Alfianur Rizal RR
Ketua Pemuda Muhammadiyah Surabaya
Dalam momen refleksi Hari Pendidikan Nasional, dapat dipahami bahwa kerangka pendidikan modern merupakan proses kontekstual dan relasional yang melibatkan dimensi kognitif, afektif, serta sosial secara simultan.
Dengan demikian, anggapan bahwa pendidikan adalah proses yang “tidak praktis” justru menegaskan sifatnya yang multidimensional: tidak selalu menghasilkan dampak instan, tetapi membangun fondasi jangka panjang bagi transformasi individu dan masyarakat.
Pendekatan ini sejalan dengan teori konstruktivisme dalam psikologi pendidikan, yang menekankan bahwa pengetahuan tidak sekadar ditransfer, melainkan dikonstruksi melalui interaksi sosial dan pengalaman.
Oleh karena itu, pendidikan membutuhkan peran holistik antarindividu, seperti keluarga dan komunitas. Dalam skala yang lebih luas, pendidikan kemudian bertransformasi menjadi produk kebijakan publik yang memiliki daya jangkau struktural dan sistemik.
Sebagai produk kebijakan, pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan berkorelasi erat dengan pembangunan sosial dan ekonomi. Kebijakan pendidikan yang tepat terbukti dalam berbagai kajian sosiologi pendidikan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, sekaligus membangun kohesi sosial melalui internalisasi nilai-nilai toleransi dan kebhinekaan.
Dalam konteks negara seperti Indonesia yang memiliki keragaman tinggi, pendidikan juga berfungsi sebagai instrumen strategis untuk menumbuhkan nasionalisme inklusif yang berakar pada semangat gotong royong.
Implementasi nyata dari gagasan tersebut dapat dilihat pada program Kampung Pancasila Surabaya yang digagas oleh Wali Kota Surabaya Dr Eri Cahyadi ST MT. Program ini merepresentasikan integrasi antara kebijakan pendidikan nonformal dengan praktik sosial masyarakat. Kampung Pancasila tidak hanya menjadi simbol ideologis, tetapi juga laboratorium sosial yang mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Secara ilmiah, model seperti Kampung Pancasila dapat dikategorikan sebagai bentuk pendidikan berbasis komunitas (community-based education), di mana proses belajar terjadi melalui praktik langsung dalam kehidupan sosial. Nilai gotong royong diwujudkan dalam kepedulian antarwarga, kemandirian ekonomi dikembangkan melalui aktivitas produktif skala lokal, dan toleransi diperkuat melalui interaksi lintas etnis, budaya, serta agama.
Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan yang efektif tidak selalu berlangsung di ruang kelas formal, melainkan juga dalam ruang sosial yang hidup dan dinamis seperti perkampungan.
Lebih jauh, kebijakan ini menegaskan bahwa kepemimpinan daerah memiliki peran strategis dalam merancang intervensi yang bersifat holistik. Seorang pemimpin tidak hanya berfungsi sebagai pengambil keputusan administratif, tetapi juga sebagai agen edukatif yang membentuk budaya masyarakat.
Dalam hal ini, kepemimpinan Wali Kota Surabaya Dr Eri Cahyadi ST MT mencerminkan paradigma bahwa memimpin adalah proses mendidik sekaligus memberi teladan nyata tentang pentingnya keterhubungan sosial, kolaborasi, dan tanggung jawab kolektif.
Dengan demikian, Kampung Pancasila dapat dipandang sebagai bukti empiris bahwa kebijakan publik yang dirancang secara integratif mampu menghasilkan dampak multidimensional: meningkatkan kesejahteraan ekonomi, memperkuat kohesi sosial, serta menumbuhkan nasionalisme yang inklusif.
Dalam kerangka ilmiah, hal ini menegaskan bahwa pendidikan bukanlah proses sederhana atau instan, melainkan investasi sosial jangka panjang yang memerlukan sinergi antara individu, komunitas, dan kerangka kebijakan yang tepat. (*)
Tambah komentar baru