Muhammad Afdillah
Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya, Pengurus LDK PW Muhammadiyah Jawa Timur
Setiap akhir September, Indonesia kembali berhadapan dengan satu tanggal yang sulit dilepaskan dari ingatan politik bangsa: 30 September. Bagi sebagian generasi, peristiwa itu bukan sekadar pelajaran sejarah. Mereka mengingat suasana ketika televisi menayangkan Pengkhianatan G30S/PKI, ketika sekolah, kantor, atau lingkungan sosial mengharuskan orang menonton film tersebut, dan ketika narasi tentang “bahaya laten komunisme” menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
Tetapi bagi anak-anak muda hari ini, situasinya berbeda. Mereka lahir jauh setelah 1965. Banyak yang bahkan lahir setelah Reformasi 1998. Mereka tidak mengalami ketegangan politik 1965, tidak mengalami Orde Baru, dan tidak pernah merasakan kewajiban menonton film Pengkhianatan G30S/PKI. Bagi mereka, G30S mungkin hanya sebuah topik dalam buku pelajaran, potongan video di media sosial, atau perdebatan tahunan di internet.
Pertanyaannya kemudian: “Mengapa generasi yang tidak mengalami 1965 masih perlu mengingatnya?” Jawabannya bukan karena generasi muda harus mewarisi ketakutan generasi sebelumnya. Justru sebaliknya: mereka perlu mengingat agar dapat memahami bagaimana sebuah masyarakat membangun ingatan tentang trauma, bagaimana kekuasaan menentukan cerita yang dominan, dan bagaimana kekerasan masa lalu dapat meninggalkan konsekuensi jauh setelah para pelakunya tidak lagi berkuasa.
Ingatan Bukan Sekadar Mengingat
Salah satu teori yang membantu memahami persoalan ini adalah konsep collective memory atau memori kolektif dari Maurice Halbwachs. Dalam bukunya, On Collective Memory (1992), Halbwachs menjelaskan bahwa ingatan tidak semata-mata merupakan proses individual; manusia mengingat masa lalu melalui apa yang ia sebut sebagai social frameworks of memory, yaitu kerangka sosial yang menyediakan kategori, bahasa, dan konteks bagi seseorang untuk mengingat dan memberi makna terhadap masa lalu. Karena itu, kelompok sosial yang berbeda dapat membangun ingatan yang berbeda mengenai peristiwa yang sama (Halbwachs 1992, 35–52). Halbwachs juga secara khusus menunjukkan peran keluarga, agama, dan kelompok sosial dalam pembentukan ingatan kolektif (Halbwachs 1992, 54–166). Dengan kata lain, masyarakat bukan hanya mengingat sejarah. Masyarakat juga membangun cara tertentu untuk mengingat sejarah.
Perspektif ini penting untuk memahami G30S. Selama Orde Baru, negara tidak hanya memperingati sebuah peristiwa sejarah, tetapi juga membangun sebuah kerangka interpretasi terhadapnya. Film Pengkhianatan G30S/PKI, misalnya, diproduksi pada 1984 dan menjadi bagian penting dari pembentukan pengetahuan publik mengenai 1965. Film tersebut menggambarkan PKI sebagai kekuatan yang mengancam negara dan Pancasila. Penelitian mengenai film tersebut menunjukkan bagaimana ia berfungsi bukan sekadar sebagai karya sinematografis, tetapi juga sebagai medium propaganda dan pembentukan opini publik (Mirnawati 2019).
Film Pengkhianatan G30S/PKI itu bahkan menjadi tontonan wajib bagi pelajar selama Orde Baru. Karena ditayangkan berulang kali dan disaksikan oleh masyarakat dalam konteks pendidikan serta peringatan nasional, film tersebut ikut membentuk apa yang oleh banyak orang kemudian dianggap sebagai “ingatan bersama” mengenai 1965 (Himawan & Undiana 2021).
Di sini kita menemukan sesuatu yang menarik. Tidak semua orang yang mengingat suatu peristiwa pernah mengalami peristiwa itu sendiri. Seseorang yang lahir pada 2005 tidak mungkin mempunyai memori autobiografis tentang 1965. Tetapi ia dapat mempunyai memori yang diwariskan melalui cerita orang tua, buku pelajaran, film, monumen, media sosial, ritual peringatan, atau percakapan keluarga. Masa lalu, dengan demikian, dapat hidup di dalam diri seseorang meskipun ia tidak pernah berada di dalam masa lalu tersebut.
Dari “Apa yang Terjadi?” ke “Bagaimana Kita Mengingatnya?”
Karena itu, refleksi anak muda terhadap G30S tidak harus dimulai dengan pertanyaan sederhana: “Siapa yang benar dan siapa yang salah?” Pertanyaan yang lebih produktif adalah: “Bagaimana kita sampai memiliki cerita tertentu tentang 1965?” Pertanyaan ini membuka ruang bagi sejarah yang lebih kompleks.
Gerakan 30 September 1965 melibatkan penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira Angkatan Darat. Peristiwa tersebut kemudian diikuti perubahan politik besar dan kekerasan massal terhadap orang-orang yang dituduh memiliki hubungan dengan PKI atau komunisme. Komnas HAM, tahun 2020, melalui penyelidikannya, menyatakan terdapat bukti awal yang memadai mengenai berbagai pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 1965–1966, termasuk pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran paksa, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan penghilangan paksa.
Dengan demikian, membicarakan G30S tidak harus berarti memilih antara “narasi Orde Baru” dan “narasi tandingan”. Tantangan akademiknya justru adalah memahami lapisan-lapisan pengalaman manusia yang muncul setelah 30 September 1965. Ada korban pembunuhan terhadap para perwira militer. Ada orang-orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI. Ada keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Ada orang yang dipenjara tanpa proses hukum yang memadai. Ada mereka yang mengalami diskriminasi selama puluhan tahun. Ada pula masyarakat yang mengalami kekerasan dalam konteks pembasmian komunisme. Semua pengalaman tersebut merupakan bagian dari sejarah Indonesia.
Komnas HAM sendiri mencatat bahwa dampak peristiwa 1965–1966 tidak berhenti pada generasi pertama. Korban dan keluarga korban mengalami diskriminasi dalam kehidupan sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Artinya, ketika kita berbicara tentang 1965, kita sesungguhnya tidak hanya berbicara tentang masa lalu. Kita berbicara tentang bagaimana masa lalu terus hadir dalam kehidupan sosial.
Generasi Muda Tidak Perlu Mewarisi Ketakutan
Di sinilah posisi generasi muda menjadi penting. Generasi yang lahir setelah Reformasi memiliki kesempatan yang tidak dimiliki generasi sebelumnya: mereka dapat melihat lebih dari satu sumber. Mereka dapat membandingkan film Orde Baru dengan penelitian sejarah, kesaksian korban dengan dokumen negara, buku pelajaran dengan karya akademik, serta narasi keluarga dengan sumber sejarah lainnya.
Kebebasan ini membawa tanggung jawab baru. Anak muda tidak perlu menerima begitu saja narasi bahwa PKI adalah satu-satunya kunci untuk menjelaskan seluruh tragedi 1965. Tetapi mereka juga tidak perlu menggantinya dengan romantisasi atau pembalikan sederhana yang menjadikan seluruh cerita hanya sebagai kisah “korban versus pelaku”.
Sejarah yang dewasa membutuhkan lebih banyak kesabaran. Penelitian tentang memori kolektif G30S menunjukkan bahwa negara Orde Baru memiliki kekuatan besar dalam membentuk ingatan publik sekaligus menstigmatisasi eks-tahanan politik dan keluarganya (Atmaja 2019). Karena itu, tugas generasi sekarang bukan mengganti satu memori resmi dengan memori resmi yang lain, melainkan membuka ruang agar berbagai pengalaman sejarah dapat diperiksa secara kritis.
Mengingat untuk Mencegah Pengulangan
Maka, memperingati G30S bagi generasi muda seharusnya bukan ritual untuk membangkitkan kebencian terhadap komunisme, militer, kelompok politik tertentu, atau generasi tertentu. Sebaliknya, peringatan sejarah seharusnya menjadi latihan kewargaan. Kita perlu bertanya: Apa yang terjadi ketika sebuah negara berhasil meyakinkan masyarakat bahwa kelompok tertentu merupakan ancaman eksistensial? Apa yang terjadi ketika stigma politik diwariskan kepada anak dan cucu orang yang dituduh? Apa yang terjadi ketika kekerasan mendapatkan pembenaran melalui bahasa tentang penyelamatan bangsa? Dan apa yang terjadi ketika sebuah masyarakat terlalu takut terhadap masa lalu sehingga memilih untuk tidak membicarakannya? Pertanyaan-pertanyaan ini jauh lebih relevan bagi anak muda daripada sekadar menghafalkan kronologi.
Pada akhirnya, mengingat bukan berarti hidup di masa lalu. Mengingat berarti membawa masa lalu ke hadapan kita untuk diperiksa kembali. Generasi muda Indonesia tidak mempunyai kewajiban untuk memiliki ingatan yang sama dengan generasi Orde Baru. Mereka juga tidak harus mengalami trauma yang bukan pengalaman mereka sendiri. Tetapi mereka memiliki tanggung jawab sebagai warga untuk mengetahui bahwa bangsa ini pernah mengalami kekerasan politik yang sangat serius—dan bahwa cara bangsa tersebut mengingat kekerasan itu sendiri merupakan bagian dari sejarah.
Karena itu, pada setiap akhir September, mungkin pertanyaan yang paling penting bukan lagi “Apakah kamu percaya pada cerita tentang G30S?” Pertanyaan yang lebih penting adalah: “Cerita siapa yang selama ini kita dengar, cerita siapa yang tidak kita dengar, dan apa yang dapat kita pelajari agar kekerasan serupa tidak pernah menjadi sesuatu yang dapat dibenarkan atas nama bangsa?”
Itulah barangkali bentuk peringatan yang paling bermakna bagi generasi yang tidak mengalami 1965: bukan mewarisi trauma, melainkan mewarisi tanggung jawab untuk mengingat secara kritis. (*)
Tambah komentar baru