Anang Dony Irawan
Penikmat Sejarah, Wakil Ketua PCM Sambikerep, Dosen Umsura
Pada 3 April 1950, Mohammad Natsir mengajukan sebuah gagasan yang sederhana, tetapi menentukan arah sejarah Indonesia: Mosi Integral. Dalam situasi politik yang rapuh akibat bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), gagasan tersebut menjadi jalan keluar untuk mengembalikan Indonesia ke dalam bingkai negara kesatuan. Yang patut dicatat bukan hanya substansi mosi itu sendiri, tetapi juga bagaimana elite politik saat itu meresponsnya dengan cepat, bulat, dan melampaui kepentingan golongan.
Persatuan, pada masa itu, bukan sekadar jargon. Ia adalah kesadaran kolektif
Kontras dengan kondisi tersebut, Indonesia hari ini menghadapi ironi yang sulit diabaikan. Secara konstitusional, kita tetap teguh sebagai negara kesatuan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 1 ayat (1). Bahkan dalam Pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia, sebuah mandat yang secara eksplisit menempatkan persatuan sebagai fondasi utama.
Namun dalam praktik, realitas sosial-politik justru menunjukkan kecenderungan sebaliknya.
Polarisasi berbasis identitas, baik agama maupun politik, semakin menguat. Perbedaan tidak lagi dikelola sebagai kekayaan demokrasi, melainkan dipertajam sebagai alat mobilisasi kekuasaan. Dalam perspektif Ilmu Politik, fenomena ini mencerminkan pergeseran dari politik pembangunan bangsa menuju politik pemeliharaan kekuasaan. Persatuan tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan variabel yang bisa dinegosiasikan.
Ironisnya, di tengah situasi tersebut, slogan “NKRI harga mati” terus digaungkan. Tetapi tanpa konsistensi dalam praktik politik, slogan itu kehilangan daya ikatnya. Ia menjadi retorika yang keras di permukaan, namun rapuh dalam kenyataan.
Padahal, jika merujuk pada nilai dasar Pancasila, khususnya sila ketiga—Persatuan Indonesia—jelas bahwa integrasi nasional bukan sekadar pilihan moral, melainkan kewajiban ideologis. Negara bahkan telah mengatur secara tegas larangan diskriminasi melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, sebagai upaya menjaga kohesi sosial.
Namun, hukum dan nilai tampaknya berjalan di jalur yang berbeda dengan praktik politik.
Demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sejatinya dirancang untuk memperkuat representasi dan persatuan. Akan tetapi, dalam kenyataan, kontestasi elektoral justru kerap menjadi ruang reproduksi polarisasi. Disinformasi, ujaran kebencian, dan eksploitasi identitas menjadi instrumen yang sulit dipisahkan dari dinamika politik kontemporer.
Di titik ini, pertanyaan mendasar menjadi tak terhindarkan: apakah Indonesia masih benar-benar bersatu, atau hanya tampak utuh secara administratif?
Sejarah menunjukkan bahwa bangsa ini pernah memiliki kapasitas untuk melampaui perbedaan. Figur-figur seperti Soekarno dan Mohammad Hatta mampu merawat integrasi dalam situasi yang jauh lebih sulit. Bahkan dalam konteks Mosi Integral, konsensus politik dapat dicapai tanpa harus mengorbankan kohesi sosial.
Hari ini, tantangannya bukan lagi tekanan kolonial atau bentuk negara, melainkan praktik politik internal yang justru berpotensi menggerus persatuan itu sendiri. Ancaman terhadap NKRI tidak selalu datang dari luar; ia bisa tumbuh dari dalam, ketika persatuan tidak lagi dijadikan orientasi utama.
Mosi Integral Natsir mengajarkan bahwa integrasi nasional membutuhkan lebih dari sekadar slogan. Ia menuntut keberanian politik, kedewasaan, dan komitmen untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya. Nilai-nilai inilah yang tampaknya semakin terpinggirkan dalam praktik politik hari ini.
Indonesia tidak kekurangan dasar hukum, tidak pula kekurangan slogan. Yang menjadi persoalan adalah konsistensi antara nilai, norma, dan tindakan.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka “NKRI harga mati” berisiko berubah menjadi paradoks: sebuah kalimat yang sering diucapkan, tetapi semakin kehilangan makna.
Dan ketika persatuan hanya tinggal retorika, maka yang perlahan menghilang bukan hanya keutuhan bangsa, tetapi juga kepercayaan bahwa Indonesia benar-benar berdiri sebagai satu kesatuan.(*)
Tambah komentar baru