Agus Rosid
Mantan Aktivis Pemuda Muhammadiyah Cabang Bubutan Barat, Surabaya

Jika kita melihat bangunan sekolah, masjid, atau rumah sakit milik Muhammadiyah, jarang sekali kita mendengar adanya konflik internal berkepanjangan dalam pengelolaan amal usaha tersebut.

Bukan karena para pengurusnya sudah mapan dan tidak memiliki rasa kepemilikan. Namun, karena watak dasar yang sejak awal dicontohkan oleh pendirinya, KH Ahmad Dahlan: semua aset Muhammadiyah bukan milik pribadi, melainkan milik Persyarikatan.

Maka, wajar jika publik langsung mengetahui dan hampir tidak ada yang bertanya siapa pemilik di baliknya.

Berbeda halnya jika bangunan tersebut berada di bawah sebuah badan hukum sosial milik keluarga atau kelompok. Secara naluriah, orang akan terdorong untuk bertanya, “Siapa tokoh atau pemilik aset di balik yayasan ini?”

Sepintas, ini seperti persoalan sepele tentang perbedaan pengelolaan. Namun, jika ditelaah lebih jauh, ada batas tipis antara kepercayaan publik dan personalisasi lembaga.

Menurut ketentuan perundang-undangan, akta yayasan memang wajib ada untuk mendirikan badan hukum sosial dan pendidikan di Indonesia. Pendirinya merupakan kumpulan orang yang memiliki maksud dan tujuan untuk mengelola amanah secara bersama-sama. Namun, dalam praktiknya, masih sering kita temui nama seorang tokoh yang justru menjadi pusat pengelolaan.

Ketika tokoh itu masih amanah dan berintegritas, aktivitas lembaga berjalan mulus. Publik pun menitipkan dana dan harapan tanpa ragu karena nama besar di belakangnya.

Namun, ujian sesungguhnya datang ketika sang tokoh wafat, sakit, atau terseret persoalan hukum. Di situlah kerap muncul benih-benih keretakan: kepengurusan terbelah, aset diperebutkan, hingga dana yang telah dihimpun sulit dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, yang dirugikan bukan siapa-siapa selain masyarakat yang kehilangan layanan. Niat baik yang tertuang dalam akta pendirian justru terhenti di tengah jalan.

Alih-alih mengurus umat, masing-masing pengurus akhirnya sibuk mengamankan jabatan dan aset. Seharusnya menjaga amanah, mereka malah berfokus mempertahankan wewenang yang sudah dikuasai.

Warga Surabaya tentu belum lupa bagaimana sengketa internal pernah mengguncang salah satu perguruan tinggi swasta legendaris di kota ini. Awalnya hanya persoalan kepengurusan yayasan, tetapi lama-kelamaan merembet ke persoalan kepemimpinan kampus dan polemik aset lahan.

Kisah serupa juga terjadi pada sebuah lembaga amil zakat nasional yang berkantor di Surabaya. Konflik internal di tubuh yayasan berujung pada dualisme kepengurusan. Puncaknya, rekening donasi untuk anak yatim ikut diblokir. Padahal, dana itu merupakan amanah umat yang seharusnya segera disalurkan.

Bisa jadi, masih banyak konflik lain di internal badan hukum sosial yang ujung-ujungnya membuat miris: saling mengadu, berebut legalitas, hingga akhirnya berlanjut ke meja hijau.

Rangkaian peristiwa itu sebetulnya memberi pelajaran penting: semangat tulus semata tidak cukup untuk menjaga sebuah lembaga tetap utuh. Ketika amanah kolektif mulai dicampur dengan kepentingan sepihak segelintir orang, atau ketika otoritas lembaga hanya bertumpu pada satu pribadi, perpecahan hanyalah soal waktu.

Tata kelola yang riskan seperti ini perlahan bisa mengubah cita-cita kebaikan menjadi sumber kegaduhan. Citra lembaga yang tadinya ingin menjadi ladang amal yang terus mengalir akhirnya justru terhenti karena terkuras untuk berdebat dan mempertahankan kekuasaan.

Sistem Kelembagaan, Bukan Pesona Personal

Tentu, gambaran ini bukan untuk menafikan kebaikan dari sebuah lembaga sosial. Kita semua tahu, di luar sana masih banyak badan hukum sosial yang dikelola dengan jujur dan istikamah. Ada banyak tangan tulus di dalamnya yang bekerja diam-diam, merawat kepercayaan publik tanpa menuntut imbalan.

Namun, seberapa pun bersihnya ikhtiar setiap pribadi dalam lembaga sosial, tetap dibutuhkan sistem kelembagaan yang kuat. Tujuannya agar ketika estafet kepemimpinan berpindah, kebaikan itu tidak ikut runtuh bersama orangnya.

Karena itu, publik kini tidak lagi hanya melihat siapa pendirinya ataupun seberapa besar manfaat keberadaan lembaga sosial di tengah masyarakat. Publik juga mulai mencari lembaga yang bisa dipercaya untuk menjaga dan menumbuhkan amal jariahnya.

Di titik inilah kepentingan publik dan Muhammadiyah bertemu. Hal ini tidak terlepas dari rekam jejak panjang Persyarikatan dalam membangun sistem tata kelola yang kokoh, yang bertumpu pada kelembagaan, bukan pada satu nama.

Tanpa sistem kelembagaan yang kuat, mustahil organisasi ini bisa terus mendapatkan kepercayaan publik dalam mengelola berbagai harta benda yang dihibahkan maupun diwakafkan.

Kita bisa menyaksikan bagaimana di tingkat pusat, wilayah, hingga cabang, kabar penyerahan tanah dan bangunan dari masyarakat untuk menjadi amal usaha Muhammadiyah (AUM) kerap menghiasi pemberitaan di berbagai media.

Bahkan hingga ke akar rumput, di tingkat ranting, tradisi penyerahan sukarela itu terus berlangsung tanpa perlu menunggu dipublikasikan terlebih dahulu. Semua dilakukan dengan penuh keikhlasan dan niat menjadikannya ladang dakwah bersama.

Keberhasilan menghimpun modal sosial ini memunculkan pertanyaan mendasar: mengapa Muhammadiyah relatif mampu menjaga keutuhan asetnya dan terhindar dari sengketa internal?

Jawabannya terletak pada kesadaran kolektif. Tata kelola Muhammadiyah tidak bersandar pada pesona personal sehingga tidak memberi ruang bagi pengultusan satu figur sentral. Semua terikat pada kepatuhan terhadap sistem kelembagaan yang sudah teruji dan terukur, yang menjadi pilar utama dalam menjalankan program Persyarikatan.

Sederhananya, merawat amanah umat bukan sekadar soal seberapa besar nominal atau fasilitas yang berhasil dihimpun dari dana dan bantuan publik, melainkan seberapa tangguh sistem kelembagaan yang menaunginya agar amanah itu tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tanpa sistem kelembagaan yang kokoh, niat mulia membangun badan hukum sosial justru berisiko tergelincir menjadi sumber konflik berkepanjangan. Pada akhirnya, kondisi itu menghambat niat mulia untuk beramal jariah.

Aset Persyarikatan, Amanah Bersama

Sebaliknya, melalui sistem kelembagaan yang akuntabel, Muhammadiyah memberikan kepastian bahwa setiap jengkal tanah dan rupiah yang dititipkan umat akan benar-benar menjadi pahala jariah yang terus mengalir.

Jadi, ketika kita melihat amal usaha Muhammadiyah berdiri kokoh, kita tidak perlu bertanya siapa nama di baliknya. Sebab, jawabannya sudah jelas sejak awal: bukan milik siapa-siapa secara pribadi, melainkan milik Persyarikatan.

Itulah aset tanpa konflik. Itulah amanah yang dijaga dengan sistem, bukan personal.

Di sinilah letak ketenteraman batin publik. Mereka mantap dan tidak ragu lagi menitipkan amanah, harta, dan anak-anaknya kepada Muhammadiyah untuk dijaga dan dirawat agar menjadi amal jariah di kemudian hari. (*)