Dwi Taufan Hidayat
Ketua Lembaga Dakwah Komunitas PCM Bergas, Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi PDM Kab Semarang
Pada 18 Agustus 1945, Indonesia belum genap sehari merdeka ketika para pendirinya harus menghadapi persoalan yang menentukan masa depan Republik: bagaimana menyusun dasar negara bagi masyarakat yang majemuk. Di tengah perdebatan itu, Ki Bagus Hadikusumo menghadapi pilihan sulit antara mempertahankan rumusan yang telah diperjuangkannya atau menerima perubahan demi menjaga persatuan negara yang baru lahir.
Bagi bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaan, persoalan itu bukan sekadar perdebatan mengenai susunan kalimat. Republik yang lahir pada 17 Agustus 1945 belum memiliki fondasi kelembagaan yang kokoh. Belum ada kepastian bahwa seluruh wilayah akan menerima bentuk negara baru itu, sementara kekuatan kolonial masih menjadi ancaman nyata. Karena itu, setiap keputusan para pendiri bangsa memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada kepentingan politik sesaat.
Sejarah kemudian menempatkan Ki Bagus Hadikusumo pada salah satu titik paling rumit dalam proses tersebut. Tokoh Muhammadiyah ini merupakan anggota BPUPKI dan PPKI serta ikut dalam proses perumusan dasar negara. Ensiklopedia Kementerian Kebudayaan mencatat keterlibatannya dalam BPUPKI dan PPKI, sekaligus menegaskan bahwa Ki Bagus merupakan salah satu tokoh penting dalam masa awal pembentukan Republik.
Sebelum sampai pada keputusan 18 Agustus, proses perumusan dasar negara telah berlangsung melalui perdebatan panjang. Pada 22 Juni 1945, Panitia Sembilan menyepakati Piagam Jakarta sebagai kompromi politik antara berbagai kekuatan yang terlibat dalam persiapan kemerdekaan. Rumusan sila pertamanya berbunyi, “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”
Bagi sebagian tokoh Islam, rumusan tersebut merupakan hasil kesepakatan yang memiliki nilai politik dan moral. Karena itu, mengubahnya bukan perkara sederhana. Ia menyangkut penghormatan terhadap kesepakatan yang baru saja dicapai setelah perdebatan panjang mengenai hubungan agama dan negara.
Ki Bagus termasuk tokoh yang memegang teguh rumusan tersebut. Ia tidak melihat persoalan itu sekadar sebagai tujuh kata yang dapat dipindahkan atau dihapus. Di dalamnya terdapat aspirasi yang menurutnya penting bagi umat Islam dan bagi arah kehidupan negara yang sedang dibangun.
Dilema di Tengah Persimpangan Republik
Namun sehari setelah Proklamasi, keadaan politik berubah. Keberatan terhadap rumusan Piagam Jakarta muncul dari sebagian kalangan non-Muslim, terutama yang dikaitkan dengan wilayah Indonesia Timur. Dalam berbagai catatan sejarah, Mohammad Hatta menyampaikan bahwa ia memperoleh informasi mengenai keberatan tersebut dan menganggap persoalan itu dapat membahayakan persatuan Republik apabila tidak segera diselesaikan.
ANTARA dalam laporan 10 November 2018 mengenai Kasman Singodimedjo mencatat versi sejarah yang menyebut adanya keberatan dari perwakilan Indonesia Timur terhadap tujuh kata tersebut. Akan tetapi, untuk membaca sejarah secara kritis, klaim mengenai ancaman pemisahan diri sebaiknya ditempatkan sebagai kesaksian sejarah yang memiliki konteks, bukan sebagai satu-satunya penjelasan mengapa perubahan itu terjadi.
Di sinilah kebesaran persoalan tersebut terlihat. Para pendiri Indonesia harus mempertimbangkan dua hal sekaligus: menjaga kesetiaan terhadap kesepakatan yang telah dibuat dan memastikan negara yang baru lahir tidak kehilangan kesempatan untuk berdiri sebagai rumah bersama.
Ki Bagus berada tepat di tengah dilema itu.
Ia bukan tokoh yang kehilangan keyakinan. Ia juga bukan orang yang tiba-tiba menganggap persoalan agama tidak penting. Justru karena prinsipnya kuat, keputusan untuk menerima perubahan menjadi jauh lebih berarti.
Menjelang sidang PPKI, dilakukan serangkaian pembicaraan dengan tokoh-tokoh Islam. Dalam sejumlah sumber, Mohammad Hatta disebut berbicara dengan Ki Bagus, KH Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Mohammad Hasan mengenai persoalan tersebut. Muhammadiyah dalam tulisan yang diterbitkan 15 Desember 2021 juga menguraikan peran mereka dalam proses negosiasi yang berlangsung menjelang sidang 18 Agustus.
Pada saat genting itu, Kasman Singodimedjo menjadi salah satu tokoh yang memainkan peran penting. ANTARA mencatat bahwa Soekarno meminta Kasman membantu meyakinkan Ki Bagus. Hubungan keduanya sebagai sesama kader Muhammadiyah menjadi modal penting dalam komunikasi tersebut.
Kasman tidak datang sebagai orang yang hendak mengalahkan Ki Bagus dalam sebuah perdebatan. Ia datang sebagai sesama pejuang yang memahami keberatan tokoh seniornya. Dalam memoar Kasman yang kemudian banyak dikutip dalam berbagai tulisan sejarah, pendekatan itu dilakukan dengan bahasa yang halus dan argumentasi mengenai masa depan Republik.
Kasman mengingatkan bahwa Indonesia sedang berada dalam situasi yang sangat genting. Negara harus segera memiliki konstitusi dan pemerintahan. Bila para pemimpinnya bertikai pada saat negara baru berdiri, cita-cita kemerdekaan justru dapat menghadapi ancaman yang lebih besar.
Kompromi untuk Menjaga Rumah Bersama
Di sinilah kompromi memperoleh maknanya. Ki Bagus akhirnya menerima perubahan rumusan sila pertama menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keputusan itu bukan penghapusan keyakinan, melainkan pilihan politik yang diambil dalam keadaan luar biasa.
Dalam sejumlah sumber Muhammadiyah, penerimaan Ki Bagus juga dikaitkan dengan pemahaman bahwa “Ketuhanan Yang Maha Esa” tetap dapat dipahami dalam kerangka tauhid. Artinya, kompromi politik tersebut tidak harus dibaca sebagai penolakan terhadap prinsip keislaman Ki Bagus.
Pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945. Rumusan sila pertama dalam Pembukaan UUD kemudian menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Indonesia memperoleh dasar konstitusional yang menjadi titik temu bagi masyarakat dengan latar agama, daerah, dan pengalaman sejarah yang beragam.
Keputusan itu memperlihatkan sesuatu yang penting: negara Indonesia tidak lahir melalui kemenangan mutlak satu kelompok. Ia lahir melalui kompromi, perundingan, dan kesediaan sebagian tokoh untuk menerima sesuatu yang tidak sepenuhnya sesuai dengan keinginan awal mereka.
Di situlah Ki Bagus seharusnya ditempatkan dalam sejarah.
Ia bukan tokoh yang kalah karena rumusannya berubah. Ia juga tidak tepat diposisikan sebagai tokoh yang meninggalkan prinsip agama demi politik. Ia adalah seorang pemimpin yang menghadapi pilihan sulit dan memilih memberikan ruang bagi Republik untuk berdiri.
Pilihan semacam itu membutuhkan keberanian yang berbeda dari keberanian dalam pertempuran. Tidak ada suara senjata, tidak ada sorak kemenangan. Yang ada adalah kesediaan menanggung kekecewaan demi sesuatu yang lebih besar.
Dan sejarah kemudian memberikan ironi yang dalam.
Ki Bagus tidak pernah menyaksikan seluruh perkembangan politik yang mungkin menjadi kelanjutan dari kompromi tersebut. Ia wafat pada 4 November 1954, sebagaimana dicatat Ensiklopedia Kementerian Kebudayaan. Pemilu pertama Indonesia baru berlangsung pada 1955. Dengan demikian, Ki Bagus meninggal sebelum menyaksikan arena politik nasional yang kelak mempertemukan kembali berbagai gagasan mengenai dasar negara.
Bagi Ki Bagus, waktu ternyata tidak cukup panjang.
Ia telah menerima perubahan dengan harapan bahwa perjuangan politik masih dapat ditempuh melalui jalur konstitusional. Namun kehidupan politik Indonesia bergerak dengan arah yang tidak selalu sesuai dengan harapan para pendiri bangsa.
Dalam tulisan Muhammadiyah yang terbit pada November 2021, kisah mengenai janji untuk mengakomodasi kembali aspirasi tersebut dikaitkan dengan kesaksian Kasman Singodimedjo. Kasman disebut terus mengingat keputusan yang pernah dimintanya dari Ki Bagus dan kemudian menyuarakan kembali persoalan Piagam Jakarta dalam sidang Konstituante.
Kesaksian itu membuat kisah Ki Bagus menjadi semakin manusiawi. Di balik peristiwa besar yang sering disederhanakan menjadi sekadar “penghapusan tujuh kata”, terdapat orang-orang yang harus hidup dengan konsekuensi dari keputusan politik mereka.
Kasman bahkan dikisahkan menyimpan penyesalan hingga akhir hayatnya. Dalam sumber yang diterbitkan Muhammadiyah, penyesalan tersebut dikaitkan dengan perasaan bertanggung jawab karena pernah membujuk Ki Bagus menerima penghapusan tujuh kata.
Di sini sejarah tidak lagi sekadar berbicara tentang rumusan konstitusi. Sejarah berbicara tentang kepercayaan.
Ki Bagus percaya bahwa persatuan Republik membutuhkan pengorbanan. Kasman percaya bahwa kompromi itu diperlukan agar Indonesia dapat berdiri. Keduanya kemudian menjalani kehidupan dengan konsekuensi dari keputusan tersebut.
Karena itu, menyebut Ki Bagus sekadar “mengalah” juga tidak cukup. Mengalah biasanya mengandung kesan kalah. Padahal keputusan Ki Bagus dapat dibaca sebagai tindakan politik yang sadar: menerima sesuatu yang tidak sepenuhnya sesuai dengan harapannya demi mencegah persoalan yang lebih besar pada saat negara belum memiliki fondasi yang kuat.
Pilihan itu menunjukkan bahwa nasionalisme dan keislaman dalam diri Ki Bagus tidak harus dipertentangkan. Ia justru memperlihatkan bahwa seorang tokoh Islam dapat menjadi bagian penting dari proses membangun negara yang menaungi seluruh rakyat.
Pelajaran untuk Indonesia Hari Ini
Di sinilah pelajaran sejarah tersebut menjadi relevan bagi Indonesia hari ini.
Persatuan tidak berarti semua orang harus memiliki pandangan yang sama. Persatuan justru membutuhkan kemampuan untuk hidup bersama ketika terdapat perbedaan prinsip, keyakinan, dan kepentingan.
Para pendiri bangsa telah menunjukkan bahwa kompromi bukan selalu tanda kelemahan. Dalam keadaan tertentu, kompromi adalah bentuk keberanian. Ia menuntut seseorang bersedia menerima kekecewaan pribadi agar kepentingan yang lebih besar dapat diselamatkan.
Tetapi kompromi juga harus dibaca secara jujur. Sejarah tidak boleh digunakan untuk menghapus aspirasi kelompok tertentu, sebagaimana tidak tepat pula menjadikan satu kelompok sebagai pemilik tunggal sejarah Indonesia.
Piagam Jakarta adalah bagian dari sejarah bangsa. Perubahannya juga bagian dari sejarah bangsa. Ki Bagus, Hatta, Kasman, Wahid Hasyim, Soekarno, dan tokoh-tokoh lainnya tidak perlu dipertentangkan untuk menentukan siapa yang paling berjasa. Mereka adalah bagian dari proses panjang yang menghasilkan Indonesia.
Kisah Ki Bagus justru menjadi penting karena memperlihatkan bahwa Indonesia dibangun melalui ketegangan antara prinsip dan kompromi. Negara tidak lahir dalam keadaan semua persoalan telah selesai. Negara lahir ketika para pendirinya mampu menemukan titik temu meskipun sebagian persoalan masih harus diperjuangkan melalui perjalanan sejarah berikutnya.
Penantian Ki Bagus akhirnya tidak menemukan ujung yang sempat ia saksikan. Namun pengorbanannya tidak berhenti pada masa hidupnya. Ia menjadi bagian dari warisan politik yang mengajarkan bahwa keyakinan dapat dipertahankan tanpa harus mengorbankan persatuan.
Mengenang Ki Bagus dengan cara demikian jauh lebih bermakna daripada menjadikannya sekadar tokoh dalam perdebatan tujuh kata. Ia adalah manusia yang berada di tengah badai sejarah, memegang teguh keyakinan, lalu mengambil keputusan yang sangat berat ketika Indonesia membutuhkan ruang untuk berdiri.
Pada akhirnya, sejarah 18 Agustus 1945 bukan hanya kisah tentang kalimat yang diubah. Ia adalah kisah tentang kesediaan para pendiri Republik untuk mencari jalan tengah ketika jalan yang sempurna belum tersedia.
Ki Bagus Hadikusumo meninggalkan teladan bahwa menjadi negarawan bukan berarti tidak memiliki prinsip. Menjadi negarawan berarti mengetahui kapan prinsip harus diperjuangkan dengan tegas dan kapan perjuangan itu harus ditempuh melalui kesediaan memberi ruang kepada orang lain.
Indonesia yang berdiri hari ini adalah hasil dari keputusan-keputusan semacam itu.
Dan mungkin, di sanalah makna terdalam penantian panjang Ki Bagus: ia tidak sempat melihat seluruh hasil perjuangannya, tetapi keputusan yang diambilnya membantu memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk tetap menjadi sebuah rumah bersama. (*)
Tambah komentar baru