Nashrul Mu'minin
Content writer, tinggal di Yogyakarta
Pendidikan seharusnya menjadi ruang paling tenang dalam kehidupan berbangsa. Di sanalah gagasan diperdebatkan dengan nalar, karakter dibentuk dengan kesabaran, dan masa depan dirancang melalui kebijakan yang matang. Namun, yang justru sering terlihat hari ini adalah kebisingan yang tidak kunjung reda.
Publik disuguhi berbagai program baru, pergantian kebijakan, perubahan kurikulum, hingga lahirnya beragam lembaga yang sama-sama mengurus pendidikan dengan arah yang terkadang saling bertumpang tindih. Akibatnya, pendidikan kehilangan wajahnya sebagai sistem yang utuh. Ia berubah menjadi arena kebijakan yang riuh, tetapi sering kali miskin koordinasi. Di tengah kebisingan tersebut, guru, siswa, dan orang tua menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya karena mereka harus terus menyesuaikan diri terhadap perubahan yang datang lebih cepat daripada kemampuan sistem untuk beradaptasi.
Persoalan mendasar pendidikan Indonesia sesungguhnya bukan semata-mata soal kurangnya anggaran, minimnya fasilitas, atau rendahnya kualitas sumber daya manusia. Persoalan yang jauh lebih serius ialah fragmentasi tata kelola pendidikan.
Dalam beberapa tahun terakhir, urusan pendidikan tidak lagi hanya berada dalam satu komando kelembagaan. Berbagai kementerian, lembaga, bahkan pemerintah daerah memiliki program pendidikan masing-masing dengan nomenklatur, target, dan pendekatan yang berbeda. Kondisi ini memang lahir dari semangat memperluas akses pendidikan, tetapi tanpa koordinasi yang kuat justru menghasilkan kebijakan yang saling bertabrakan. Pendidikan akhirnya tidak lagi dipandang sebagai satu ekosistem nasional, melainkan sebagai kumpulan proyek sektoral yang berjalan sendiri-sendiri.
Fenomena tersebut melahirkan apa yang dapat disebut sebagai noise in education, yaitu kegaduhan sistemik yang membuat arah pembangunan pendidikan menjadi kabur. Dalam ilmu komunikasi, noise adalah gangguan yang menyebabkan pesan tidak tersampaikan secara utuh. Jika konsep ini dipindahkan ke dunia pendidikan, maka noise muncul ketika terlalu banyak kebijakan, terlalu banyak aktor, dan terlalu banyak kepentingan yang bekerja secara bersamaan sehingga tujuan utama pendidikan kehilangan fokusnya.
Guru menjadi bingung terhadap regulasi yang terus berubah. Sekolah harus memenuhi beragam administrasi dari berbagai instansi. Orang tua pun sulit memahami arah pendidikan nasional karena setiap tahun muncul istilah baru yang belum sempat dipahami, tetapi sudah digantikan oleh kebijakan berikutnya.
Kebijakan Bertambah, Koordinasi Melemah
Di tengah kondisi tersebut, masyarakat sebenarnya tidak membutuhkan semakin banyak program pendidikan. Yang dibutuhkan adalah kepastian arah. Negara tidak harus selalu melahirkan inovasi baru apabila inovasi sebelumnya belum pernah dievaluasi secara komprehensif. Kebijakan yang baik bukanlah kebijakan yang paling sering berganti, melainkan kebijakan yang mampu bertahan karena memiliki fondasi ilmiah, kebutuhan sosial yang jelas, serta implementasi yang konsisten. Sayangnya, pendidikan kita sering kali terjebak dalam budaya "memulai dari nol" setiap kali terjadi perubahan kepemimpinan. Akibatnya, energi nasional habis untuk beradaptasi, bukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Program-program afirmatif seperti Sekolah Rakyat menunjukkan bahwa negara memiliki kepedulian terhadap kelompok masyarakat miskin yang selama ini sulit mengakses pendidikan. Tujuan tersebut tentu patut diapresiasi karena pendidikan memang harus menjadi instrumen mobilitas sosial. Namun, pertanyaan yang lebih besar adalah mengapa solusi terhadap persoalan pendidikan harus terus diwujudkan melalui pembentukan institusi baru, bukan dengan memperkuat sekolah yang sudah ada. Jika sekolah negeri di berbagai daerah mampu diperkuat kualitasnya, diperbaiki infrastrukturnya, ditingkatkan kompetensi gurunya, dan diperluas daya tampungnya, bukankah manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa harus membangun sistem yang berjalan paralel?
Realitas tersebut menunjukkan bahwa Indonesia terkadang lebih sibuk membangun wadah dibandingkan memperbaiki isi. Kita membangun sekolah baru, meluncurkan kurikulum baru, memperkenalkan aplikasi baru, hingga menciptakan berbagai program unggulan, tetapi persoalan dasar seperti kualitas guru, pemerataan pendidikan, literasi membaca, numerasi, serta ketimpangan fasilitas masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Pendidikan akhirnya bergerak cepat di permukaan, tetapi lambat menyentuh akar persoalan. Inilah paradoks pembangunan pendidikan kita: semakin banyak program, semakin besar pula kebingungan yang dirasakan masyarakat.
Guru menjadi pihak yang paling berat menanggung konsekuensi dari kegaduhan tersebut. Di satu sisi mereka dituntut menjadi fasilitator pembelajaran abad ke-21, menguasai teknologi digital, mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, dan membangun karakter peserta didik. Namun, di sisi lain mereka harus menghadapi perubahan administrasi, pelaporan, serta regulasi yang terus berganti. Energi guru yang seharusnya dihabiskan untuk merancang pengalaman belajar yang bermakna justru banyak tersita untuk memenuhi berbagai tuntutan birokrasi. Padahal, kualitas pendidikan tidak pernah ditentukan oleh banyaknya formulir yang diisi, melainkan oleh kualitas interaksi antara guru dan peserta didik di dalam kelas.
Peserta didik pun tidak luput dari dampak kebijakan yang berubah-ubah. Mereka menjadi generasi yang terus mengalami eksperimen kebijakan tanpa pernah menikmati stabilitas sistem pendidikan dalam jangka panjang. Ada generasi yang masuk dengan satu kurikulum, lulus dengan kurikulum lain, bahkan menghadapi sistem asesmen yang terus berubah. Perubahan memang bagian dari kemajuan, tetapi perubahan yang terlalu cepat tanpa evaluasi justru menciptakan ketidakpastian. Pendidikan membutuhkan kesinambungan karena proses pembentukan karakter tidak dapat diukur hanya dalam hitungan satu atau dua tahun.
Pada saat yang sama, orang tua juga berada dalam posisi yang membingungkan. Mereka tidak hanya harus memahami perubahan kurikulum, tetapi juga berbagai istilah baru, mekanisme seleksi baru, hingga pola pembelajaran yang terus diperbarui. Tidak semua orang tua memiliki kemampuan literasi pendidikan yang memadai. Ketika informasi datang dari banyak arah dengan bahasa kebijakan yang berbeda-beda, masyarakat akhirnya lebih banyak mendengar rumor daripada memperoleh penjelasan yang utuh. Situasi inilah yang memperbesar jarak antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun kepercayaan terhadap sistem pendidikan nasional.
Membangun Sistem, Bukan Sekadar Program
Pendidikan sesungguhnya tidak memerlukan banyak panggung, tetapi membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Negara harus berani menempatkan kementerian yang membidangi pendidikan sebagai pusat koordinasi seluruh kebijakan pendidikan nasional. Sinergi antarkementerian tentu tetap diperlukan, terutama dalam pendidikan vokasi, pendidikan sosial, pendidikan keagamaan, maupun pendidikan berbasis kebutuhan khusus. Akan tetapi, seluruh program tersebut harus berada dalam satu peta jalan nasional yang sama sehingga tidak melahirkan kebijakan yang saling bersaing. Pendidikan tidak boleh berjalan seperti orkestra tanpa dirigen karena setiap instrumen akan memainkan nada yang berbeda.
Jika ditelaah lebih dalam, kegaduhan pengelolaan pendidikan sebenarnya mencerminkan persoalan tata kelola pemerintahan yang lebih luas. Indonesia sering kali memiliki visi besar, tetapi koordinasi antarlembaga masih menjadi tantangan. Setiap institusi berlomba menghadirkan inovasi agar terlihat produktif, sementara mekanisme integrasi kebijakan belum berjalan optimal. Dalam konteks pendidikan, kondisi ini sangat berbahaya karena menyangkut investasi jangka panjang bangsa. Kesalahan kebijakan pendidikan hari ini baru akan terlihat dampaknya satu atau dua dekade mendatang ketika kualitas sumber daya manusia memasuki dunia kerja.
Dalam perspektif psikologi pendidikan, stabilitas sistem merupakan salah satu faktor penting yang membangun rasa aman, motivasi belajar, dan kepercayaan terhadap institusi pendidikan. Lingkungan yang terus berubah tanpa arah yang jelas dapat menimbulkan kebingungan kognitif, kelelahan adaptif, bahkan menurunkan motivasi intrinsik baik pada guru maupun peserta didik. Ketika individu lebih sibuk memahami aturan daripada mengembangkan kompetensi, maka energi mental yang seharusnya digunakan untuk belajar justru habis untuk beradaptasi. Oleh karena itu, reformasi pendidikan harus memperhatikan aspek psikologis seluruh pelaku pendidikan, bukan hanya mengejar target administratif atau capaian statistik.
Bangsa-bangsa dengan sistem pendidikan terbaik di dunia menunjukkan bahwa keberhasilan mereka bukan karena memiliki program yang paling banyak, melainkan karena memiliki arah yang paling konsisten. Kebijakan dapat berubah mengikuti perkembangan zaman, tetapi visi besarnya tetap sama, yaitu menciptakan manusia yang berkarakter, cerdas, kreatif, dan mampu berkontribusi bagi masyarakat. Konsistensi inilah yang membuat seluruh elemen pendidikan bergerak menuju tujuan yang sama. Indonesia perlu belajar bahwa kualitas pendidikan lahir dari kesinambungan, bukan dari kegaduhan kebijakan yang terus berganti.
Sudah saatnya kita berhenti mengukur keberhasilan pendidikan berdasarkan banyaknya program yang diluncurkan atau besarnya anggaran yang diserap. Ukuran sesungguhnya adalah apakah anak-anak Indonesia belajar dengan lebih baik, apakah guru semakin dihargai sebagai pendidik profesional, apakah sekolah mampu menjadi ruang yang aman untuk tumbuh, dan apakah masyarakat merasakan kehadiran negara melalui sistem pendidikan yang sederhana, jelas, serta mudah dipahami. Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut belum dapat dijawab dengan yakin, maka tugas terbesar kita bukan menciptakan kebijakan baru, melainkan menyatukan kembali arah pendidikan nasional.
Pendidikan tidak membutuhkan kebisingan yang lahir dari kompetisi antarlembaga ataupun pergantian kebijakan yang tanpa henti. Pendidikan membutuhkan ketenangan untuk bertumbuh, kepemimpinan yang mampu menyatukan berbagai kepentingan, dan keberanian politik untuk menempatkan kualitas pembelajaran di atas kepentingan pencitraan. Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang memiliki program pendidikan paling ramai, melainkan bangsa yang mampu memastikan setiap anak memperoleh hak belajar melalui sistem yang tertata, konsisten, dan berpihak pada masa depan. Ketika pendidikan kembali memiliki satu arah, satu visi, dan satu nahkoda yang kuat, kebisingan itu perlahan akan berubah menjadi harmoni yang mengantarkan Indonesia menuju peradaban yang lebih maju. (*)
Tambah komentar baru