Dr Risman Muchtar MSi
Wakil Ketua MPM PP Muhammadiyah
Pada dasarnya, membahas rekam jejak dan dugaan rekayasa pencitraan seorang calon pemimpin diperbolehkan dalam Islam, bahkan dapat menjadi bagian dari nasihat, amar makruf nahi mungkar, dan tanggung jawab moral masyarakat. Namun, kebolehannya terikat oleh ketentuan syariat: kebenaran informasi, kejelasan bukti, niat yang baik, relevansi dengan kepemimpinan, serta larangan fitnah, gibah yang tidak dibenarkan, dan pencemaran nama baik.
Ada perbedaan mendasar antara mengungkap fakta demi kemaslahatan publik dan menyebarkan tuduhan untuk menjatuhkan seseorang.
Rekam Jejak dan Rekayasa Pencitraan Calon Pemimpin
Track record atau rekam jejak merupakan catatan nyata mengenai tindakan, keputusan, prestasi, tanggung jawab, konsistensi, integritas, dan pertanggungjawaban seseorang pada masa lalu. Dalam perspektif Islam, hal ini berkaitan dengan amanah, kejujuran (ṣidq), keadilan (‘adl), dan kemampuan menjalankan tanggung jawab.
Sementara itu, istilah trick record dapat digunakan untuk menggambarkan pola pencitraan yang menyesatkan, pemutarbalikan fakta, janji yang sengaja dibuat tanpa iktikad baik, atau upaya menyembunyikan fakta relevan demi memperoleh dukungan.
Namun, trick record bukan istilah baku dalam fikih. Penggunaannya harus didasarkan pada fakta yang dapat diperiksa, bukan sekadar prasangka atau ketidaksukaan kepada calon pemimpin.
Perlu ditegaskan, tidak semua pencitraan merupakan penipuan, dan tidak setiap kegagalan masa lalu membuktikan seseorang tidak amanah. Penilaian harus mempertimbangkan bukti, konteks, pola perilaku, perubahan sikap, dan pertanggungjawaban.
Keadilan, Tabayyun, dan Batasan Gibah
Allah berfirman dalam QS. An-Nisa’ [4]: 135:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ
“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan dan menjadi saksi karena Allah.”
Ayat ini menegaskan bahwa penilaian terhadap calon pemimpin harus didasarkan pada keadilan, bukan kebencian, fanatisme kelompok, hubungan pribadi, atau kepentingan politik. Bahkan, keadilan wajib ditegakkan meskipun bertentangan dengan kepentingan diri sendiri.
Implikasinya, jika terdapat bukti penyalahgunaan amanah oleh calon pemimpin yang kita sukai, bukti itu tidak boleh ditutup-tutupi. Sebaliknya, jika calon yang tidak kita sukai memiliki prestasi nyata, prestasi itu tidak boleh disangkal.
Allah juga berfirman dalam QS. Al-Hujurat [49]: 6:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا
“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya.”
Ayat ini memberikan prinsip penting bahwa informasi tentang calon pemimpin harus diperiksa sebelum disebarluaskan. Dalam praktiknya, tabayyun berarti memeriksa sumber dan keaslian dokumen, membandingkan pemberitaan dengan bukti primer, membedakan fakta, dugaan, opini, dan propaganda, memberikan kesempatan kepada pihak yang diberitakan untuk menjelaskan, serta mengoreksi atau menarik informasi jika terbukti keliru.
Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat [49]: 12, yang antara lain melarang gibah dan tajassus atau mencari-cari kesalahan orang lain. Karena itu, membahas calon pemimpin tidak boleh dijadikan alasan untuk membongkar aib pribadi yang tidak relevan dengan kepentingan publik.
Namun, pembahasan mengenai dugaan korupsi, penyalahgunaan jabatan, kebohongan publik, atau pelanggaran amanah yang relevan dengan tanggung jawab kepemimpinan perlu dibedakan dari gosip dan pembicaraan untuk mempermalukan seseorang.
Tidak setiap pembicaraan tentang kekurangan seseorang otomatis memiliki hukum yang sama. Para ulama membahas pengecualian gibah untuk tujuan yang dibenarkan, termasuk memberikan nasihat dan memperingatkan masyarakat terhadap bahaya yang nyata.
Dalam konteks pemilihan pemimpin, mengungkap prestasi dan kebijakan berdasarkan bukti diperbolehkan. Mengingatkan masyarakat tentang pelanggaran amanah yang terbukti dan relevan juga dapat dibenarkan, bahkan bisa menjadi kewajiban sesuai keadaan.
Menyampaikan dugaan dengan menyebutnya secara jelas sebagai dugaan dan menjelaskan dasar buktinya dapat dibenarkan jika ada kebutuhan nyata, dilakukan secara proporsional, dan tidak melanggar hak orang lain. Sebaliknya, menyebarkan tuduhan tanpa bukti, mengubah fakta, membongkar aib keluarga atau kehidupan pribadi yang tidak relevan, serta menghina atau memanipulasi informasi demi menjatuhkan lawan merupakan tindakan terlarang. Kritik terhadap kebijakan atau tindakan dengan bahasa santun dan argumentasi diperbolehkan.
Prinsip utamanya adalah kebutuhan untuk melindungi kepentingan publik tidak menghapus kewajiban berlaku adil, menjaga kebenaran, dan membatasi pembicaraan pada hal yang relevan.
Al-Jarḥ wa al-Ta‘dīl: Menilai Kredibilitas Berdasarkan Bukti
Konsep al-jarḥ wa al-ta‘dīl dalam ilmu hadis memberikan kerangka pemikiran yang relevan untuk menilai kredibilitas seseorang, meskipun penerapannya pada calon pemimpin bukanlah penerapan teknis ilmu hadis secara langsung.
Al-jarḥ adalah penilaian kritis terhadap perawi berdasarkan cacat yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, al-ta‘dīl adalah penilaian mengenai kelayakan dan kredibilitas perawi berdasarkan kriteria yang diakui dalam ilmu hadis.
Dalam menilai calon pemimpin, prinsip metodologisnya dapat diadaptasi melalui beberapa hal.
Pertama, verifikasi fakta. Jangan menilai hanya dari popularitas, gelar, penampilan religius, atau pengakuan pendukungnya.
Kedua, relevansi cacat atau kelebihan. Bedakan kesalahan biasa, kekeliruan yang telah diperbaiki, dan pola pelanggaran amanah yang berdampak pada tugas kepemimpinan.
Ketiga, kualitas bukti. Utamakan dokumen autentik, putusan pengadilan yang relevan, audit, rekam kebijakan, dan keterangan yang dapat diuji.
Keempat, integritas penilai. Orang yang mengkritik juga harus jujur, adil, dan bersedia mengoreksi kesalahannya sendiri.
Dengan demikian, semangat al-jarḥ wa al-ta‘dīl dapat menginspirasi budaya evaluasi kepemimpinan yang berbasis bukti. Namun, seseorang tidak boleh diberi label buruk hanya berdasarkan dugaan, dan mekanisme penilaian perawi tidak boleh disamakan begitu saja dengan proses hukum atau evaluasi politik modern.
Hukum Positif dan Tanggung Jawab Menguji Pemimpin
Selain pertimbangan syariat, pembahasan di ruang publik harus memperhatikan hukum yang berlaku.
UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE memuat ketentuan terkait penyerangan kehormatan atau nama baik melalui informasi elektronik dalam Pasal 27A beserta ketentuan pidananya. Undang-undang tersebut juga mengatur unsur dan pengecualian tertentu, sehingga penerapannya harus dinilai berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang relevan.
Artinya, kepentingan publik bukanlah izin tanpa batas untuk menyebarkan tuduhan. Kritik terhadap calon pemimpin harus dibedakan dari fitnah atau serangan terhadap kehormatan seseorang. Untuk perkara konkret, penilaian hukum memerlukan pemeriksaan konteks, bukti, dan ketentuan yang berlaku.
Membahas track record dan trick record calon pemimpin dapat menjadi bentuk tanggung jawab moral dan sosial. Masyarakat berhak mengetahui informasi yang relevan untuk menilai amanah, integritas, kompetensi, dan pertanggungjawaban seseorang.
Namun, ada empat prinsip yang harus dijaga:
Tujuan membahas rekam jejak bukanlah menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan calon tertentu, melainkan memastikan bahwa masyarakat dapat melakukan penilaian secara sadar, adil, dan bertanggung jawab.
Meneliti rekam jejak calon pemimpin adalah bagian dari tanggung jawab publik; menutupi fakta demi fanatisme adalah ketidakadilan, sedangkan merekayasa keburukan demi menjatuhkan seseorang adalah kezaliman.
Dalam semangat al-jarḥ wa al-ta‘dīl, yang harus diuji bukan hanya orang yang dinilai, tetapi juga integritas orang yang melakukan penilaian. Nashrun minallāhi wa fathun. (*)
Tambah komentar baru