Haidir Fitra Siagian
Dosen Komunikasi Politik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Wakil Ketua LP2M PWM Sulsel
Ramadan sering kali kita analogikan sebagai sebuah madrasah atau sekolah latihan spiritual yang luar biasa, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Dalam hal ini, kurikulum utamanya bukanlah sekadar menahan lapar dan dahaga secara fisik, melainkan seni mengendalikan diri secara total dan mendalam. Tujuan puncaknya sangat jelas dan fundamental, yakni mengantarkan setiap hamba untuk mencapai derajat takwa yang sebenar-benarnya di hadapan Allah SWT.
Namun, dalam realitas sosial hari ini, kita dikagetkan dengan munculnya pertanyaan reflektif yang boleh jadi telah mengusik nurani kita semua sebagai umat beragama dan sesama anak bangsa. Mengapa pada saat madrasah ini akan usai, ruang publik kita justru kerap bising oleh narasi-narasi yang jauh dari nilai kesantunan dan kedamaian? Fenomena ini menuntut kita untuk berkaca, apakah esensi puasa yang sering disampaikan di mimbar-mimbar kehormatan benar-benar telah meresap ke dalam jiwa atau sekadar menjadi rutinitas tahunan yang tak berbekas.
Esensi dari pengendalian diri dalam puasa seharusnya meluap secara alami ke dalam cara kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama manusia. Tentunya kita sepakat bahwa takwa tidak hanya dijemput melalui ruku, sujud, zakat, atau salat tarawih yang dilaksanakan di masjid-masjid. Kita sadar bahwa ketakwaan yang baik adalah ketakwaan yang juga hadir dalam pembicaraan yang terjaga serta tulisan yang bijak.
Di era digital, di mana informasi mengalir tanpa hambatan, menjaga jari dari menyebarkan narasi yang mencederai pihak lain adalah bentuk ibadah yang sangat berat. Puasa adalah latihan bagi kita untuk berhenti sejenak sebelum bertindak, berpikir jernih sebelum berucap, dan menimbang kemaslahatan sebelum membagikan berita, selebaran, flyer, maupun jenis media komunikasi lainnya. Jika kita gagal mengontrol jempol kita di media sosial, maka esensi menahan diri dalam puasa patut kita pertanyakan kembali kualitasnya.
Dalam kacamata filsafat komunikasi, setiap pesan yang dilepaskan oleh seorang komunikator ke ruang publik memikul tanggung jawab moral yang sangat besar. Sebelum sebuah kalimat diucapkan atau sebuah status diunggah, ia perlu melewati “filter etis” yang ketat mengenai kebenaran dan kemanfaatannya. Seorang komunikator yang bertakwa akan selalu mempertimbangkan dampak sosiologis dari setiap kata yang ia pilih agar tidak melukai perasaan orang lain, meskipun ia merasa benar dengan apa yang dikatakannya.
Etika Komunikasi dan Tantangan Ruang Publik
Ketakwaan yang benar menuntut kita memastikan bahwa setiap pesan yang disampaikan membawa pencerahan, bukan sekadar provokasi yang memuaskan ego sesaat. Kita harus menyadari bahwa kata-kata memiliki kekuatan untuk menyatukan hati, namun juga memiliki potensi untuk memecah belah anak bangsa. Akan tetapi, dalam beberapa waktu terakhir, kita menyaksikan fenomena komunikasi yang kurang sehat di media sosial maupun liputan media daring.
Muncul narasi-narasi yang cenderung bersifat hegemonik dan kurang bersahabat terkait perbedaan penetapan hari raya Idul Fitri di Indonesia. Kalimat-kalimat bernada instruksi yang kaku sering kali muncul untuk memaksakan satu pandangan tertentu tanpa ruang dialog yang menghargai perbedaan ijtihad. Contoh nyata dari kegagalan komunikasi publik ini adalah munculnya pelabelan negatif terhadap pihak yang memiliki metode berbeda dalam menentukan awal bulan.
Narasi seperti ini sangat rentan disalahartikan oleh umat dan berpotensi memicu pertentangan nyata di tingkat akar rumput yang meresahkan. Jika perbedaan pendapat justru dibalas dengan intimidasi verbal, maka kita harus bertanya di manakah hasil didikan madrasah Ramadan kita selama ini. Kita masih ingat ketika tahun lalu ada seorang anak bangsa yang mengancam akan membunuh seluruh anggota ormas Islam hanya karena terprovokasi atas unggahan elite nasional di media sosial. Tentu kita tidak ingin hal tersebut terulang kembali.
Secara komunikasi politik, penggunaan narasi tunggal yang memaksakan kepatuhan sering kali bersifat kontraproduktif dalam masyarakat yang demokratis. Mengutip pandangan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir, penentuan awal bulan puasa dan Idul Fitri sesungguhnya adalah wilayah ijtihad keilmuan yang sah dan memiliki landasan kuat dalam tradisi Islam. Muhammadiyah menetapkan tanggal tersebut melalui pertimbangan yang sangat matang dengan menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal yang saintifik.
Perbedaan metode antara hisab dan rukyat seharusnya diterima dengan lapang dada sebagai kekayaan khazanah intelektual umat yang sangat berharga, sebagaimana pernah disampaikan oleh almarhum KH Hasyim Muzadi. Kebenaran dalam wilayah ijtihad manusiawi bersifat relatif, namun niat tulus untuk mencari kebenaran itulah yang sesungguhnya mendatangkan pahala dari Allah Ta’ala. Boleh jadi, keinginan pihak tertentu dalam rangka memaksakan satu metode dengan cara merendahkan metode lain justru menunjukkan kedangkalan pemahaman kita terhadap luasnya ilmu pengetahuan Islam.
Peran Negara dan Moderasi Beragama
Negara, melalui prinsip kebebasan beragama yang dijamin dalam UUD 1945, harus menjadi rujukan utama dalam memandang keragaman ini. Konstitusi kita memberikan jaminan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menjalankan keyakinan dan metode ijtihadnya tanpa perlu merasa terintimidasi. Pemerintah pun diharapkan memperkuat perannya sebagai fasilitator harmoni yang adil, berdiri di atas semua golongan tanpa memihak secara subjektif.
Pendekatan yang dikedepankan kepada masyarakat luas haruslah senantiasa bersifat dialogis, persuasif, dan edukatif. Kita berharap agar negara lebih berperan mengayomi seluruh organisasi keagamaan, sehingga perbedaan metode penentuan hari besar Islam dipahami sebagai sebuah rahmat dan keindahan. Negara tidak perlu didorong menjadi instrumen yang melegitimasi satu pihak sembari mendelegitimasi pihak lain dalam ranah keyakinan yang dilindungi undang-undang.
Di sisi lain, masyarakat luas juga perlu terus didorong untuk meningkatkan literasi digital keagamaan agar tidak mudah terombang-ambing oleh informasi yang menyesatkan. Memperbanyak membaca dan memperoleh informasi secara berimbang serta jujur dari berbagai pihak menjadi penting. Prinsip tabayyun atau klarifikasi harus menjadi napas utama dalam mengonsumsi informasi. Lebih dari itu, kedewasaan dalam menyaring informasi akan mencegah terjadinya kegaduhan nasional yang tidak perlu setiap kali menjelang hari raya tiba.
Elit agama dan tokoh publik memegang mandat moral yang sangat besar untuk membangun narasi moderasi beragama yang menyejukkan hati. Hal ini sejalan dengan agenda nasional penguatan moderasi yang menekankan nilai toleransi, anti-kekerasan, dan penghormatan terhadap keragaman. Kepemimpinan yang autentik diukur dari kemampuannya memberikan keteladanan dalam menyikapi perbedaan dengan cara-cara yang mencerahkan dan tidak memecah belah.
Muhammadiyah, dalam usianya yang telah melampaui satu abad, terus berkomitmen memperkuat perannya sebagai pilar peradaban Islam yang berkemajuan, termasuk melalui program internasionalisasi Muhammadiyah. Peradaban yang maju tidak hanya diukur dari kemegahan amal usaha fisik, tetapi juga dari kematangan sikap para pengikutnya dalam menghadapi perbedaan pendapat.
Banyak pihak mengatakan bahwa sikap lapang dada dalam menerima perbedaan merupakan kunci utama untuk membangun bangsa Indonesia yang kuat, maju, dan bermartabat. Kita harus menyadari bahwa persatuan tidak berarti penyeragaman, melainkan kesepakatan untuk hidup berdampingan dalam harmoni meski tidak selalu sejalan. Muhammadiyah terus berupaya membuktikan bahwa agama harus menjadi motor penggerak bagi kemajuan peradaban yang berlandaskan pada etika dan ilmu.
Sebagai penutup, seluruh poin yang telah kita diskusikan ini menegaskan satu pesan penting bahwa perbedaan bukanlah tanda kegagalan puasa. Kegagalan puasa yang sesungguhnya terjadi ketika kita kehilangan kemampuan untuk menghargai sesama dan membiarkan hawa nafsu merusak tali persaudaraan sesama umat Islam dan sesama anak bangsa. Justru di tengah perbedaan inilah kedewasaan spiritual diuji untuk tetap menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beriman. Wallahu’alam. (*)
Somba, Majene, Sulawesi Barat
2 Ramadan 1447 H/21 Maret 2026
Tambah komentar baru