Maulidya Nisa'ul Karimah
Mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang
Digitalisasi pajak membuat data semakin mudah terhubung dan ketidaksesuaian semakin mudah terdeteksi. Pertanyaannya, apakah kondisi ini melahirkan kepatuhan karena kesadaran atau justru karena kecemasan?
Bayangkan seorang staf pajak perusahaan sedang bersiap menekan tombol submit. Angka sudah diperiksa, dokumen dicocokkan, dan rekonsiliasi dilakukan. Namun, sebelum laporan dikirim, muncul satu pikiran: “Sudah benar semua, kan?”
Lalu, diperiksa kembali.
Bukan karena perusahaan berniat menghindari pajak. Justru karena ada kekhawatiran satu transaksi terlewat, satu data berbeda, atau satu angka tidak sesuai dengan informasi yang dimiliki otoritas pajak.
Inilah sisi lain digitalisasi perpajakan yang jarang dibicarakan.
Kehadiran Core Tax Administration System (Coretax) tidak hanya membawa perubahan teknologi. Sistem administrasi perpajakan yang semakin digital dan terintegrasi juga berpotensi mengubah cara wajib pajak bekerja, mengambil keputusan, hingga merasakan risiko perpajakan.
Jika dulu pertanyaannya sederhana, “Sudah lapor pajak atau belum?”, kini bisa berubah menjadi, “Apakah data yang saya laporkan sama dengan data yang terbaca oleh sistem?”
Ketika Data Terintegrasi, Kecemasan Meningkat
Dalam administrasi perpajakan modern, data tidak lagi sekadar tersimpan sebagai arsip. Data dapat dicocokkan, ditelusuri, dianalisis, dan digunakan untuk mendukung pengawasan.
Bagi perusahaan, terutama bagian Finance, Accounting, and Tax (FAT), perubahan ini memiliki konsekuensi nyata. Satu transaksi tidak hanya harus dicatat, tetapi juga dapat dijelaskan. Satu angka tidak cukup benar menurut pembukuan internal, tetapi harus konsisten dengan dokumen dan informasi lain yang berkaitan.
Ketika muncul perbedaan, pekerjaan pun bertambah. Staf harus mencari sumber data, membuka kembali dokumen, mencocokkan transaksi, melakukan rekonsiliasi, hingga menyiapkan penjelasan.
Di satu sisi, kondisi tersebut merupakan perkembangan positif. Sistem berbasis data dapat mendorong administrasi yang lebih tertib dan mempersempit ruang ketidakpatuhan. Namun, di sisi lain, semakin mudahnya data terpantau dapat membuat kesalahan terasa semakin berisiko secara psikologis.
Fenomena ini berkaitan dengan kecemasan pajak atau tax anxiety. Kecemasan tersebut tidak selalu dialami wajib pajak yang berusaha menghindari kewajiban. Wajib pajak yang berniat patuh pun bisa mengalaminya.
Kecemasan muncul karena takut salah memasukkan data, menemukan ketidakcocokan, tidak memahami sumber perbedaan, atau khawatir kesalahan administratif berkembang menjadi persoalan yang lebih panjang.
Bagi staf yang setiap hari berhadapan dengan angka, kondisi tersebut dapat memunculkan kebiasaan baru: memeriksa, memeriksa kembali, lalu memastikan sekali lagi.
Dari sudut pandang administrasi perpajakan, perilaku itu bisa terlihat positif karena meningkatkan kehati-hatian. Namun, pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang mendorong kehati-hatian tersebut: kesadaran untuk patuh, kepercayaan terhadap sistem, atau ketakutan bahwa kesalahan semakin mudah diketahui?
Pertanyaan ini telah lama menjadi perhatian dalam studi kepatuhan pajak. Kirchler, Hoelzl, dan Wahl (2008) melalui Slippery Slope Framework menjelaskan bahwa kepatuhan pajak berkaitan erat dengan dua faktor, yakni kekuatan (power) otoritas pajak dan kepercayaan (trust) terhadap otoritas pajak.
Power merujuk pada kemampuan otoritas melakukan pengawasan dan penegakan kepatuhan. Sementara itu, trust berkaitan dengan sejauh mana wajib pajak mempercayai otoritas dan proses administrasi perpajakan.
Keduanya dapat mendorong kepatuhan, tetapi melalui mekanisme berbeda. Ketika kepatuhan muncul karena kekuatan pengawasan dan konsekuensi ketidakpatuhan, kondisi ini disebut enforced compliance. Sebaliknya, ketika wajib pajak menjalankan kewajibannya karena kesadaran, kepercayaan, dan kemauan bekerja sama, kondisi tersebut mendekati voluntary compliance.
Di sinilah Coretax menarik untuk dilihat, bukan hanya sebagai proyek teknologi, tetapi juga sebagai perubahan hubungan antara data, otoritas, dan wajib pajak.
Bayangkan sistem pajak mampu menemukan ketidaksesuaian data dengan cepat. Dari sisi pengawasan, kemampuan tersebut merupakan kekuatan. Namun, ketika wajib pajak menemukan perbedaan antara data sistem dan catatan perusahaan, persoalan muncul jika mereka kesulitan menelusuri sumbernya, memahami penyebabnya, atau memperoleh penjelasan melalui proses klarifikasi.
Dalam situasi tersebut, power mungkin meningkat, tetapi trust belum tentu ikut tumbuh.
Sebaliknya, jika sistem membantu wajib pajak mengetahui sumber data, memahami letak perbedaan, memperoleh kesempatan klarifikasi, dan mengakses prosedur koreksi yang jelas, pengalaman administrasinya akan berbeda.
Karena itu, tantangan digitalisasi perpajakan bukan sekadar membuat negara semakin mampu melihat data, tetapi juga membuat wajib pajak memahami apa yang dilihat negara.
Membangun Kepatuhan Tanpa Mengikis Kepercayaan
Hal serupa dapat dilihat ketika perusahaan menerima permintaan klarifikasi seperti Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Secara administratif, SP2DK merupakan bagian dari proses pengawasan. Namun, bagi penerimanya, surat tersebut juga menghadirkan pengalaman tersendiri.
Staf mungkin langsung membuka kembali seluruh dokumen. Manajer meminta rekonsiliasi ulang. Perusahaan memperketat standar operasional prosedur (SOP) perpajakan. Bahkan, ada yang mulai berpikir dua kali sebelum menekan tombol submit pada pelaporan berikutnya.
Artinya, pengawasan tidak hanya menghasilkan respons administratif, tetapi juga dapat memengaruhi perilaku dan kondisi psikologis wajib pajak.
Di sinilah tax anxiety penting untuk dipahami. Bukan berarti pengawasan pajak harus dikurangi. Pengawasan tetap diperlukan untuk menjaga kepatuhan. Persoalannya adalah bagaimana menghadirkan pengawasan yang kuat tanpa mengikis kepercayaan.
Ada jebakan dalam mengukur keberhasilan digitalisasi pajak. Ketika wajib pajak semakin berhati-hati, kondisi itu mudah dianggap sebagai tanda bahwa sistem telah berhasil. Padahal, perlu dilihat lebih jauh apa yang mendorong kehati-hatian tersebut.
Jika wajib pajak melakukan rekonsiliasi karena memahami pentingnya data yang benar, itu merupakan perkembangan positif. Jika perusahaan memperbaiki SOP karena sistem membantu menemukan kelemahan administrasi, hal itu juga patut diapresiasi.
Namun, jika kepatuhan hanya lahir karena wajib pajak merasa terus diawasi dan takut melakukan kesalahan, sistem mungkin berhasil menciptakan kepatuhan, tetapi belum tentu membangun kepercayaan.
Padahal, sistem perpajakan yang sehat membutuhkan keduanya.
Masa depan administrasi pajak hampir pasti semakin digital. Data akan semakin banyak, sistem semakin terhubung, dan analisis semakin cepat. Karena itu, perdebatan mengenai digitalisasi pajak seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan, “Seberapa canggih sistem kita?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah, “Apakah kecanggihan itu membuat wajib pajak semakin mudah menjalankan kewajibannya dengan benar?”
Sistem yang baik bukan hanya mampu menemukan kesalahan, tetapi juga membantu mencegahnya. Bukan hanya mendeteksi perbedaan, tetapi juga menjelaskan penyebabnya. Bukan hanya menghadirkan power, tetapi juga membangun trust.
Dengan demikian, wajib pajak tidak terus-menerus dibayangi pikiran, “Jangan sampai ketahuan salah.” Sebaliknya, mereka memahami apa yang harus dilakukan, mengerti prosesnya, dan percaya bahwa setiap perbedaan memiliki mekanisme penyelesaian yang jelas dan adil.
Di situlah digitalisasi pajak menemukan makna yang lebih besar.
Keberhasilan Coretax tidak seharusnya diukur dari seberapa cemas wajib pajak ketika menekan tombol submit. Keberhasilannya justru terasa ketika wajib pajak dapat menekan tombol itu dengan keyakinan bahwa data yang dilaporkan benar, prosesnya jelas, dan setiap kewajiban dapat dipertanggungjawabkan. (*)
Tambah komentar baru