Anang Dony Irawan
Wakil Ketua PCM Sambikerep, Dosen FH Umsura
Reforma agraria kembali menjadi agenda penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Persoalan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam hingga kini masih menjadi bagian dari tantangan tata kelola agraria nasional.
Dalam konteks tersebut, Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria (RUU PRA) perlu dipandang lebih dari sekadar agenda legislasi. Reforma agraria harus ditempatkan sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjalankan amanat konstitusi untuk mengelola sumber daya agraria demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Landasan reforma agraria memiliki pijakan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, serta Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Karena itu, pembentukan regulasi khusus mengenai reforma agraria menjadi momentum untuk memperkuat kembali arah politik agraria nasional. Negara perlu memastikan bahwa tata kelola tanah dan sumber daya alam tidak justru memperlebar ketimpangan, tetapi mampu menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan sosial.
Bukan Sekadar Sertifikasi Tanah
Reforma agraria tidak semestinya dipersempit hanya menjadi persoalan administrasi pertanahan. Sertifikasi tanah memang penting karena memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Namun, reforma agraria memiliki cakupan yang jauh lebih luas.
Ia menyentuh struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber agraria. Di dalamnya terdapat persoalan ketimpangan penguasaan tanah, akses masyarakat terhadap sumber penghidupan, konflik agraria, keberlanjutan lingkungan, serta relasi antara kepentingan pembangunan dan kehidupan masyarakat.
Karena itu, keberhasilan reforma agraria tidak cukup diukur dari berapa banyak sertifikat yang diterbitkan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah kebijakan agraria mampu memperbaiki ketimpangan dan memastikan masyarakat memperoleh akses yang adil terhadap sumber agraria? Di sinilah ruh reforma agraria perlu dijaga.
Masyarakat Harus Dilibatkan
Pembentukan RUU Pengaturan Reforma Agraria juga harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan partisipatif. Regulasi mengenai tanah dan sumber daya alam bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat sehingga proses pembentukannya tidak seharusnya berlangsung hanya di ruang-ruang birokrasi dan lembaga negara.
Prinsip meaningful participation menjadi penting. Partisipasi masyarakat bukan sekadar menghadirkan forum konsultasi formal, tetapi memberikan kesempatan yang nyata kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh penjelasan mengenai bagaimana masukan tersebut dipertimbangkan dalam proses legislasi.
Petani, masyarakat adat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pelaku usaha, pemerintah daerah, serta kelompok masyarakat lainnya yang berkepentingan dengan persoalan agraria perlu memperoleh ruang partisipasi.
Keterbukaan dalam proses legislasi bukan hanya soal prosedur. Ia merupakan bagian dari prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.
Investasi Jangan Mengabaikan Rakyat
Indonesia membutuhkan investasi dan pembangunan ekonomi. Namun, pembangunan tidak boleh kehilangan orientasi keadilan sosial.
Pengalokasian sumber agraria untuk investasi skala besar perlu memperhatikan keberadaan masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada tanah dan sumber daya alam tersebut. Kepentingan pembangunan harus berjalan bersama dengan perlindungan hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
Tanah bukan semata-mata aset ekonomi. Bagi masyarakat, tanah dapat menjadi tempat tinggal, sumber penghidupan, ruang sosial, sekaligus bagian dari keberlangsungan kehidupan keluarga dan komunitas.
Karena itu, perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber agraria menjadi penting. Negara tidak cukup hanya berperan sebagai pemberi izin atau regulator administratif. Negara juga memiliki tanggung jawab memastikan pengelolaan sumber agraria berlangsung dalam kerangka kepentingan publik dan amanat konstitusi.
Hindari Konflik Kepentingan
Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah desain kelembagaan reforma agraria.
Lembaga yang nantinya menjalankan agenda reforma agraria harus memiliki kewenangan yang jelas, mekanisme pengawasan yang kuat, serta sistem akuntabilitas yang dapat diuji oleh publik.
Jangan sampai lembaga yang dibentuk untuk menyelesaikan persoalan agraria justru menghadirkan ruang baru bagi konflik kepentingan.
Karena itu, pencegahan konflik kepentingan perlu menjadi bagian dari pengaturan sejak awal. Transparansi pengambilan keputusan, keterbukaan informasi, pengawasan publik, dan mekanisme pertanggungjawaban harus dibangun secara serius.
Reforma agraria membutuhkan kelembagaan yang memiliki integritas dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.
Mengembalikan Semangat Konstitusi
Reforma agraria bukan sekadar persoalan teknis pertanahan. Ia merupakan bagian dari ikhtiar mewujudkan keadilan sosial.
Konstitusi telah memberikan arah mengenai pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. UUPA 1960 juga telah memberikan fondasi penting bagi politik agraria nasional. Tantangannya adalah bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
RUU Pengaturan Reforma Agraria dapat menjadi momentum untuk memperkuat kembali arah tersebut.
Namun, regulasi tidak boleh lahir hanya dari meja birokrasi dan ruang rapat lembaga negara. Ia harus tumbuh dari dialog antara negara dan masyarakat, dari pengalaman mereka yang berhadapan langsung dengan persoalan agraria, serta dari kebutuhan untuk membangun tata kelola sumber daya yang lebih adil.
Reforma agraria pada akhirnya berbicara tentang bagaimana tanah dan sumber daya alam dikelola serta siapa yang memperoleh manfaat darinya. Ia juga berbicara tentang tanggung jawab negara memastikan pembangunan tidak meninggalkan masyarakat yang kehidupannya bergantung pada sumber agraria.
Karena itu, reforma agraria layak ditempatkan sebagai agenda mendesak bangsa Indonesia. Bukan semata untuk menyelesaikan persoalan pertanahan hari ini, tetapi untuk memastikan tanah, sumber daya alam, dan ruang hidup masyarakat dikelola secara adil bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
Reforma agraria bukan sekadar kebijakan pertanahan. Ia adalah ikhtiar menegakkan amanat konstitusi dan menghadirkan keadilan sosial dalam kehidupan nyata. (*)
Tambah komentar baru