Legal, tapi Kehilangan Legitimasi: Catatan Kritis Reshuffle Kabinet

Anang Dony Irawan
Wakil Ketua PCM Sambikerep, Dosen FH Umsura

Perombakan kabinet oleh Prabowo Subianto kembali terjadi, kali ini untuk keenam kalinya sejak Oktober 2024. Secara formal, langkah ini nyaris tanpa cela. Konstitusi melalui Undang-Undang Dasar 1945 memberi presiden hak prerogatif penuh untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Tidak ada kewajiban meminta persetujuan, tidak ada hambatan prosedural yang berarti.

Namun justru di situlah persoalannya: ketika kekuasaan begitu mudah dijalankan, apa yang menjamin ia dijalankan secara bertanggung jawab?

Reshuffle kali ini berlangsung nyaris tanpa resonansi publik. Tidak ada argumentasi kebijakan yang kuat, tidak ada penjelasan evaluatif yang transparan, bahkan tidak ada dinamika politik yang berarti. Pergantian nama pejabat, dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa, atau dari Satryo Soemantri Brodjonegoro ke Brian Yuliarto yang sebelumnya sempat memantik perhatian, kini tidak lagi diikuti dengan narasi perubahan yang meyakinkan.

Dalam sistem presidensial, hak prerogatif bukanlah cek kosong. Ia seharusnya diimbangi dengan akuntabilitas politik dan kelembagaan. Di sinilah peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi krusial. Namun, jika reshuffle tidak menyisakan ruang kritik, tidak memicu pengawasan yang berarti, maka fungsi checks and balances berisiko menjadi formalitas belaka.

Lebih jauh, perubahan kelembagaan seperti restrukturisasi sektor BUMN menunjukkan kecenderungan problematik: keputusan strategis diambil tanpa perdebatan publik yang memadai. Padahal, dalam negara hukum, setiap perubahan struktur kekuasaan idealnya tunduk pada rasionalitas hukum dan dapat diuji, bahkan jika perlu di Mahkamah Konstitusi.

Yang tampak saat ini adalah normalisasi reshuffle sebagai rutinitas, bukan sebagai instrumen koreksi. Ia kehilangan fungsi politiknya sebagai alat evaluasi, dan kehilangan fungsi konstitusionalnya sebagai bagian dari tata kelola kekuasaan yang sehat.

Jika tren ini berlanjut, maka reshuffle tidak lagi menjadi tanda kepemimpinan yang responsif, melainkan sekadar mekanisme administratif yang steril dari makna. Legalitas tetap terjaga, tetapi legitimasi perlahan terkikis.

Dan dalam politik, kehilangan legitimasi sering kali jauh lebih berbahaya daripada sekadar melanggar prosedur.