KLIKMU.CO – Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengajak masyarakat menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Muhammadiyah mengingatkan agar perbedaan sikap terhadap putusan tersebut tidak memicu kegaduhan dan tetap mengacu pada ketentuan hukum.
Ajakan itu tertuang dalam pernyataan resmi PP Muhammadiyah bernomor 85/PER/I.0/I/2026 tertanggal 11 Oktober 2026.
MK sebelumnya menyatakan permohonan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima. Dalam putusan perkara tersebut, MK menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.
Ketua PP Muhammadiyah Agung Danarto menegaskan, sikap Muhammadiyah dalam menyikapi persoalan kebangsaan berpedoman pada Kepribadian dan Khittah Persyarikatan. Muhammadiyah senantiasa menaati dasar falsafah negara yang sah serta menjunjung tinggi hukum dan peraturan perundang-undangan.
“Muhammadiyah juga menegaskan komitmennya untuk membantu pemerintah dan bekerja sama dengan seluruh golongan demi kepentingan bersama serta kemajuan bangsa,” ujarnya dalam pernyataan itu.
Di sisi lain, Muhammadiyah mengingatkan agar tidak ada pernyataan atau aksi politik yang berpotensi memicu kontroversi dan memperkeruh suasana kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
“Muhammadiyah juga melarang penggunaan fasilitas milik Persyarikatan sebagai tempat penyelenggaraan aksi politik dalam bentuk apa pun, baik yang melibatkan massa dalam jumlah kecil maupun besar,” paparnya.
Terkait ajakan aksi yang beredar di media sosial, Muhammadiyah menegaskan bahwa video, pernyataan, maupun ajakan tersebut tidak mewakili sikap resmi Persyarikatan.
Melalui pernyataan tersebut, Muhammadiyah mengajak semua pihak mengedepankan kebijaksanaan dan tanggung jawab dalam menyikapi putusan MK serta bersama-sama menjaga ketertiban dan kondusivitas bangsa.
(AS)
Tambah komentar baru