Ace Somantri
Dosen UM Bandung
Selalu menjadi sorotan dan pembicaraan yang tiada henti, dipastikan seluruh persoalan yang muncul diakibatkan gegara kemampuan sumber daya manusia. Pendidikan menjadi sasaran utama. Indeks pertumbuhan manusia dalam bidang pendidikan harus menjadi prioritas utama.
Boleh jadi saat ini indeks pertumbuhan kuantitas pendidikan meningkat dan bertambah angkanya, namun apakah dibarengi dengan kualitasnya? Hal demikian harus dibicarakan secara jujur dan objektif.
Fakta dan data statistik yang muncul di permukaan, indeks pendidikan pertumbuhannya meningkat secara angka formal hingga menyentuh 0,88 poin. Konteks pendidikan tinggi mengalami peningkatan, APK perguruan tinggi nasional peningkatannya mencapai 0,89 persen.
Persoalannya, di berbagai media sering muncul informasi yang memberitahukan terkait data angka pengangguran terus meningkat. Yang memprihatinkan lagi, pengangguran terdidik cukup signifikan peningkatannya.
Seharusnya, semakin tinggi pendidikan semakin rendah angka pengangguran karena penyerapannya berpeluang semakin tinggi. Hal demikian sangat wajar, karena ketika individu berpendidikan tinggi memiliki ilmu pengetahuan yang lebih luas serta keterampilan dengan keahlian yang tidak diragukan dan mumpuni sesuai bidangnya, sehingga ruang untuk keterserapan dunia usaha dan industri setelah lulus pendidikan sangat dinantikan dan kesempatannya terbuka lebar.
Fenomena pendidikan tinggi saat ini bukan sesuatu yang sulit didapatkan. Selama individu memiliki niat dan keinginan kuat, sangat terbuka untuk mendapatkan kesempatan.
Malah, tidak sedikit lembaga pendidikan tinggi yang memberikan berbagai tawaran beasiswa belajar alias gratis biaya untuk mengikuti pembelajaran pendidikan di perguruan tinggi berbagai kampus. Tidak ada alasan saat ini warga negara masih tertinggal dalam tingkat pendidikan, termasuk menikmati pendidikan di perguruan tinggi.
Persoalannya, hari ini terindikasi banyak warga ogah-ogahan yang cenderung malas untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Lebih memprihatinkan lagi, banyak warga yang hanya memanfaatkan kesempatan untuk sekadar main-main mengisi kekosongan waktu, bukan memanfaatkan waktu dengan bersungguh-sungguh.
Perilaku tersebut, disukai atau tidak, telah menjadi bagian dari bentuk sikap pengkhianatan pada diri, orang tua, bangsa, dan negara.
Penting diketahui oleh semua pihak, baik orang tua/wali, penyelenggara pendidikan, dunia industri, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan, bahwa pendidikan sesuatu yang sangat urgen dalam mewujudkan kehidupan umat manusia yang beradab.
Kesungguhan dan keseriusan pendidikan tidak sekadar mampu menyelenggarakan, tidak sekadar akreditasi terpenuhi, juga tidak sekadar mengejar jumlah angka pendaftar yang masuk. Melainkan bahwa pendidikan sebagai sumber keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, kesetaraan, dan sumber keselamatan dunia akhirat.
Hal itu sudah menjadi kesepakatan sosial seluruh umat manusia, baik pendidikan itu ditempuh melalui institusi lembaga secara formal maupun dengan cara nonformal. Pendidikan bukan untuk sebuah selembar ijazah dan atau sertifikat kelulusan, apalagi hanya untuk sebuah gelar atau titel akademik semata.
Pendidikan Bukan Sekadar Ijazah
Berpendidikan tinggi cerminan sebuah klasifikasi sosial dan kualifikasi diri seseorang berada di ruang tersebut manakala dapat ditempuh, dengan predikat seorang terpelajar atau sebagai mahasiswa yang melekat di dalamnya sosok cendekia dan berakhir sebagai sarjana dengan gelar akademik yang prestisius hingga dalam status sosial menyandang seorang cerdik cendekiawan.
Jutaan cendekiawan yang lahir dari berbagai ribuan perguruan tinggi, berbagai latar bidang dan disiplin ilmu pengetahuan dengan varian keahlian dan kepakaran.
Tak dimungkiri, dengan tingkatan gelar akademik yang semakin hari kian meningkat dan bertambah hingga berjubel memenuhi pojok-pojok ruang kelas. Bahkan, negara pun ikut serta memberi fasilitas bagi pengajar dengan anggarannya melalui penghargaan material dalam bentuk tunjangan fungsional dari setiap individu yang memenuhi kriteria dan syarat yang ditentukan undang-undang dan ketentuan lainnya.
Hal itu untuk memberi motivasi dan spirit kepada para cendekiawan untuk membangun bangsa dan negara, dan yang paling utama untuk membangun peradaban umat manusia.
Skema dan tata kelola untuk mengatur pendidikan, di Indonesia khususnya, sering mengalami pasang surut yang cukup dinamis dan penuh kejutan. Mulai dari standardisasi nilai angka kelulusan hingga standardisasi keterampilan yang dimiliki saat menempuh pendidikan.
Ruang-ruang tersebut membuka luas potensi lain yang dapat memberikan kesempatan pihak tertentu memainkan peran dan fungsinya untuk kepentingan pragmatis maupun hal yang lebih strategis. Menjadi kesepakatan umum di berbagai belahan negara, masyarakat dunia telah membuat pranata dalam pendidikan bahwa standardisasi menjadi penting dan wajib untuk mengukur indikator ketercapaian program pendidikan.
Khusus untuk pendidikan tinggi, abad modern digital di tingkat global bahwa eksistensi dunia pendidikan yang diselenggarakan pada satuan pendidikan tinggi telah menjadi bagian dari sebuah perubahan. Hanya sejauh mana kontribusi perubahannya pada kehidupan manusia, dapat jadi perubahan muncul dan terjadi, namun ada banyak yang dikorbankan sebagai tumbal perubahan tersebut.
Jika industrialisasi menjadi tanda perubahan, apakah dibenarkan atau tidak dalam perspektif peradaban? Secara faktual, keberadaannya terindikasi banyak merusak dan menumbalkan ekosistem makhluk hidup hingga berakhir pada kepunahan.
Di sini akal sehat dituntut berpikir rasional, logis, dan objektif. Kebenaran dalam perubahan yang bernilai harus ada indikator ketercapaian yang membangun kesejahteraan yang berkeadilan dan berkeadaban.
Sejak dimulainya industrialisasi, para cendekiawan memotret fakta dan realitas justru malah menciptakan kelas sosial yang timpang, yaitu jauhnya harmonisasi masyarakat akibat kelas sosial antara kelas buruh dan majikan atau pemilik modal memiliki kasta berbeda.
Artinya, perubahan yang beradab bukan industrialisasi, melainkan bertumbuh dan meningkatnya nilai-nilai moral yang menciptakan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya saling menjaga habitat masing-masing hingga membangun ekosistem yang benar-benar terwujudnya harapan, cita-cita, serta tujuan diciptakannya manusia di muka bumi untuk membawa risalah dan mengaplikasikan tatanan kehidupan alam yang rahmatan lilalamin.
Tahapan dan proses mengejawantahkan harapan dan cita-cita hingga sampai pada tujuan utama, manusia harus berilmu pengetahuan dan berwawasan ilmiah tanpa kecuali.
Berilmu pengetahuan, berwawasan ilmiah hanya ada dalam lingkup rumusan dan konsep yang diistilahkan dengan kata pendidikan. Manusia dan alam semesta akan muncul peradabannya manakala yang diamanahkan untuk mengelola, menjaga, dan memelihara keberlanjutannya yang berperan sebagai khalifah fil ardh.
Kenapa harus berpendidikan? Karena jalan untuk menapaki kehidupan nyata membutuhkan kemampuan leadership untuk mengatur dan mengarahkan potensi agar mencapai target tujuan yang hendak dicapai. Untuk mendapatkan kemampuan tersebut, proses pendidikan tidak dapat ditawar-tawar menjadi hal mutlak untuk dipenuhi.
Hanya ada catatan untuk tidak sekadar mengikuti proses pendidikan, melainkan menentukan kualitas proses yang memberikan jaminan atau garansi pada kemampuan dan kompetensi setiap yang dimaksud tersebut.
Bukan pendidikan yang menyediakan dan memfasilitasi bagi orang-orang yang mencari ijazah dan mereka yang hanya untuk mendapatkan gelar akademik semata.
Terlepas dari semua itu, saat ini orang-orang telah terdegradasi dengan simbol akademik yang bersumber dari pendidikan. Dari kebutuhan masyarakat sekarang, pada akhirnya penyelenggara pendidikan mengalami pergeseran niat dan tujuan.
Semula berupaya membantu masyarakat untuk kualitas hidup dan kepentingan bangsa yang membutuhkan indeks pertumbuhan manusia. Seiring waktu, karena ada kebutuhan pragmatis yang bernilai ekonomi maka terjadilah perubahan tersebut hingga menjadi 'transaksi pendidikan' yang membuat dunia pendidikan mengubah diri menjadi komoditas para pemilik modal.
Kemudian, institusi pendidikan yang mulanya dikenal sebagai noble industry bergeser menjadi business industry yang menjanjikan.
Diakui atau tidak, disadari atau tidak oleh masyarakat Indonesia, termasuk berbagai komunitas dan entitas masyarakat di kalangan organisasi penyelenggara pendidikan, bahwa pergeseran tersebut merupakan kondisi dari sebuah transformasi budaya masyarakat yang timbul atas dasar kebutuhan realitas hingga tidak dapat dimungkiri.
Hal demikian diakibatkan kehadiran negara dan pemerintah tidak mampu memberikan akses dan pelayanan pendidikan secara adil dan merata. Akhirnya, sebagian elemen masyarakat hadir berkreasi untuk memberikan akses dan pelayanan pendidikan cuma-cuma sesuai kemampuan penyelenggara dan pengelola.
Sejak abad modern dan masuk era global, penyelenggaraan pendidikan setelah bergeser menjadi komoditas ekonomi, akhirnya terjadi kapitalisasi pendidikan yang tidak dapat dihindari. Begitupun masyarakat tanpa disadari menerima realitas tersebut tanpa ada upaya menyikapi kritis dan protes terhadap perubahan tersebut.
Bahkan, sebagian masyarakat memaksakan diri menerima, padahal telah menjadi korban perbuatan kapitalisasi pendidikan yang harus melakukan transaksi pendidikan penuh keterpaksaan.
Tidak sedikit masyarakat Indonesia, khususnya orang tua, demi untuk pendidikan si buah hati rela melakukan di luar kemampuan dirinya seperti berutang, menjual barang-barang cadangan, dan tidak sedikit menjual lapak berwirausaha tanpa mempertimbangkan lebih jauh dampaknya.
Kapitalisasi pendidikan telah menjadi monster yang kerap kali menerkam mangsanya, yaitu orang tua siswa, mengisap darah hingga tak tersisa. Bahkan, banyak masyarakat di pedesaan akibat hisapan monster pendidikan memaksakan dan dipaksa segala yang dimiliki digadaikan dan berujung dijual.
Mereka tidak sedikit mengalami kesengsaraan yang belum tentu hasil dari pendidikan menjamin untuk kembali mengembalikan apa yang telah dihabiskan.
Kapitalisasi pendidikan yang menjadi monster, transaksional pragmatis pendidikan hingga kini terus semakin terlihat tanpa kontrol ketat. Begitupun sekolah negeri tingkat dasar dan menengah perlahan mulai tidak diminati masyarakat karena pengelolaan pendidikan terindikasi sekadarnya.
Peluang dan kesempatan besar pun terbuka bagi penyelenggara pendidikan swasta yang cerdik membaca momentum. Dengan layanan prima dan janji pendidikan model yang menarik, telah menarik perhatian masyarakat untuk memindahkan anaknya sekolah di swasta tanpa peduli biaya mahal.
Tidak adil dan tiran jika kapitalisasi pendidikan ini terus terjadi tanpa kontrol ketat dari pihak berwenang.
Kompetensi Lulusan dan Tanggung Jawab Pendidikan Tinggi
Sebagaimana terjadi dunia pendidikan tinggi, kampus negeri tidak menampung jumlah kuota yang tersedia. Swasta menjamur menawarkan bagi yang tidak masuk kampus negeri. Lagi-lagi, jika ingin mendapatkan pendidikan tinggi dengan kualitas layanan berstandar harus merogoh kocek dalam alias mahal.
Sekalipun ada yang terjangkau, pelayanan dan kondisi fasilitas kampus seadanya, hanya sekadar bermodal izin operasional, akreditasi, dan ruang kuliah yang seadanya.
Sementara keterjaminan kompetensi dan skills masih terbilang sumir, tak jelas, hanya selebaran flyer tertulis profil lulusan. Yang terbukti dan fakta terlihat dengan visual hanya secarik kertas ijazah dan gelar akademik.
Di luar sana, para pengguna lulusan lebih tertarik menerima lulusan yang memiliki kompetensi, skills, dan karakter. Bahkan, perusahaan teknologi seperti Google saat menerima lulusan yang ditanyakan kompetensi dan skills kekinian.
Idealnya, pendidikan dan gelar akademik tinggi seharusnya kompetensi dan skills yang dimiliki tinggi dan teruji pula.
Cukup miris, suatu saat pada beberapa wisudawan di kampus cukup besar ditanya terkait skills dan kompetensi, hanya dijawab dengan senyuman dan sebagian menyatakan kompetensi tidak jelas dan tidak memiliki skills yang membanggakan.
Katanya, yang penting selesai, dapat ijazah dan transkrip, serta memberi kebahagiaan kepada orang tua saat waktu wisuda.
Para pengelola pendidikan tinggi pun begitu, nyaris tak peduli hal demikian terjadi. Yang penting prosedur pemenuhan standar administrasi terpenuhi seperti kurikulum, fasilitas, jadwal kuliah, akreditasi, kegiatan rapat rutin, dan yang paling penting gaji atau honor bulanan lancar dibarengi karier terus meningkat tak terhambat.
Urusan menjamin mahasiswa untuk kompetensi dan skills dikembalikan saja keseriusan mahasiswa saat belajar, selebihnya takdir dan nasib mereka yang menentukan sukses dan tidaknya.
Begitu kira-kira gambaran saat ini yang terjadi di dunia pendidikan tinggi yang terjadi dan berjalan.
Memprihatinkan, dunia pendidikan tinggi dengan jumlah institusi empat ribu lebih terdiri dari universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi. Akan tetapi, mutu lulusannya sangat tidak berbanding dengan jumlah institusi yang beroperasi saat ini.
Bagi pemerintah hari ini, standarnya cukup berizin operasional dan terakreditasi lembaga yang berwenang memberikan asesmen mutu dan predikat pada program studi dan perguruan tinggi.
Cukup gembira dan penuh euforia dengan nilai predikat akreditasi unggul. Namun, sekalipun unggul, hasil audit mutu belum tentu keterjaminan lulusan membuat positioning lebih marketable. Nyatanya, masih terlalu jauh gap-nya antara kebutuhan user dengan kompetensi yang benar-benar dibutuhkan.
Melihat dan merasakan hal ihwal mutu pendidikan tinggi di era global, kondisi persaingan kompetensi dan skills dari setiap individu manusia di muka bumi sudah masuk pada fase yang sudah tidak relevan lagi menggunakan istilah kompetisi, melainkan harus meningkatkan kecerdasan kolaborasi antarindividu manusia di muka bumi.
Fakta sejarah dan peradaban dibangun bukan oleh sendiri, melainkan kekuatan kolaborasi seluruh disiplin ilmu pengetahuan yang berkembang.
Tinggi dan rendah kompetensi dalam pendidikan tinggi ditentukan oleh kesungguhan, kemampuan, kecerdasan membaca teks dan konteks, keberanian membuat inovasi pendidikan yang 'out of the box'.
Terkhusus pengelola tim manajemen harus berani untuk keluar dari zona dan paradigma mainstream yang status quo. Standardisasi dibuat mandiri, tidak njiplak dan copy paste dari institusi orang asing yang berbeda nilai, norma, dan budaya.
Harus dirancang skema keterjaminan mutu lulusan dengan kualitas sesuai tuntutan kebutuhan hari ini dan masa depan yang lebih original. Sehingga hasil produk pendidikan lebih fleksibel dan unik, serta setiap masuk pada masa setiap generasi tetap adaptif.
Rendahnya kompetensi dan skills lulusan perguruan tinggi akibat dan dampak dari iklim akademik yang di dalamnya terjadi interaksi sosial yang tidak mampu membangun hubungan timbal balik yang harmonis antar-civitas akademik seperti dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan pejabat elit struktural kampus.
Fasilitas infrastruktur yang tidak memadai, arsitektur, layout, tata letak sarana prasarana tidak edukatif, daya dukung pembelajaran tidak atas dasar kebijakan yang adil, dan suasana belajar yang tidak motivatif-inspiratif serta tidak mencerminkan sebuah institusi pendidikan tinggi yang menjadi harapan sebagai kawah candradimuka.
Permasalahan muncul di kemudian hari, bukan salah dan mempersalahkan tanpa dasar hingga 'mengkambinghitamkan' sesuatu atau seseorang. Masalah muncul akibat ada tindakan tidak sesuai rel atau melanggar kaidah institusi, menerapkan kebijakan tidak adil, memanipulasi prinsip objektivitas, dan mengkhianati jiwa profetik kepemimpinan.
Termasuk persoalan rendahnya mutu lulusan kompetensi dan skills di perguruan tinggi adalah masalah sangat fatal. Hal tersebut, alih-alih bukan dikembalikan kepada individu para pembelajar semata, melainkan ada peran, fungsi, dan kontribusi penyelenggara serta pengelola di tingkat satuan pendidikan tinggi yang langsung dinahkodai oleh pimpinan perguruan tinggi.
Perlu dicatat, saat mendapat amanah jabatan dan berdiri dengan cara-cara tidak halal, atau melanggar kaidah norma yang ditetapkan dan merekayasanya untuk melindungi hasrat kekuasaan dalam kepemimpinannya, dapat dipastikan setiap hasil berpikir, sikap, dan tindakan kebijakannya secara otomatis memengaruhi orisinalitas gagasan hingga muncul noda-noda yang mengurangi nilai-nilai kebenaran hakiki setiap produk kebijakannya.
Komitmen yang tertanam sebatas formal, sementara substansi hakikat rasa kepemilikan tidak dipandu oleh hati nurani dan moralitas yang objektif.
Karakteristik kepemimpinannya, sering memiliki sikap merasa sudah benar dan merasa paling mampu dalam menghadapi segala bentuk ancaman dari dalam dan luar. Sementara dampaknya terus muncul silih berganti dan ditutupi dengan kebijakan semu.
Akhirnya, produk kebijakannya cenderung asal-asalan, tidak memiliki nilai tambah yang lebih baik berjangka panjang. Sekadar menutupi, bersifat pragmatis, ini berbahaya dampaknya untuk waktu yang akan datang.
Sehingga memungkinkan akan mendegradasi manajemen pendidikan tinggi menjadi buruk. Tanpa disadari, civitas akademik akan mengalami kebijakan tidak adil dan menghilangkan keadaban. Wallahu'alam. (*)
Bandung, September 2026
Tambah komentar baru