Muhammad Abidulloh
Penikmat Sejarah, Mantan Jurnalis; Praktisi Dakwah; PCM Sawahan; Pengasuh Santri LKSA Kibagus Hadikusumo
Peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI) masih menjadi isu sejarah terbesar Indonesia. Isu utamanya ketika ruang analisis diarahkan pada posisi kontroversial Mayor Jenderal Soeharto. Di balik benteng narasi tunggal Orde Baru yang menempatkannya semata-mata sebagai “pahlawan penyelamat”, muncul perdebatan historiografis mengenai apakah ada dan sejauh mana peran aktifnya dalam kemelut politik tersebut.
Ada sudut pandang lain yang menduga Soeharto terlibat. Pertama, didasarkan pada fakta bahwa posisi Kostrad tidak masuk dalam target penculikan. Kedua, pengakuan Kolonel Abdul Latief yang sempat melapor kepadanya menjelang peristiwa. Ketiga, dugaan adanya kalkulasi politik cerdas yang secara bertahap menggerus kekuasaan Bung Karno.
Bagi kubu ini, tidak adanya ancaman terhadap Soeharto dianggap sebagai benang merah atas keterlibatannya. Begitu juga kecepatan konsolidasi pasukan Kostrad di tengah kelumpuhan pimpinan militer dipandang bukan sekadar kebetulan biasa.
Diduga kuat adanya indikasi bahwa dia memanfaatkan, atau setidaknya membiarkan, krisis berdarah tersebut melaju. Dengan demikian, angin akan mengarah pada keuntungan posisi Soeharto.
Sebaliknya, ada perspektif lain yang menolak anggapan itu. Diyakini bahwa Soeharto tidak terlibat, apalagi sebagai dalang atau aktor aktif G30S/PKI. Perspektif ini menyajikan argumentasi yang tak kalah berbobot secara metodologis.
Narasi ini mencermati independensi Soeharto berkenaan dengan struktur komando elite TNI AD. Kostrad bukan pemegang kendali keputusan politik utama pada masa itu. Kostrad hanya pasukan tempur taktis. Wajar jika luput dari kalkulasi dan bidikan awal kelompok konspirator.
Laporan dari Latief lebih sering ditafsirkan sebagai desas-desus konflik internal perwira yang kerap terjadi di lingkungan AD. Laporan itu bukan informasi intelijen utuh tentang rencana pembunuhan massal pimpinan militer. Tidak ada laporan yang menjelaskan kelengkapan dan detail laporan tersebut.
Bahkan, pertemuan yang terjadi dilukiskan sangat singkat. Terlalu singkat untuk pembahasan masalah detail-taktis operasi militer.
Adapun kecepatan Soeharto dalam menguasai keadaan pada 1 Oktober 1965 tidak serta-merta dapat dipahami sebagai bukti adanya persekongkolan yang dipersiapkan matang. Sebaliknya, hal itu bisa dipahami sebagai respons refleksif seorang komandan militer berpengalaman yang merespons kekosongan kepemimpinan demi mencegah ketidakpastian yang lebih luas.
Dengan adanya dua kutub anggapan itu, studi mengenai G30S/PKI terus menuntut pembacaan yang kritis, jernih, dan lepas dari prasangka dogmatis.
Perdebatan yang sering muncul di permukaan setidaknya berkisar pada pengamatan dan analisis, baik fakta maupun informasi yang muncul, yaitu pengakuan Kolonel Abdul Latief, keterlibatan Batalyon 454 dan 530, serta kemungkinan Kudeta Merangkak.
Pengakuan Kolonel Abdul Latief
Pengakuan Komandan Brigif I Jaya/Jaya Sakti itu menarik perhatian publik. Informasi tersebut sering kali dipergunakan sebagai pijakan dalam menarik kesimpulan bahwa Soeharto terlibat.
Dalam beberapa kesempatan, Sukmawati Soekarnoputri menggunakannya sebagai premis dalam menuduh keterlibatan Soeharto. Belakangan, informasi tersebut juga sering muncul dalam perdebatan dan silang pendapat di ruang-ruang diskusi serta media sosial.
Menarik sekali adanya pertanyaan yang perlu dijawab: apa kepentingan Kolonel Latief melapor kepada Mayjen Soeharto? Kesatuan yang dipimpinnya bukan di bawah garis komando Kostrad, tetapi di bawah Pangdam V Jaya.
Bila operasi yang akan dilakukan esok harinya tergolong sangat rahasia, tentu ada kekhawatiran informasi bocor ke tangan yang tidak semestinya. Patut diduga adanya keyakinan sang kolonel bahwa Soeharto tidak akan berdiri di posisi berseberangan.
Beberapa penjelasan mengungkapkan adanya kedekatan historis-emosional antara keduanya. Mereka sudah melalui jalan panjang bersama-sama.
Sejarah mencatat, keduanya bahu-membahu meniti karier militer sejak Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Kolonel Latief berkeyakinan bahwa Soeharto seorang loyalis-Soekarnois.
Perhitungannya, sang jenderal akan berdiri pada posisi gerakan yang bertujuan menyelamatkan presiden. Sebagaimana diketahui, isu yang berkembang mengiringi peristiwa itu berkenaan dengan Dewan Jenderal yang membahayakan posisi Soekarno.
Menurut Latief, Panglima Kostrad sudah mengetahui rencana operasi G30S. Soeharto tidak bereaksi apa-apa, kemudian disimpulkannya sebagai restu atau persetujuan. Soeharto juga tidak melapor kepada atasannya, Letjen Ahmad Yani. Hal itu dianggapnya sebagai pembiaran.
Prof. Salim Said menjelaskan berkenaan dengan pengetahuan Soeharto. Sangat menarik untuk dicermati, seberapa dalam pengetahuannya tentang peristiwa yang bakal terjadi esok hari?
Gambaran situasi di rumah sakit itu dapat dibaca bahwa Soeharto dalam posisi pasif menerima laporan. Tidak ada informasi yang dapat dipegangi bahwa Soeharto terlibat aktif dalam perencanaan gerakan dari awal.
Justru dapat dipahami bahwa laporan Abdul Latief itu dijadikan sebagai salah satu informasi pelengkap sehingga peristiwa 1 Oktober 1965 dapat segera dibaca dan dipetakan Kostrad. Itu sekaligus menjadi penjelas mengapa Soeharto begitu sigap dalam menghadapi manuver Letkol Untung dan kawan-kawan.
Berkenaan dengan istilah “penculikan”, pada masa itu sepadan dengan istilah “daulat”. Istilah tersebut akrab sekali pada masa pergolakan-revolusi.
Penculikan yang dimaksud dapat dipahami sebagai daulat yang tidak menyakiti atau bahkan membunuh. Misalnya, Soekarno dan Hatta diculik sekelompok pemuda dan dibawa ke Rengasdengklok.
Jika yang terjadi pada 1 Oktober 1965 adalah pembunuhan sejumlah jenderal penting, tentu mendapatkan reaksi yang berbeda. Bila dirangkai dengan pidato Letkol Untung, dapat dibaca sebagai upaya yang bukan sekadar penyelamatan presiden.
Sebagai jenderal yang berpengalaman, ada panggilan untuk mengambil langkah strategis dan taktis demi keselamatan negara.
Keterlibatan Batalyon 454 dan 530
Batalyon 454/Banteng Raiders dari Kodam Diponegoro adalah satuan tempur elite bentukan Letkol Ahmad Yani. Batalyon ini pernah dipimpin oleh Letkol Untung semasa Operasi Irian Barat.
Sebagian dari batalyon ini masuk dalam rekrutan Resimen Cakrabirawa. Disinyalir, infiltrasi aliran kiri/komunis berhasil masuk dan berpengaruh besar dalam batalyon yang bermarkas di Srondol, Semarang, itu.
Pengaruh tersebut dapat terbaca begitu nyata pada sikap Yonif 454 yang langsung mendukung Dewan Revolusi bentukan G30S. Manuver markas batalyon di Srondol tampak begitu nyata dalam mendukung gerakan Untung.
Batalyon 530/Para adalah bagian dari Brigade III Brawijaya, Jawa Timur. Yonif ini bermarkas di Madiun. Terbentuknya Yonif 530 berasal dari Kesatuan Infanteri Payung (Para) Brawijaya.
Kesatuan ini disahkan menjadi Batalyon Infanteri Para setelah prajuritnya menyelesaikan pendidikan dan latihan payung.
Dua batalyon itu ke Jakarta atas perintah Pangkostrad melalui radiogram tanggal 21 September 1965. Kedatangan mereka di Jakarta dalam rangka upacara HUT ke-20 ABRI.
Kesatuan tempur elite itu datang secara bergelombang antara tanggal 26 sampai 27 September 1965. Mereka berangkat ke Jakarta dengan kesiapan peralatan tempur lengkap.
Menjadi persoalan manakala mereka terlibat dalam gerakan yang dipimpin Letkol Untung Samsuri. Dalam G30S, kesatuan tempur itu dibagi menjadi dua.
Sebagian pasukan masuk dalam pasukan Bima Sakti bersama Brigif I/Jaya Sakti. Pasukan ditugaskan untuk pengamanan dan penguasaan Ibu Kota. Mereka ditempatkan pada posisi vital, seperti Silang Monas, Istana Negara, Telkom, serta RRI.
Sebagian yang lain dilibatkan dalam pasukan Pasopati yang bertugas menculik para jenderal bersama Resimen Cakrabirawa. Pasukan ini kemudian ditempatkan di kawasan Lubang Buaya.
Keterlibatan batalyon-batalyon itu sering kali dihubungkan dengan peran Mayjen Soeharto. Mereka datang dengan peralatan tempur lengkap atas perintah Pangkostrad.
Dugaan itu diperkuat dengan kedekatan historis antara Mayjen Soeharto dengan para perwira menengah aktor gerakan. Mereka itu pernah menjadi bawahan sang jenderal.
Fakta itu sering kali disimpulkan bahwa ada kesengajaan Soeharto memfasilitasi ketersediaan pasukan berkekuatan besar kepada Untung dan kawan-kawan.
Sementara itu, fakta lain menjelaskan bahwa langkah Pangkostrad tersebut dalam rangka melayani Mayjen Pranoto sebagai panitia HUT ABRI ke-20.
Dengan demikian, dapat dibaca bahwa Soeharto tidak bertindak secara aktif-inisiatif. Berkenaan dengan kesiapan peralatan tempur, sedianya untuk defile demonstrasi kekuatan militer HUT ABRI.
Di samping itu, hal tersebut juga dalam rangka pengamanan upacara yang dirancang sangat meriah. Hal itu juga demi membaca iklim politik yang kian memanas.
Fakta lain yang menarik dan perlu dicatat adalah perbedaan sikap antara dua batalyon terhadap G30S selanjutnya.
Setelah melalui penjelasan dan negosiasi, Batalyon 530/Brawijaya memilih patuh dan bergabung ke Kostrad. Sedangkan Batalyon 454/Diponegoro lebih memilih jalan berlawanan dan bergabung dengan pusat komando G30S di Pondok Gede.
Bila kedatangannya di Jakarta dalam rangka mematuhi pimpinan Kostrad, tentu saja akan terus bergerak sesuai perintahnya. Faktanya, mereka memilih jalan sendiri-sendiri.
Batalyon 454 yang disinyalir kuat mendapat pengaruh kiri di dalamnya lebih memilih Letkol Untung yang memiliki kedekatan ideologis-historis.
Kemungkinan Kudeta Merangkak (Coup d’État)
Istilah “Kudeta Merangkak” dipergunakan untuk membedakan dengan “kudeta frontal”. Istilah itu untuk menyebut kemungkinan adanya proses pelengseran Presiden Soekarno oleh Mayjen Soeharto.
Pelengseran dilakukan secara bertahap dan konstitusional semu. Proses itu berjalan secara simultan selama enam bulan, terhitung sejak G30S, 1 Oktober 1965.
Proses terus berjalan hingga diterbitkannya Supersemar, sampai pada puncaknya pelantikan presiden pada 1968.
Teori “Kudeta Merangkak” (creeping coup) itu umumnya dipelihara dan diyakini oleh kelompok kekiri-kirian dan loyalis Soekarno. Di antaranya para aktor politik yang tersingkir dari panggung kekuasaan.
Perspektif itu banyak disuarakan oleh figur-figur yang berada di posisi berseberangan dengan Orde Baru. Sebut saja Mayjen Pranoto Reksosamodra yang posisinya tergeser dalam struktur militer, Dr. Soebandrio sebagai Waperdam I yang dijatuhkan secara politik, hingga Letkol Heru Atmojo yang terlibat langsung dalam dinamika gerakan, serta Soekarnois di tubuh Angkatan Udara.
Bagi kelompok yang kalah dalam kontestasi politik ini, hal tersebut dijadikan sebagai kerangka analisis kritis dalam menjelaskan bagaimana konsolidasi kekuatan militer Soeharto secara sistematis mengikis otoritas Presiden Soekarno hingga berujung pada peralihan kekuasaan secara penuh.
Hipotesis historis itu sering disuarakan oleh kalangan Sukarnois dan sejarawan kritis. Mereka menempatkan G30S bukan sebagai aksi tunggal kelompok kiri.
Peristiwa itu dipandang sebagai batu pijakan dalam konsolidasi kekuasaan Mayor Jenderal Soeharto secara bertahap. Perspektif ini mendasarkan argumentasinya pada rangkaian anomali struktural dan kalkulasi politik pascaperistiwa.
Semua itu dirasa secara konsisten menguntungkan posisi Panglima Kostrad.
Teori di atas selaras dengan naskah akademis Cornell Paper (A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia) karya Benedict Anderson dan Ruth McVey. Naskah yang menyoroti tesis utama bahwa peristiwa 1965 merupakan konflik internal Angkatan Darat, bukan aksi Partai Komunis Indonesia (PKI) atau Soekarno.
Metafora “Kuda Merangkak” (Crawling Horse) dari Benedict Anderson itu menggambarkan bagaimana militer, khususnya Angkatan Darat, secara merayap, perlahan, tetapi konsisten menginvasi dan menguasai panggung politik pasca-1965.
Analisis sosio-historis ini menjadi pijakan kritis yang mendominasi studi politik Indonesia untuk membongkar konsolidasi kekuasaan rezim Orde Baru yang merembet ke ranah sipil di bawah kedok stabilitas nasional.
Salim Said melukiskan adanya kelemahan dan beberapa hal yang luput dari perhatian Anderson. Pertama, terlalu menyepelekan peran PKI dengan mengabaikan peran aktif Biro Khusus PKI yang tampak begitu nyata.
Kedua, mengabaikan faktor peran massa. Analisis Anderson terlalu fokus pada konflik tingkat tinggi di kalangan elite militer. Teori ini mengabaikan konflik sosial yang tajam antara massa PKI dengan kelompok Islam atau ormas lain di akar rumput.
Ketiga, sulit dibuktikan keterikatan korelasi kausalnya. Tidak ada bukti apa pun Mayjen Soeharto terlibat dalam perencanaan G30S dari awal.
Menarik juga diperhatikan teori yang dikembangkan Harold Crouch dalam buku Militer dan Politik Indonesia. Juga perlu diperhatikan pandangan John Roosa dalam Dalih Pembunuhan Massal.
Teori ini dianggap lebih masuk akal dan objektif. Teori ini menjelaskan berkenaan dengan “Kuda Merangkak” yang dimaksud bukan sebagai masterplan matang yang dirancang Soeharto sejak jauh hari.
Yang terjadi adalah pemanfaatan peluang (opportunism) yang dieksekusi secara dingin dan terukur.
Crouch berkeyakinan, Soeharto tidak terlibat dalam perencanaan G30S. Namun demikian, ketika peristiwa itu terjadi dan melumpuhkan pimpinan Angkatan Darat, Soeharto dengan cepat mengisi kekosongan kekuasaan.
Sampai saat ini, perhatian tertuju pada kekuatan yang berhadapan dan menggerogoti kekuasaan Soekarno. Jarang ditemukan analisis tentang bagaimana cara Soekarno menghadapinya.
Sebagai politisi senior dan berpengalaman, tentu piawai bermanuver dalam menghadapi situasi, apalagi ancaman yang berintensitas dan berubah cepat. Apa pun yang dilakukan Bung Karno tentu harus dibaca sebagai langkahnya dalam menghadapi kemelut politik yang intensitasnya semakin panas dan rumit.
Pilihannya untuk tidak melakukan langkah populer, yakni bersikeras tidak membubarkan PKI, adalah konsekuensi pilihan yang diambilnya. Tentu sudah dikalkulasi dari pilihan-pilihan yang tersedia.
Manakala badai datang dan meruntuhkan pilar-pilar kekuasaannya, hal itu merupakan bagian dari pilihan yang diambilnya sendiri.
Silang pendapat akan terus berlangsung dengan penyajian argumentasi dan gambaran fakta yang melatarbelakanginya. Tidak mungkin disatukan dalam narasi tunggal yang dijadikan satu-satunya pegangan.
Yang perlu disadari, perlengkapan yang digunakan untuk merangkai pijakan kesimpulan tidak berasal dari ilmu yang bebas nilai. Latar belakang dan bagaimana cara memandang akan menghasilkan gambaran yang berbeda.
Sudah barang tentu, kesimpulan yang dapat diambil pun akan beragam pula.
Wallahu a’lam bi-shawab.
Wassalam.
Tambah komentar baru