Nashrul Mu'minin SPd CPW CIJ
Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Polemik buku Islam Ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam muncul lagi pada September 2026. Padahal, buku ini sudah diluncurkan sejak Agustus 2025 dalam rangkaian Rakornas BAZNAS bersama MUI. Yang membuatnya kembali viral bukan karena isinya tiba-tiba menjadi mencerahkan, tetapi karena sampul dan daftar isinya beredar luas. Publik pun mulai bertanya: sejak kapan agama bisa punya “ala” seseorang?
Pertanyaan itu tidak kecil. Sebab, di balik judul tersebut ada implikasi besar tentang bagaimana kita menempatkan agama dalam relasi dengan kekuasaan. Secara bahasa, frasa “Islam ala Prabowo” menyiratkan bahwa Islam bisa dipersonalisasi. Seolah ada varian Islam versi Prabowo yang berbeda dengan Islam versi orang lain.
Padahal, Islam bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah. Teladan tertingginya adalah Rasulullah, bukan presiden, bukan jenderal, bukan siapa pun. Ketika agama diberi label “ala”, agama turun derajat. Dari kompas moral yang menguji kekuasaan, agama berubah menjadi atribut yang dipakai untuk melegitimasi kekuasaan.
Seharusnya logikanya dibalik. Bukan Islam yang dijelaskan dengan “ala Prabowo”, tetapi Prabowo yang dinilai dengan kacamata Islam. Ada perbedaan konseptual yang sangat jauh antara “Islam ala Prabowo” dengan “Prabowo dalam perspektif Islam”. Yang pertama menempatkan tokoh sebagai parameter. Yang kedua menempatkan nilai sebagai tolok ukur.
Dalam tradisi pemikiran politik Islam, kekuasaan itu amanah, bukan privilese personal. Artinya, siapa pun yang memegang kuasa harus diuji dengan nilai keadilan, amanah, musyawarah, kemaslahatan, dan keberpihakan pada yang lemah.
Isi buku sendiri sebenarnya tidak bicara tentang ritual pribadi. Tidak ada cerita Prabowo salat malam atau mengkhatamkan Al-Qur’an berapa kali. Yang ada adalah kumpulan testimoni dari tokoh politik, ulama, akademisi, dan mantan jenderal. Mereka menafsirkan sosok Prabowo melalui lensa pengalaman masing-masing.
Ada yang menyorot kepedulian sosialnya, ada yang melihat gaya kepemimpinannya, ada yang mengaitkannya dengan prinsip keadilan dan pengabdian. Secara narasi, buku ini bertumpu pada tiga pilar besar: spiritualitas, keadilan sosial, dan pengabdian untuk kesejahteraan rakyat.
Buku Politik Mengatasnamakan Kajian Ilmiah
Masalahnya, ketika sebuah karya mengklaim dirinya sebagai kajian multidisiplin, publik berhak menuntut standar akademik. Di sinilah buku ini rapuh. Tidak ada kerangka teori yang eksplisit. Tidak ada penjelasan metodologi tentang bagaimana data dikumpulkan. Tidak ada ruang untuk membahas kontradiksi atau kontroversi dalam rekam jejak subjek.
Yang muncul justru narasi tunggal yang seragam: memuji. Dalam ilmu sosial, ini lebih dekat dengan hagiografi politik daripada analisis ilmiah. Polanya mirip dengan produksi narasi kesalehan penguasa di negara lain, ketika lembaga keagamaan resmi sering diajak menjadi mitra dalam membangun citra religius penguasa.
Karena itu, wajar kalau banyak yang menyebut buku ini lebih tepat disebut dokumen politik ketimbang karya ilmiah. Ia merekam bagaimana elite agama dan politik berupaya merumuskan “Islam yang membumi” sesuai dengan kepentingan kekuasaan hari ini.
Luka paling dalam justru ada pada persoalan integritas. Pertama, soal administrasi penerbitan. Penelusuran menemukan judul yang sama sudah lebih dulu terdaftar dengan ISBN di penerbit lain pada April 2025. Sementara versi yang diluncurkan MUI-BAZNAS melalui Atmosphere Publishing House tidak muncul dalam basis data ISBN resmi. Kekacauan administratif seperti ini menimbulkan tanda tanya besar tentang proses editorial dan keseriusan penerbitan.
Kedua, soal pencatutan nama. Beberapa tokoh yang tercantum dalam daftar isi menyatakan tidak pernah menulis. TGB Muhammad Zainul Majdi, misalnya, dengan tegas membantah pernah mengirim naskah. Keluarga Gus Kautsar juga kaget karena nama beliau dipakai.
Menaruh nama ulama di bawah judul bab tanpa konfirmasi menciptakan kesan seolah-olah mereka yang berbicara langsung. Dalam etika akademik dan jurnalistik, ini pelanggaran serius. Nama ulama adalah marwah. Tidak bisa dipakai sebagai hiasan tanpa izin.
Ketiga, soal keterlibatan lembaga. Peluncuran digawangi Ketua Umum MUI dan Ketua BAZNAS. Ketika lembaga keagamaan dan lembaga zakat negara turun tangan, publik berhak bertanya: ini proyek literasi kebangsaan atau proyek legitimasi simbolik? Apakah ini upaya memperkuat nilai keagamaan dalam kebijakan publik, atau upaya membungkus kebijakan dengan bahasa agama agar tidak bisa dikritik?
Kita harus jujur. Tidak ada yang salah dengan mengkaji keislaman seorang pemimpin. Itu bagian penting dari diskursus publik. Agama punya nilai yang sangat relevan untuk kehidupan berbangsa: keadilan, amanah, musyawarah, persaudaraan, dan keberpihakan pada kaum lemah.
Menguji pemimpin dengan nilai-nilai itu justru sehat untuk demokrasi. Yang bermasalah adalah ketika prosesnya dibalik. Kebijakan dan tindakan pemimpin sudah terjadi, lalu dicarikan pembenarannya dengan bahasa agama. Ulama dikumpulkan untuk memberi testimoni, bukan untuk menguji. Kritik menjadi hilang, yang tersisa hanya pujian.
Presiden tidak butuh “sertifikat kesalehan politik”. Kalau pemerintahannya berpihak pada rakyat, rakyat akan merasakan. Kalau berani memberantas korupsi, buktinya ada di pengadilan dan di anggaran. Kalau ingin membangun kesejahteraan, buktinya ada di desa-desa dan di pasar. Mengukur itu tidak perlu dibungkus dalam satu buku khusus. Rakyat punya akal dan punya pengalaman langsung.
Polemik ini pada akhirnya bukan soal Prabowo pribadi. Ini soal kita semua. Soal bagaimana kita menjaga wibawa agama agar tidak dipakai sebagai stempel kekuasaan. Soal bagaimana kita menjaga wibawa ilmu agar tidak dipakai sebagai alat pencitraan.
Ketika agama dan ilmu dipaksa masuk ke dalam arsitektur politik praktis, yang dirugikan adalah ruang publik. Masyarakat jadi kehilangan tempat untuk berdiskusi jujur. Yang ada hanya dua pilihan: memuji atau dianggap berseberangan.
Islam tidak milik Prabowo. Islam juga tidak milik partai mana pun. Islam berdiri di atas kepentingan siapa pun. Karena itu, biarlah Islam tetap menjadi sumber nilai, bukan dijadikan label. Biarlah pemimpin diuji dengan Islam, bukan Islam yang dijelaskan “ala” pemimpin.
Jika kita ingin literasi keagamaan dan kebangsaan benar-benar kuat, maka mulailah dari kejujuran akademik, transparansi penerbitan, dan keberanian lembaga keagamaan untuk tetap independen. Tanpa itu, buku setebal apa pun hanya akan menjadi kertas yang mengabadikan keraguan, bukan keyakinan. (*)
Tambah komentar baru