Menjaga AUM dari Godaan Kepemilikan Pribadi

Dwi Taufan Hidayat
Ketua Lembaga Dakwah Komunitas PCM Bergas, Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi PDM Kab Semarang

Amal Usaha Muhammadiyah tumbuh dari kerja kolektif, dana umat, wakaf, dan perjuangan panjang Persyarikatan. Namun, ketika sebuah lembaga berkembang menjadi sekolah, rumah sakit, perguruan tinggi, atau unit usaha bernilai besar, muncul pertanyaan penting: bagaimana memastikan kewenangan mengelola tidak perlahan berubah menjadi perasaan memiliki? Di titik itulah gagasan tentang ilusi kepemilikan menjadi relevan.

Persoalan ini kembali mengemuka setelah Hafizh Syafaaturrahman, Wakil Sekretaris II Lazismu PP Muhammadiyah, mengingatkan tentang potensi ilusi kepemilikan dalam pengelolaan AUM. Dalam Gerakan Subuh Mengaji pada 13 September 2026, ia menegaskan bahwa AUM merupakan media dakwah sekaligus amanah umat yang harus dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai dengan nilai Persyarikatan.

Pesannya sederhana, tetapi memiliki konsekuensi kelembagaan yang luas: AUM tidak boleh diperlakukan sebagai milik pribadi atau keluarga oleh pimpinan maupun pengelolanya. Pengelola memperoleh kewenangan untuk menjalankan amanah, bukan hak untuk mengubah kewenangan itu menjadi kepemilikan.

Kepemilikan Bukan Kewenangan

Secara normatif, prinsip tersebut mempunyai landasan dalam tata organisasi Muhammadiyah. Anggaran Dasar menyebut keuangan dan kekayaan Muhammadiyah sebagai seluruh harta benda yang diperoleh secara sah dan halal untuk kepentingan amal usaha, program, dan kegiatan Muhammadiyah. Anggaran Rumah Tangga bahkan mengatur bahwa keuangan dan kekayaan Muhammadiyah, termasuk yang berada pada AUM, secara hukum merupakan milik Pimpinan Pusat, disertai mekanisme pengelolaan, pengawasan, dan pelaporan.

Namun, persoalan kepemilikan tidak berhenti pada dokumen hukum. Tantangan sesungguhnya berada pada praktik. Seseorang yang bertahun-tahun mengelola sebuah AUM, ikut mendirikannya, membangun jaringan, atau mengembangkan lembaganya dapat merasa mempunyai ikatan emosional yang sangat kuat. Rasa memiliki seperti itu sebenarnya positif. Yang menjadi masalah adalah ketika sense of belonging berubah menjadi klaim ownership.

Di sinilah Muhammadiyah perlu membedakan secara tegas antara kepemilikan, kewenangan, jasa, dan tanggung jawab. Pendiri boleh dihormati karena jasanya, pengelola perlu diberi kewenangan karena kompetensinya, dan karyawan layak memperoleh hak sesuai pekerjaannya. Namun, seluruhnya tidak otomatis melahirkan hak kepemilikan pribadi atas aset Persyarikatan.

Risiko ilusi kepemilikan juga dapat muncul melalui hal-hal yang tampak biasa: jabatan yang terlalu lama, lemahnya dokumentasi aset, hubungan keluarga, konflik kepentingan, kontrol informasi, atau budaya organisasi yang terlalu bergantung kepada figur tertentu. Karena itu, persoalannya bukan semata-mata moral individu. Sistem organisasi juga harus dirancang untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Tata Kelola untuk Menjaga Amanah

Hal ini semakin penting ketika Muhammadiyah sedang mendorong penguatan kemandirian ekonomi dan optimalisasi aset. Dalam diskusi PP Muhammadiyah pada Juli 2026, potensi AUM di berbagai sektor dipandang sebagai modal strategis untuk memperkuat ekonomi Persyarikatan. Bahkan, muncul gagasan pengelolaan aset melalui model investment holding, asset management holding, dan APEX holding.

Semakin besar aset dan semakin kompleks kegiatan ekonomi, semakin besar pula kebutuhan terhadap tata kelola. Profesionalisme tidak cukup diukur dari pertumbuhan omzet atau jumlah aset. Ada pertanyaan yang lebih mendasar: siapa yang berwenang, siapa yang mengawasi, bagaimana keputusan dapat diperiksa, bagaimana konflik kepentingan dikelola, dan kepada siapa pengelola mempertanggungjawabkan kinerjanya?

Karena itu, audit, transparansi, pencatatan aset, evaluasi berkala, pembatasan konflik kepentingan, serta regenerasi kepemimpinan tidak semestinya dipandang sebagai urusan administratif belaka. Semua itu justru menjadi instrumen untuk menjaga amanah. Kesadaran bahwa Allah mengawasi manusia tidak menghapus kebutuhan terhadap sistem pengawasan. Sebaliknya, kesadaran tersebut semestinya mendorong lahirnya tata kelola yang lebih bertanggung jawab.

AUM juga tidak boleh terjebak pada dua kutub. Di satu sisi, orientasi bisnis yang berlebihan dapat membuat AUM kehilangan ruh dakwah. Di sisi lain, idealisme tanpa profesionalisme dapat membuat aset tidak produktif dan pelayanan tertinggal. Tantangannya adalah mempertemukan efisiensi, kompetensi, keberlanjutan, dan misi Persyarikatan dalam satu tata kelola.

Ukuran keberhasilan menjaga AUM bukan sekadar apakah aset secara hukum tetap berada dalam Persyarikatan. Pertanyaan yang sama penting adalah apakah sistem pengelolaannya membuat aset itu semakin aman, produktif, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat.

AUM membutuhkan orang yang merasa bertanggung jawab, bukan orang yang merasa memiliki. Rasa memiliki tetap diperlukan sebagai energi pengabdian, tetapi batasnya harus jelas. Ketika amanah dipahami sebagai tanggung jawab untuk menjaga sesuatu yang bukan milik pribadi, pergantian pengelola tidak menjadi ancaman, regenerasi tidak menjadi perebutan, dan aset Persyarikatan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan lebih kuat daripada ketika diterima. (*)