Dwi Taufan Hidayat
Ketua Lembaga Dakwah Komunitas PCM Bergas, Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi PDM Kab Semarang

Ketika negara menjanjikan sekolah gratis, sebuah pertanyaan segera muncul: bagaimana dengan anak yang belajar di sekolah swasta? Putusan Mahkamah Konstitusi telah memperluas kewajiban pemerintah menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan.

Namun, di balik perintah konstitusional itu tersimpan persoalan lebih rumit: siapa yang harus dibiayai, berapa kebutuhannya, dan mampukah negara membayarnya tanpa mengorbankan mutu pendidikan?

Pertanyaan itu kembali mengemuka setelah Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah tidak membatasi pendidikan gratis hanya untuk sekolah negeri. ANTARA, 29 September 2026, memberitakan Fikri mengingatkan adanya putusan MK yang menurutnya mengharuskan pemerintah menanggung pendidikan dasar negeri maupun swasta.

Landasan hukumnya memang kuat. Dalam Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang dibacakan 27 Mei 2025, MK menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah harus menjamin wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik di satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat.

Namun, putusan itu tidak sesederhana perintah agar seluruh sekolah swasta seketika menjadi gratis. Dalam pertimbangannya, MK mengakui kemampuan fiskal pemerintah masih terbatas.

Sekolah swasta juga tidak sepenuhnya dilarang membiayai penyelenggaraan pendidikan dari peserta didik atau sumber lain. Bantuan negara dapat diberikan dengan persyaratan dan kriteria tertentu agar standar pelayanan, tata kelola, serta akuntabilitas dana publik tetap terjaga.

Dari Slogan Gratis ke Desain Pembiayaan

Pemerintah sendiri pernah menyiapkan beberapa opsi. Dalam forum yang diberitakan laman resmi MK pada 26 Juni 2025, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat menjelaskan perlunya pemetaan sekolah swasta.

Sekolah yang secara finansial mampu tidak serta-merta memperoleh pembiayaan negara. Faktor biaya sekolah, kondisi sosial ekonomi peserta didik, lokasi, dan kemampuan satuan pendidikan dapat menjadi pertimbangan.

Di sinilah perdebatan seharusnya bergerak dari slogan “gratis” menuju pertanyaan tentang desain pembiayaan. Fikri menilai alokasi 20 persen anggaran pendidikan APBN cukup untuk memperluas pendidikan gratis.

Pernyataan itu perlu diuji lebih jauh. Anggaran pendidikan bukanlah satu kantong uang yang seluruhnya dapat dipindahkan untuk membayar biaya sekolah. Di dalamnya terdapat belanja guru, transfer ke daerah, bantuan operasional, sarana pendidikan, dan berbagai program lainnya.

Masalah lain adalah sekolah swasta tidak berdiri dalam kondisi yang sama. Ada sekolah berbiaya tinggi dengan fasilitas lengkap, tetapi banyak pula sekolah swasta kecil yang hidup dengan jumlah murid terbatas dan honor guru yang rendah.

Sebagian bahkan hadir karena sekolah negeri belum mampu menampung seluruh anak di wilayah tersebut. Memberikan formula pembiayaan yang sama kepada semua sekolah justru dapat melahirkan ketidakadilan baru.

Negara Membayar, Sekolah Tetap Bertanggung Jawab

Karena itu, prinsip keadilan tidak harus berarti negara menulis cek kosong kepada setiap sekolah swasta. Dana publik menuntut pertanggungjawaban publik.

Sekolah penerima pembiayaan negara harus memenuhi standar, transparan dalam penggunaan anggaran, dan memastikan bantuan benar-benar mengurangi beban peserta didik.

Pada saat yang sama, pemerintah tidak boleh melupakan guru. Menghapus pungutan tidak menghapus biaya pendidikan. Guru tetap harus dibayar, gedung dirawat, listrik dan internet dibiayai, serta kualitas pembelajaran dijaga.

Jika pungutan dihentikan sementara penggantian biaya dari negara tidak memadai, sekolah swasta yang lemah secara finansial justru dapat menjadi korban pertama.

Perdebatan seharusnya tidak berhenti pada status negeri atau swasta. Yang hendak dilindungi konstitusi adalah hak warga negara memperoleh pendidikan.

Tantangan pemerintah adalah menemukan formula agar hak itu benar-benar terpenuhi tanpa melemahkan mutu sekolah dan kesejahteraan guru. Sebab, pertanyaan terpenting bukan sekadar apakah sekolah bisa dibuat gratis, tetapi siapa yang membayar, siapa yang diprioritaskan, dan bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar sampai kepada anak yang membutuhkannya. (*)