Usman Sakan SAg MPd
Sekretaris Forum Guru Muhammadiyah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Polemik mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menjadi persoalan penting yang tidak hanya berkaitan dengan hukum tata negara dan persyaratan pencalonan pejabat publik, tetapi juga menyentuh integritas administrasi pendidikan, kepastian hukum, transparansi penyelenggaraan negara, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan nasional.
Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait permohonan yang mempersoalkan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa selama persidangan tidak ditemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan adanya ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum dan batas kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilu tersebut.
Putusan ini perlu dibaca secara cermat. Pernyataan bahwa bukti tertentu tidak ditemukan dalam persidangan tidak otomatis sama dengan putusan yang menyatakan seseorang terbukti tidak pernah lulus sekolah menengah, menggunakan ijazah palsu, atau melakukan tindak pidana. Demikian pula, tidak diterimanya permohonan tidak berarti MK telah mengesahkan seluruh aspek dokumen pendidikan yang dipersoalkan.
Dari sudut pandang pendidikan, perkara ini menjadi momentum untuk memperkuat prinsip bahwa setiap warga negara, termasuk pejabat publik, harus tunduk pada standar persyaratan yang berlaku, sementara setiap tuduhan harus diperiksa berdasarkan bukti, prosedur, dan kewenangan lembaga yang sah.
Batas Kewenangan MK
Pokok persoalan dalam perkara tersebut adalah pemenuhan persyaratan pendidikan minimal bagi calon presiden dan calon wakil presiden, khususnya ketentuan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Ketentuan tersebut mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
Persoalan yang diajukan kepada MK berkaitan dengan apakah dokumen pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Para pemohon meminta agar status pencalonan dan jabatan wakil presiden dibatalkan, sedangkan pihak KPU berpendapat bahwa dokumen persyaratan pencalonan telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat.
Dengan demikian, isu utamanya bukan sekadar ada atau tidak adanya selembar ijazah yang diperlihatkan di persidangan, melainkan juga persoalan pembuktian kelulusan, dokumen penyetaraan, proses verifikasi administratif, kewenangan lembaga, dan akibat hukum yang dapat ditimbulkan.
MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.
MK mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkaitan dengan kedudukan hukum dan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
MK menilai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan mendiskualifikasi wakil presiden melalui mekanisme sengketa hasil Pilpres 2024 setelah tahapan pemilu berakhir dan pejabat terpilih dilantik pada 20 Oktober 2024. Penilaian atas pemenuhan persyaratan pencalonan merupakan ranah lembaga yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan hukum.
Persyaratan pendidikan merupakan bagian dari standar hukum yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang memasuki jabatan tertentu. Dalam konteks pencalonan presiden dan wakil presiden, persyaratan pendidikan minimal SMA atau sederajat diatur dalam Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Terdapat tiga aspek yang harus dibedakan dalam menilai persoalan ini.
Ketiga aspek itu berkaitan, tetapi tidak identik. Seseorang dapat memiliki riwayat belajar yang panjang, namun pemenuhan persyaratan jabatan tetap harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, kekurangan bukti dalam suatu persidangan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seseorang tidak pernah menempuh atau menyelesaikan pendidikan.
Karena itu, prinsip kepastian hukum harus diterapkan secara konsisten: persyaratan harus jelas, standar pembuktian harus dapat dipertanggungjawabkan, dan hasil pemeriksaan harus sesuai dengan kewenangan lembaga yang menanganinya.
Persoalan ini juga mengangkat prinsip bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Prinsip tersebut relevan bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pejabat publik, hingga penyelenggara negara.
Dalam dunia pendidikan, seorang peserta didik yang mengikuti ujian kelulusan harus memenuhi kriteria yang berlaku. Guru harus memenuhi persyaratan profesional sesuai ketentuan. Kepala sekolah dan calon tenaga pendidik harus memenuhi persyaratan pengangkatan. Demikian pula, pejabat publik harus memenuhi persyaratan jabatan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
Kesetaraan bukan berarti semua orang menjalani prosedur yang persis sama dalam setiap keadaan, melainkan bahwa perbedaan prosedur harus memiliki dasar hukum yang jelas dan diterapkan secara konsisten.
Apabila terdapat mekanisme khusus bagi lulusan pendidikan luar negeri, mekanisme itu harus memiliki landasan hukum, kriteria yang transparan, dan sistem verifikasi yang dapat diaudit.
Persoalan dokumen pendidikan tidak semestinya dibebankan hanya kepada individu yang menggunakannya. Institusi yang menerbitkan dokumen, melakukan verifikasi, memberikan penyetaraan, atau menerima dokumen tersebut juga harus memiliki sistem pertanggungjawaban yang jelas.
Dalam perkara ini, MK menyebut tidak menemukan bukti dokumen ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang mendukung penyetaraan sebagaimana dipersoalkan. Pada sisi lain, KPU menyatakan dokumen persyaratan pencalonan telah diverifikasi. Kedua hal tersebut menunjukkan pentingnya memperjelas hubungan antara dokumen asli, dokumen pendukung, surat penyetaraan, dan keputusan administrasi yang didasarkan padanya.
Secara kelembagaan, diperlukan jawaban yang dapat diverifikasi terhadap pertanyaan berikut:
Pertanyaan tersebut merupakan agenda pembenahan tata kelola, bukan pernyataan bahwa pihak tertentu telah melakukan pelanggaran.
Dampak terhadap Dunia Pendidikan
Dampak perkara ini terhadap pendidikan perlu dibedakan antara dampak yang sudah terlihat dan risiko atau konsekuensi yang mungkin muncul. Tidak semua dampak berikut otomatis terjadi akibat putusan MK.
Peserta didik diajarkan bahwa kelulusan harus memenuhi standar, nilai harus diperoleh melalui proses yang benar, dan ijazah merupakan dokumen resmi yang menunjukkan penyelesaian pendidikan. Polemik mengenai bukti pendidikan seorang pejabat nasional dapat menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi penerapan prinsip tersebut.
Risiko: peserta didik dapat mengembangkan persepsi bahwa aturan administratif lebih ketat bagi masyarakat biasa daripada bagi pejabat. Persepsi ini perlu dijawab dengan penjelasan berbasis hukum dan pembenahan sistem, bukan dengan membenarkan tuduhan yang belum terbukti.
Pejabat publik mempunyai fungsi simbolik dalam pembentukan karakter warga negara. Transparansi dalam memenuhi persyaratan jabatan dapat memperkuat pembelajaran tentang kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan.
Risiko: apabila persoalan dokumen tidak dijelaskan secara memadai, kepercayaan terhadap keteladanan pemimpin dan konsistensi penegakan aturan dapat terpengaruh.
Perkara ini memperlihatkan pentingnya membangun sistem dokumen pendidikan yang dapat ditelusuri, terutama untuk lulusan sekolah asing, program pendidikan alternatif, dan penyetaraan kualifikasi.
Peluang perbaikan: memperjelas standar dokumen, memperkuat arsip digital, mengembangkan mekanisme verifikasi antarlembaga, dan menyediakan jalur koreksi administratif yang terukur.
Perkara ini dapat menjadi bahan pembelajaran kontekstual tentang konstitusi, hukum pemilu, kedudukan lembaga negara, perbedaan putusan pokok perkara dan putusan tidak dapat diterima, serta pentingnya membaca sumber hukum primer.
Peluang perbaikan: guru dapat membimbing peserta didik membedakan fakta, dalil pemohon, keterangan pihak terkait, pertimbangan hakim, dan amar putusan.
Guru dan kepala sekolah sering menjadi pihak yang diminta masyarakat menjelaskan persoalan pendidikan dan keteladanan publik. Polemik ini mengingatkan bahwa pendidikan karakter perlu didukung oleh praktik administrasi yang tertib.
Peluang perbaikan: memperkuat budaya integritas, pengawasan dokumen, kode etik, pendidikan antikorupsi, dan pembiasaan menyampaikan informasi berdasarkan sumber yang sah.
Persoalan ini mendorong evaluasi terhadap kejelasan persyaratan dokumen bagi lulusan sekolah asing. Penilaian harus memastikan bahwa kualifikasi pendidikan dapat dibandingkan secara adil tanpa mengabaikan bukti kelulusan yang dipersyaratkan.
Peluang perbaikan: pemerintah dapat meninjau aturan, standar bukti, tanggung jawab penerbit surat penyetaraan, dan mekanisme audit agar tidak terjadi perbedaan penafsiran antarlembaga.
Bagi Forum Guru Muhammadiyah Provinsi NTT, persoalan ini relevan sebagai bahan refleksi tentang pendidikan karakter dan penguatan profesionalisme pendidik.
Muhammadiyah memiliki tradisi pendidikan yang menempatkan pembentukan akhlak, pengembangan ilmu pengetahuan, kedisiplinan, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai unsur penting pendidikan. Nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan dalam tindakan konkret, bukan hanya disampaikan dalam pembelajaran.
Guru perlu menjelaskan bahwa kejujuran tidak hanya berkaitan dengan perilaku peserta didik saat ujian. Kejujuran juga mencakup ketepatan informasi dalam dokumen akademik, tanggung jawab pejabat, dan kesediaan lembaga melakukan koreksi apabila terdapat kekeliruan.
Dalam perspektif Islam, Allah SWT berfirman:
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya."
(QS. An-Nisa' [4]: 58).
Ayat ini dapat menjadi landasan etis bagi pendidikan amanah dan tanggung jawab. Namun, penerapannya dalam membahas perkara publik harus dilakukan secara proporsional, tanpa menjadikan ayat tersebut sebagai dasar untuk menyimpulkan kesalahan seseorang sebelum ada pembuktian yang sah.
Sekolah Muhammadiyah perlu memastikan bahwa pengelolaan ijazah, buku induk, rapor, arsip kelulusan, data peserta didik, dan dokumen pendidik dilakukan sesuai ketentuan.
Langkah tersebut bukan sekadar kebutuhan akreditasi, melainkan bagian dari integritas kelembagaan. Setiap dokumen harus dapat ditelusuri sumbernya, proses penerbitannya, dan pihak yang bertanggung jawab.
Guru perlu membantu peserta didik memahami persoalan publik melalui data dan argumentasi yang dapat diperiksa. Diskusi mengenai putusan MK sebaiknya tidak diarahkan untuk mendukung atau menyerang tokoh tertentu.
Pendekatan tersebut membantu membentuk warga negara yang kritis, santun, bertanggung jawab, dan menghargai proses hukum.
Rekomendasi dan Penegasan Sikap
Berikut rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi profesi guru, dan Forum Guru Muhammadiyah Provinsi NTT.
Menurut analisis penulis, terdapat empat prinsip yang layak dijadikan pegangan.
Pertama, menghormati putusan pengadilan. Amar putusan harus dipahami sesuai substansi dan batas kewenangan pengadilan yang memeriksa perkara.
Kedua, tetap mengedepankan transparansi. Menghormati putusan tidak berarti seluruh pertanyaan publik mengenai tata kelola dokumen otomatis kehilangan relevansinya. Pertanyaan yang sah dapat dijawab melalui lembaga yang berwenang dan mekanisme yang tersedia.
Ketiga, menolak penghakiman tanpa bukti. Tidak ditemukannya bukti tertentu dalam suatu persidangan tidak boleh diubah menjadi tuduhan bahwa seseorang pasti tidak lulus, memalsukan dokumen, atau melakukan tindak pidana.
Keempat, menjadikan polemik sebagai bahan pembenahan. Pemerintah dan lembaga terkait dapat memanfaatkan persoalan ini untuk memperjelas standar verifikasi, memperbaiki sistem penyetaraan pendidikan luar negeri, serta meningkatkan akuntabilitas administrasi publik.
Sikap tersebut memungkinkan masyarakat menjalankan pengawasan demokratis tanpa mengorbankan asas praduga tak bersalah, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap proses peradilan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 memperlihatkan adanya persoalan penting dalam hubungan antara persyaratan pendidikan, bukti administratif, proses verifikasi, dan kewenangan penyelesaian sengketa pemilu.
MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat dalam persidangan tersebut. Namun, MK tidak menerima permohonan yang meminta pembatalan atau diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka melalui mekanisme sengketa hasil Pilpres 2024. Oleh sebab itu, temuan pembuktian dan amar putusan harus dibaca secara terpisah dan tidak boleh dipertukarkan maknanya.
Bagi dunia pendidikan, perkara ini menjadi pengingat bahwa integritas tidak dapat dipisahkan dari standar kelulusan, keabsahan dokumen, keteladanan pejabat, dan akuntabilitas institusi. Pendidikan harus menanamkan prinsip bahwa aturan berlaku berdasarkan hukum, bukti harus diperiksa secara objektif, dan setiap persoalan diselesaikan melalui mekanisme yang sah.
Bagi Forum Guru Muhammadiyah Provinsi NTT, momentum ini dapat diarahkan untuk memperkuat pendidikan karakter, profesionalisme guru, literasi hukum, dan budaya administrasi yang tertib. Peran pendidik bukan mengadili tokoh politik, melainkan membantu generasi muda memahami persoalan publik secara kritis, berimbang, dan bertanggung jawab.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pendidikan bukan hanya seberapa tinggi seseorang mencapai jenjang akademik, melainkan juga bagaimana ilmu, kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap hukum diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (*)
Catatan: Tulisan ini merupakan analisis pendidikan dan kebijakan publik berdasarkan informasi putusan yang tersedia per 12 Oktober 2026. Rekomendasi kebijakan dan penilaian dampak di dalamnya merupakan analisis penulis, bukan amar atau perintah Mahkamah Konstitusi.
Tambah komentar baru