terus bekerja melalui Maarif Institute. Lembaga tersebut menjadi salah satu ruang untuk mengembangkan gagasan tentang keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Tiga kata itu sesungguhnya merangkum inti warisannya. Islam tidak ditempatkan berhadapan dengan Indonesia, sementara kecintaan kepada Indonesia tidak boleh membuat nilai kemanusiaan menjadi subordinat kepentingan politik.
Karena itu, keberanian Syafii justru terlihat ketika ia bersedia mengambil posisi yang tidak selalu nyaman. Ia pernah mengkritik kecenderungan sektarian dalam kehidupan beragama, mengingatkan bahaya politik identitas, dan menyuarakan pentingnya keadilan serta kebinekaan. Sikap semacam itu membuatnya tidak selalu berada dalam posisi yang aman di tengah perdebatan publik. Tetapi justru di situlah intelektualitasnya diuji: apakah seorang cendekiawan hanya mengatakan sesuatu yang disukai banyak orang, atau berani mempertahankan argumen ketika pendapatnya menimbulkan perdebatan.
Pada 2008, Syafii menerima Ramon Magsaysay Award kategori Peace and International Understanding. Penghargaan tersebut bukan sekadar pengakuan terhadap seorang akademisi Indonesia, melainkan penghormatan terhadap kiprahnya dalam memperjuangkan toleransi, pluralisme, perdamaian, dan kehidupan kebangsaan. Penghargaan internasional itu memperlihatkan bahwa gagasan yang berangkat dari pergulatan Indonesia ternyata mempunyai relevansi yang lebih luas.
Namun penghargaan bukanlah ukuran terakhir untuk menilai seorang intelektual. Yang lebih penting adalah apakah gagasannya mampu bertahan setelah tokohnya tidak lagi berada di tengah panggung. Dalam hal Syafii, pertanyaan itu menjadi semakin relevan setelah ia dipercaya menjadi anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila pada 2017. Ketika UKP-PIP berubah menjadi BPIP pada 2018, ia melanjutkan perannya sebagai bagian dari Dewan Pengarah.
Keterlibatan dalam lembaga negara tersebut memperlihatkan satu sisi lain dari pemikirannya. Syafii tidak memandang Pancasila semata sebagai dokumen konstitusional atau simbol negara. Ia melihat Pancasila sebagai titik temu kehidupan bangsa yang harus diterjemahkan ke dalam tindakan. Karena itu, pertanyaan yang diwariskannya bukan hanya apakah masyarakat masih menghafal Pancasila, tetapi apakah keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari.
Warisan Pemikiran dan Pertanyaan untuk Indonesia
Di titik inilah warisan Syafii mempunyai relevansi yang lebih luas daripada biografinya. Indonesia hari ini tetap menghadapi persoalan yang dahulu ia bicarakan: politik identitas, intoleransi, ketimpangan, penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik, dan kecenderungan melihat perbedaan sebagai ancaman. Teknologi komunikasi membuat persoalan itu bahkan bergerak lebih cepat. Perdebatan yang dulu berlangsung di ruang publik kini dapat menyebar dalam hitungan menit melalui media sosial.
Maka membaca Syafii Maarif tidak cukup dengan mengulang bahwa ia adalah tokoh moderat, mantan Ketua Umum Muhammadiyah, penerima Ramon Magsaysay Award, atau anggota Dewan Pengarah BPIP. Semua itu adalah bagian dari biografinya. Yang lebih penting adalah memahami bagaimana ia sampai pada keyakinannya dan mengapa ia bersedia mengubah cara pandang ketika pengalaman sejarah, pendidikan, dan pergulatan intelektual menuntutnya.
Pada 27 Mei 2022, Syafii Maarif wafat di RS PKU Muhammadiyah Gamping, Sleman, pada usia 86 tahun. Kepergiannya menutup perjalanan seorang anak kampung yang telah melewati surau, madrasah, Yogyakarta, Ohio, Chicago, Muhammadiyah, dan berbagai ruang perdebatan nasional. Tetapi kematian seorang intelektual tidak otomatis mengakhiri perdebatan yang pernah ia buka.
Justru setelah tokohnya pergi, pemikirannya mulai menghadapi ujian yang sesungguhnya. Apakah Islam Indonesia akan terus mencari jalan tengah antara iman dan kebangsaan? Apakah Pancasila akan berhenti sebagai simbol atau menjadi etika kekuasaan? Apakah pluralisme akan dipertahankan ketika politik identitas kembali menguat? Dan apakah para penerusnya memiliki keberanian yang sama untuk mengoreksi diri ketika pandangan lama tidak lagi memadai?
Dari Sumpur Kudus, Syafii Maarif pernah memulai perjalanan sebagai seorang anak yang mencari pendidikan. Ia berakhir sebagai intelektual yang meninggalkan pertanyaan jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Islam, Indonesia, demokrasi, dan kemanusiaan tidak harus dipertentangkan. Tantangannya adalah menemukan cara agar semuanya dapat hidup dalam satu rumah kebangsaan tanpa kehilangan nilai moral masing-masing.
Itulah mungkin inti warisan Buya Syafii. Bukan kesempurnaan seorang tokoh, bukan pula mitos tentang seorang guru bangsa yang selalu benar, melainkan keberanian untuk terus belajar, mengoreksi pikiran, dan menempatkan kemanusiaan di atas kepentingan kelompok. Anak kampung dari Sumpur Kudus itu telah pergi. Tetapi pertanyaan yang ia tinggalkan masih menjadi pekerjaan rumah Indonesia. (*)
Tambah komentar baru