Agus Rosid
Mantan Aktivis Pemuda Muhammadiyah Cabang Bubutan Barat dan Donatur Lazismu
Alih-alih berharap pahala jariyah terus mengalir dari sebagian rezeki yang kita titipkan, ada kalanya harapan itu justru kandas di tengah jalan.
Pernahkah Anda mengalami situasi seperti itu? Susah payah menyisihkan uang belanja atau penghasilan rutin, tetapi ujungnya dana tersebut tidak dikelola dengan baik oleh lembaga zakat yang kita amanahi.
Bagi kita, mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah bukan sekadar menggugurkan kewajiban agama, melainkan juga harapan agar dana tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin demi kemaslahatan umat.
Namun, harapan itu terasa bertepuk sebelah tangan ketika amanah yang seharusnya menjadi ladang kebaikan justru berubah menjadi sumber konflik antarpengelola, bahkan memicu persoalan moral dan hukum yang hasilnya menyisakan dosa jariyah.
Kondisi ini akhirnya membuat publik merasa dirugikan. Niat ikhlas untuk istikamah berderma malah terhenti di tengah jalan. Lembaga zakat yang diharapkan menjadi solusi justru membawa masalah.
Persoalan tata kelola yang riskan ini bukan kekhawatiran yang mengada-ada. Sudah terlalu sering kita diperlihatkan fakta melalui media.
Beberapa waktu lalu, di Jawa Timur muncul ketidakpercayaan publik ketika kegiatan sebuah Laznas tidak bisa diaudit akibat dualisme kepengurusan. Sementara itu, di Jawa Barat, ada koalisi masyarakat yang meminta Kejati mengusut dugaan penyelewengan dana zakat. Bahkan, yang lebih menyakitkan, di wilayah Sulawesi Selatan ada unsur pimpinan badan amil zakat daerah yang harus terseret ke meja hijau, meski akhirnya divonis bebas.
Ibarat gunung es, itu baru yang tampak di permukaan. Bisa jadi masih banyak persoalan lain di internal yang ujungnya membuat miris: salah kelola, berebut bagi hasil untuk amil, hingga berlanjut menjadi konflik di meja hijau.
Rentetan peristiwa ini menjadi bukti bahwa benteng moralitas sekalipun bisa runtuh jika tidak dibarengi sistem akuntabilitas yang ketat.
Tentu, gambaran ini bukan untuk menafikan kebaikan lembaga zakat secara keseluruhan. Di luar sana masih banyak lembaga yang dikelola dengan jujur dan istikamah. Ada tangan-tangan tulus amil yang bekerja diam-diam, merawat kepercayaan tanpa menuntut imbalan.
Pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi di lembaga yang mengusung spirit suci keagamaan?
Jawabannya sering bermuara pada satu hal: hilangnya profesionalisme karena tertutup syahwat kelompok. Ketika lembaga tidak lagi dikelola secara transparan dan posisi strategis diisi bukan berdasarkan kompetensi, melainkan kedekatan, di situlah kerapuhan bermula.
Kita harus ingat, niat baik saja tidak pernah cukup. Mengelola dana umat membutuhkan sistem yang terpercaya, terukur, dan akuntabel.
Ini artinya, amanah tidak cukup dikelola oleh orang-orang yang secara personal tampak penuh keikhlasan, tetapi juga harus dijaga dengan sistem yang bisa melindungi serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan anggaran.
Akuntabilitas dan Dampak Nyata
Di sinilah publik tidak lagi membutuhkan tontonan kemegahan fisik gedung atau jualan citra di media sosial. Yang ditunggu adalah dampak nyata bagi umat.
Kepercayaan yang sempat tergores karena perilaku dan moral pengelola hanya bisa dipulihkan jika lembaga zakat fokus pada tanggung jawab yang diembannya, dengan memperhatikan hak-hak golongan penerima zakat, khususnya kelompok marginal yang berada di titik kemiskinan. Upaya itu bisa diwujudkan melalui beasiswa yang tuntas, pemberdayaan modal usaha kecil, hingga layanan kesehatan gratis sampai ke ujung kampung.
Lembaga zakat seperti inilah yang kiranya mampu menjawab kekhawatiran kita. Lembaga yang tidak bertumpu pada nama besar atau gedung megah, melainkan pada sistem kelembagaan yang kokoh.
Di titik inilah Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) mendapatkan tempat. Berangkat dari ikhtiar merawat kepercayaan publik, Lazismu hadir dengan menegaskan pentingnya tata kelola yang kokoh. Hal ini tidak terlepas dari rekam jejak panjang dalam membangun sistem yang bertumpu pada kelembagaan, bukan pada satu nama.
Tanpa kekuatan sistem kelembagaan, mustahil sebuah lembaga bisa terus mendapat kepercayaan publik dalam mengelola harta yang dititipkan maupun diwakafkan.
Sederhananya, merawat amanah umat bukan soal seberapa besar nominal yang dihimpun, tetapi seberapa tangguh sistem yang menaunginya agar amanah itu tidak lepas ke pihak yang tidak bertanggung jawab.
Jelas, semangat tulus semata tidak cukup untuk menjaga lembaga tetap utuh. Dibutuhkan sistem kelembagaan yang kuat agar tidak muncul lagi kecemasan akibat salah kelola lembaga yang kita percayai.
Harapan meraih pahala jariyah bukan semata soal seberapa banyak nominal yang kita berikan, melainkan tentang seberapa tangguh sistem yang memayungi kebaikan tersebut agar tidak berubah menjadi sumber fitnah di kemudian hari. (*)
Tambah komentar baru