Catatan Hari Otonomi Daerah: Desentralisasi Semu dan Sentralisasi Terselubung

Anang Dony Irawan
Wakil Ketua PCM Sambikerep, Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya

Peringatan Hari Otonomi Daerah setiap 25 April, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1996, seharusnya menjadi ruang refleksi yang jujur, bukan sekadar seremoni administratif. Momentum ini kerap diisi dengan retorika tentang tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif.

Namun, pertanyaan mendasarnya tetap relevan: sejauh mana otonomi itu benar-benar hidup di daerah?

Sejarah panjang otonomi daerah di Indonesia menunjukkan dinamika yang tidak sederhana. Sejak pemberlakuan Decentralisatie Wet 1903 di masa kolonial hingga berbagai regulasi pasca-kemerdekaan, mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, semangat desentralisasi terus mengalami pasang surut.

Reformasi 1998 sempat menjadi titik balik dengan penguatan kewenangan daerah. Namun, dalam praktik mutakhir, arah tersebut tampak kembali mengalami koreksi ke pusat.

Yang sering luput disorot, otonomi daerah bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan amanat konstitusi. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat otonom.

Bahkan melalui Pasal 18A dan 18B, konstitusi menegaskan bahwa hubungan kewenangan antara pusat dan daerah harus diatur secara adil dan selaras, termasuk pengakuan terhadap kekhususan dan keragaman daerah.

Dengan demikian, ketika terjadi kecenderungan penarikan kewenangan ke pusat, terutama dalam sektor sumber daya alam dan perizinan strategis, yang dipertaruhkan bukan hanya efektivitas kebijakan, tetapi juga konsistensi terhadap amanat konstitusi.

Otonomi yang dipersempit secara administratif berisiko bertentangan dengan semangat desentralisasi yang telah dijamin dalam konstitusi.

Hari Otonomi Daerah ke-30 pada 25 April 2026 mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah, Kita Wujudkan Asta Cita”. Tema ini terdengar ambisius, tetapi berisiko menjadi slogan kosong jika tidak diiringi keberanian politik untuk benar-benar mendistribusikan kewenangan.

Otonomi tidak cukup diperingati; ia harus dijalankan dalam bentuk kewenangan nyata, ruang fiskal yang memadai, serta kepercayaan terhadap kapasitas daerah.

Fakta di lapangan menunjukkan ironi. Di banyak daerah, keluhan masyarakat justru menguat. Proses perizinan sumber daya strategis semakin terpusat, sementara daerah hanya menjadi pelaksana teknis kebijakan.

Potensi ekonomi lokal sering kali lebih banyak ditarik ke pusat, meninggalkan daerah dengan beban sosial dan lingkungan. Konflik investasi pun kerap muncul, bukan karena daerah menolak pembangunan, tetapi karena mereka tidak memiliki cukup ruang untuk mengatur dan melindungi kepentingannya sendiri.

Sentralisasi terselubung ini berpotensi mereduksi makna otonomi menjadi sekadar administratif. Pemerintah daerah kehilangan fleksibilitas untuk merespons kebutuhan spesifik masyarakatnya. Padahal, esensi otonomi adalah kedekatan pengambilan keputusan dengan warga yang terdampak langsung.

Jika kondisi ini terus berlanjut, otonomi daerah hanya akan menjadi artefak kebijakan—diingat setiap tahun, tetapi semakin jauh dari praktik nyata. Pemerintah pusat perlu meninjau ulang kecenderungan penarikan kewenangan, terutama dalam sektor-sektor strategis yang berdampak langsung pada masyarakat lokal. Kolaborasi pusat-daerah tidak boleh dimaknai sebagai subordinasi, melainkan kemitraan yang setara.

Hari Otonomi Daerah seharusnya menjadi momentum untuk mengoreksi arah, bukan sekadar merayakan perjalanan. Tanpa kesetiaan pada konstitusi, tema besar seperti “Asta Cita” hanya akan berhenti sebagai jargon, sementara daerah tetap bergulat dengan keterbatasan kewenangan di tanahnya sendiri. (*)