Ni'ma Ashri Nur Syafa'at
Ketua PCNA Sukomanunggal, Mahasiswi Matematika Unesa
Pendidikan sering kali dijadikan sebagai tangga sosial paling ampuh untuk mengubah nasib. Namun, bagi sebagian besar anak muda di negeri ini, tangga tersebut terasa begitu curam dengan anak tangga yang patah di tengah jalan.
Di ruang-ruang kuliah matematika, tempat saya menghabiskan hari-hari sebagai mahasiswi, saya sering merenungkan pola-pola dan kalkulasi kehidupan. Jika kemiskinan adalah sebuah fungsi yang terus berulang (recurrence relation), maka pendidikan berkualitas seharusnya menjadi variabel penentu untuk memutus rantai tersebut.
Oleh karena itu, ketika wacana besar digulirkan oleh pemerintah bahwa biaya pendidikan di sekolah negeri dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi negeri (PTN) dirancang untuk digratiskan, gelombang emosi yang muncul di benak saya bercampur aduk. Ada secercah harapan yang menyala terang, namun di sisi lain, rasionalitas akademik dan pengalaman empiris di lapangan menuntut saya untuk melihatnya secara lebih jernih, kritis, dan terukur.
Kalkulasi Fiskal dan Mimpi yang Nyata
Sebagai seseorang yang terbiasa bergelut dengan kepastian angka, saya memandang kebijakan ini tidak bisa hanya ditelan mentah-mentah sebagai sebuah angin lalu atau janji manis populis.
Pemerintah secara tegas menyatakan bahwa biaya pendidikan negeri dari SD hingga universitas harus digratiskan, dengan sumber pendanaan yang potensial dialirkan dari pemberantasan korupsi dan optimalisasi anggaran.
Kendati demikian, kalkulasi anggaran negara atau APBN kita diuji secara ketat. Kementerian terkait bersama tim khusus kini tengah memutar otak menghitung standar kebutuhan riil per mahasiswa di seluruh PTN. Pertanyaannya, seberapa jauh instrumen fiskal kita mampu menanggung beban masif ini tanpa mengorbankan sektor esensial lainnya?
Jika kita menengok ke belakang, pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, SMA/SMK) di atas kertas memang disubsidi melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, praktiknya di lapangan masih menyisakan celah: tarikan pungutan komite, biaya seragam, hingga sumbangan sukarela yang kerap memberatkan wali murid kelas menengah ke bawah.
Terlebih ketika melompat ke ranah perguruan tinggi negeri, kompleksitasnya berlipat ganda. Ada komponen Uang Kuliah Tunggal (UKT), IPI (Iuran Pengembangan Institusi), hingga biaya penunjang riset yang nilainya bervariasi antar-fakultas.
Sebagai bagian dari elemen penggerak muda, baik melalui dunia pers kampus di Gema Unesa, dinamika pergerakan di Himpunan Mahasiswa Jurusan Matematika (Himapstika), maupun khidmat saya di lembaga persyarikatan Muhammadiyah, saya melihat langsung bagaimana problem finansial menjadi momok paling menakutkan bagi mahasiswa.
Tidak sedikit kawan-kawan kami yang harus berjibaku mengajukan peninjauan ulang UKT, cuti kuliah karena kendala biaya, atau bahkan dibayangi kecemasan putus kuliah di tengah jalan.
Pendidikan tinggi negeri yang hari ini seharusnya menjadi ruang publik yang demokratis, lambat laun bergeser menjadi institusi yang eksklusif akibat lonjakan komersialisasi terselubung. Beban finansial ini menciptakan diskriminasi sistemik: mereka yang berekonomi lemah harus berpikir dua kali untuk sekadar bermimpi mengenyam bangku kuliah di kampus unggulan.
Dalam kacamata Nasyiatul Aisyiyah, gerakan perempuan muda yang senantiasa berkhidmat pada pencerahan umat dan pemberdayaan masyarakat, isu ini adalah persoalan fundamental kemanusiaan dan keadilan sosial. Islam mengajarkan pentingnya literasi, ilmu pengetahuan, dan pengangkatan derajat manusia melalui akal budi.
Jika akses terhadap ilmu pengetahuan, khususnya di institusi pendidikan tinggi milik negara, dikunci oleh tembok pagar biaya yang tinggi, maka negara telah gagal menjamin hak konstitusional warganya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Jangan Sekadar “Asal Gratis”
Kendati gagasan penggratisan PTN ini disambut antusias, kita harus mengawalnya agar dieksekusi secara bermutu. Menggratiskan biaya pendidikan tanpa dibarengi dengan peningkatan kualitas fasilitas, keseimbangan rasio dosen dan mahasiswa, serta pemeliharaan sarana laboratorium yang memadai justru akan melahirkan bumerang baru.
Kampus negeri bisa mengalami penurunan mutu akibat over-capacity dan kekurangan pendanaan operasional kampus yang selama ini ditopang dari mandiri UKT. Oleh karena itu, langkah strategis pemerintah melalui pendekatan bertahap (phased approach) adalah opsi yang paling rasional. Pemerintah pusat dan perguruan tinggi harus duduk bersama merumuskan formula subsidi proporsional.
Alokasi anggaran hasil pemberantasan korupsi dan efisiensi birokrasi wajib dikawal ketat transparansinya agar benar-benar mendarat di sektor pendidikan tanpa kebocoran.
Merawat Optimisme Kolektif
Pada akhirnya, wacana pendidikan gratis dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi negeri adalah sebuah manifesto moral yang patut kita dukung bersama, namun dengan catatan kritis yang tebal. Sebagai generasi muda yang berada di garda depan, baik sebagai pembelajar sains, pengkaji kebijakan lewat pena jurnalistik, maupun penggerak dakwah berkemajuan, kita memiliki tanggung jawab moral untuk mengawasi arah kebijakan ini.
Negara yang hebat lahir dari masyarakat yang terdidik. Sudah saatnya pintu gerbang perguruan tinggi negeri dibuka seluas-luasnya, bukan hanya bagi mereka yang berdompet tebal, tetapi juga bagi anak-anak petani, buruh, dan masyarakat marginal yang memiliki kecerdasan luar biasa namun tertahan oleh dinding kemiskinan.
Mari kita kawal mimpi besar ini agar kelak, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan sekadar deretan kata di dalam sila kelima, melainkan sebuah realitas empiris yang dirasakan oleh setiap anak bangsa. (*)
Tambah komentar baru