Korupsi adalah kejahatan yang merusak amanah, merampas hak masyarakat, dan melemahkan kepercayaan kepada penyelenggara kehidupan bersama. Islam memandang harta sebagai amanah yang harus diperoleh melalui jalan halal. Karena itu, setiap penyalahgunaan jabatan untuk mengambil harta secara tidak sah merupakan perbuatan tercela yang wajib dicegah melalui ketakwaan, pengawasan, penegakan hukum, dan pertanggungjawaban yang adil di dunia serta di akhirat.
Dalam khazanah fikih, korupsi dalam jabatan dapat dikaitkan dengan ghulul, yaitu pengkhianatan terhadap amanah berupa mengambil harta yang bukan haknya. Rasulullah memberikan peringatan keras kepada orang yang memperoleh sesuatu melalui jabatan di luar hak yang telah ditetapkan.
عَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ
Artinya: “Barang siapa yang kami pekerjakan untuk suatu pekerjaan, kemudian kami berikan kepadanya suatu pemberian atau penghasilan, maka apa yang ia ambil setelah itu adalah ghulul.” (HR Abu Dawud).
Peringatan Al-Qur’an juga sangat tegas terhadap pengkhianatan amanah. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Anfal ayat 27:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”
Ayat tersebut mengajarkan bahwa jabatan bukanlah kesempatan memperkaya diri, melainkan amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Seorang pejabat, pegawai, pengelola keuangan, maupun siapa pun yang diberi kewenangan mengurus kepentingan orang lain harus menyadari bahwa setiap rupiah yang dikelola memiliki hak yang melekat di dalamnya.
Allah SWT juga berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”
Korupsi karena itu bukan sekadar persoalan mengambil uang. Dampaknya dapat menjalar kepada pelayanan publik, pembangunan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, bahkan kepercayaan sosial.
Ketika uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat diselewengkan, masyarakat luas dapat menjadi pihak yang dirugikan.
Hukuman dalam Perspektif Islam
Islam mengajarkan bahwa pemberantasan kejahatan harus dilakukan dengan keadilan. Dalam persoalan hukuman, tidak setiap perbuatan mengambil harta otomatis dapat disebut sariqah yang memenuhi ketentuan hudud pencurian.
Karena itu, persoalan korupsi memiliki pembahasan fikih tersendiri dan dapat dikenai ta’zir, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh pihak berwenang berdasarkan kemaslahatan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Ta’zir menunjukkan bahwa penguasa memiliki kewenangan memberikan sanksi terhadap perbuatan yang merugikan masyarakat, dengan tetap menjaga prinsip keadilan, pembuktian, proporsionalitas, dan tidak melakukan kezaliman.
Bentuk sanksinya dapat mengikuti sistem hukum yang sah dan bertujuan melindungi masyarakat, mencegah pengulangan kejahatan, serta memulihkan kerugian.
Rasulullah juga memberikan teladan bahwa harta yang diperoleh melalui penyalahgunaan amanah tidak boleh dianggap sebagai hadiah biasa. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seorang petugas yang bekerja untuk Nabi datang membawa harta dan mengatakan bahwa sebagian merupakan hadiah untuknya.
Rasulullah kemudian mengingatkan tentang kedudukan hadiah yang diperoleh karena jabatan.
مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي فَيَقُولُ هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي، أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا
Artinya: “Bagaimana keadaan seorang petugas yang kami utus, kemudian ia datang dan berkata, ‘Ini untukmu dan ini hadiah untukku’? Mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayah atau ibunya, lalu melihat apakah ia diberi hadiah atau tidak?” (HR Bukhari dan Muslim).
Solusi Pemberantasan Korupsi
Karena itu, solusi pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan beratnya hukuman. Pencegahan harus dimulai dari pembinaan iman, keteladanan pemimpin, transparansi pengelolaan keuangan, pengawasan yang kuat, sistem yang menutup peluang penyalahgunaan, keberanian melaporkan pelanggaran, serta penegakan hukum yang adil dan konsisten.
Masyarakat juga memiliki peran penting. Budaya memberi uang untuk memperoleh kemudahan yang tidak semestinya perlu ditinggalkan. Demikian pula sikap membiarkan penyimpangan karena hubungan keluarga, pertemanan, kepentingan politik, atau keuntungan pribadi harus dikikis.
Korupsi tumbuh subur ketika pelanggaran dianggap biasa dan amanah tidak lagi dihargai.
Pada akhirnya, pemberantasan korupsi harus menyatukan kekuatan iman dan tata kelola yang baik. Hukum diperlukan agar kejahatan memperoleh konsekuensi, sedangkan ketakwaan diperlukan agar seseorang tetap jujur ketika tidak ada manusia yang melihat.
Kesadaran bahwa Allah SWT selalu mengetahui segala perbuatan merupakan benteng terdalam dari pengkhianatan amanah.
Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Zalzalah ayat 7–8:
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
Artinya: “Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.”
Inilah kesadaran yang harus ditanamkan kepada setiap pemegang amanah: jabatan akan berakhir, kekayaan akan ditinggalkan, tetapi pertanggungjawaban kepada Allah SWT tidak akan pernah berakhir.
Korupsi bukan hanya persoalan hukum negara, melainkan juga persoalan amanah, kejujuran, keadilan, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. (*)
Tambah komentar baru