Alimmatus Firmansyah MPd
Guru IPA SMP Muhammadiyah 5 Surabaya

Fenomena yang terjadi setiap kali Tunjangan Profesi Guru (TPG) cair itu selalu sama. Grup WhatsApp guru ramai ucapan syukur, mobile banking dibuka berkali-kali. Daftar kebutuhan rumah tangga pun langsung terbayang.

Ada yang untuk atap bocor, ada yang untuk biaya kuliah anak, ada yang untuk cicilan motor. Semua itu manusiawi dan dapat dimaklumi.

Tapi ada satu kegelisahan yang akhir-akhir ini jarang dibicarakan di ruang guru. Setiap rupiah TPG yang diterima guru selama ini, berapa banyak yang benar-benar kembali untuk merawat profesinya sebagai guru?

Pertanyaan ini mungkin tidak nyaman. Karena kejujuran di lapangan menunjukkan, sebagian besar TPG memang habis untuk kepentingan pribadi. Tidak ada yang salah secara hukum, karena memang salah satu tujuannya adalah untuk kesejahteraan.

Namun, bila ditelusuri dari dasar hukum resmi, tujuan negara memberikan TPG jauh lebih besar daripada sekadar menambah penghasilan.

Dasar Hukum TPG

Coba buka kembali Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pada Pasal 16 ayat 2 tertulis jelas, guru bersertifikat berhak mendapat tunjangan profesi sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.

Penegasannya ada di PP Nomor 41 Tahun 2009 yang menyebut TPG adalah tunjangan yang diberikan sebagai penghargaan atas profesionalitas, berlaku untuk ASN maupun yang bukan ASN. Jadi, guru swasta memikul amanah yang sama beratnya.

Lalu, untuk apa penghargaan itu diberikan? Jawabannya ada di Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 pada lampiran tujuan penyaluran. Peraturan itu menyebutkan tiga hal. Pertama, memberi penghargaan sebagai tenaga profesional untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kedua, mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi, memajukan profesi, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu. Ketiga, ini yang paling sering terlupa, membiayai pelaksanaan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan atau PKB.

Aturan untuk guru madrasah swasta bahkan menulis lebih lugas. Dalam KMA Nomor 73 Tahun 2011 disebutkan tujuan TPG adalah meningkatkan motivasi, profesionalisme, dan kinerja, serta kesejahteraan guru dalam rangka meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan prestasi belajar murid. Ujungnya tetap ke murid.

Aturan terbaru pun tidak bergeser. Peraturan Sekjen Kemendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 tentang penyaluran TPG bagi guru Non-ASN masih menggunakan frasa yang sama, yaitu penghargaan atas profesionalitas.

Modal untuk Tumbuh

Jika merujuk pada tujuan-tujuan itu, maka TPG seharusnya menjadi modal untuk tumbuh. Bukan garis finish setelah sertifikasi, melainkan garis start untuk menjadi guru yang lebih relevan dengan zaman.

Beberapa jurnal ilmiah sudah menyinggung hal ini. Penelitian dari Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa tahun 2023 menemukan banyak guru yang setelah sertifikasi tidak lagi aktif mengembangkan diri karena merasa sudah selesai. Akibatnya, TPG belum signifikan mengangkat mutu pembelajaran. Temuan ini seharusnya menjadi cermin bersama.

Saatnya lah pola pikir tentang TPG diluruskan. TPG bukan sekadar rezeki tambahan yang habis untuk kebutuhan dapur. TPG adalah amanah profesi yang di dalamnya ada titipan untuk terus belajar.

Tidak perlu muluk-muluk. Cukup sisihkan 10 sampai 20 persen saja untuk diri sendiri sebagai guru. Ikut satu webinar berbayar yang benar-benar berkualitas, beli satu buku referensi terbaru sesuai mapel, atau ikut pelatihan desain pembelajaran dan coding. Langkah kecil itu kalau dilakukan konsisten, dampaknya akan terasa di ruang kelas.

Murid-murid di kelas tidak akan pernah bertanya berapa besar TPG yang diterima gurunya. Mereka hanya akan merasakan, apakah gurunya hari ini lebih kreatif, lebih update, dan lebih inspiratif dari kemarin.

Di situlah tujuan mulia dari TPG itu diuji. Apakah tunjangan itu membuat guru berhenti belajar, atau justru membuat guru tidak pernah berhenti belajar? (*)