Prof Dr Juanda SH MH
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta
Pernyataan Mas Gibran untuk fight di PTUN harus dihormati. Itu merupakan hak setiap warga negara untuk mencari keadilan. Namun, menurut saya, langkah tersebut sudah tertutup dan terlambat.
Alasan mengapa disebut tertutup dan terlambat adalah karena objek yang disengketakan di PTUN Jakarta merupakan surat keterangan (Suket) yang dikeluarkan Direktur Jenderal Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149 Tahun 2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Surat tersebut telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, serta mewajibkan tergugat untuk mencabutnya.
Hal itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742/K/TUN/2026 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), meskipun penggugat dalam perkara di PTUN Jakarta berbeda.
Dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), persoalan ini berkaitan dengan Asas Erga Omnes (berlaku bagi semua orang).
Berdasarkan asas tersebut, putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap tidak hanya mengikat para pihak yang bersengketa, tetapi juga mengikat pihak lain atau publik yang bukan merupakan pihak dalam gugatan pertama. Selain itu, terdapat pula Asas Kepastian Hukum. Jika objek yang sama dapat digugat berkali-kali oleh orang berbeda, kepastian hukum tidak akan pernah terwujud.
Apa yang telah diputus hakim harus dianggap benar dan sah demi hukum, kecuali ditempuh upaya hukum luar biasa. Persoalannya, dalam sengketa TUN yang diajukan Subhan, pihak Gibran tidak masuk sebagai salah satu pihak.
Jika tidak menjadi pihak dalam perkara sengketa TUN tersebut, Mas Gibran secara hukum tidak dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) atas perkara TUN Nomor 742 Tahun 2026. Sementara itu, objek sengketa TUN yang diajukan Denny Indrayana sama dengan objek sengketa yang telah diputus melalui Putusan MA Nomor 742 Tahun 2026.
Dengan amar putusan yang menyatakan Suket tidak sah dan batal demi hukum serta mewajibkan Dirjen Dikdasmen mencabutnya, secara hukum objek yang disengketakan dinilai telah kehilangan sifat dan eksistensi hukumnya.
Berdasarkan fakta dan norma hukum yang berlaku, perjuangan pihak Mas Gibran melalui jalur hukum dinilai sudah tertutup dan terlambat.
Mengundurkan Diri Lebih Terhormat
Lalu, apa langkah terbaik bagi Mas Gibran?
Saran saya, Mas Gibran lebih tepat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden daripada DPR menggunakan hak menyatakan pendapat yang dapat berujung pada pemakzulan oleh MPR.
Dengan mengundurkan diri, langkah tersebut tentu akan lebih terhormat dan mencerminkan sikap kenegarawanan sekaligus kepatuhan terhadap putusan MA. Sikap tersebut akan dikenang sebagai investasi positif dalam sejarah dan dapat dijadikan modal politik untuk kembali berjuang menjadi calon wakil presiden atau calon presiden 10 hingga 15 tahun mendatang.
Jika Mas Gibran tidak segera mengambil langkah untuk mundur, sinyal pemakzulan akan semakin menguat. Berdasarkan Pasal 7A dan 7B UUD NRI Tahun 1945, proses tersebut dapat ditempuh melalui mekanisme konstitusional.
Akan menjadi catatan sejarah yang kelam jika Mas Gibran diberhentikan melalui pemakzulan. Risikonya, baik secara hukum maupun politik, bukan kerugian kecil jika ia masih berminat bertarung sebagai pemimpin pada masa mendatang. (*)
Tambah komentar baru