Nashrul Mu'minin
Content Writer Yogyakarta
Setiap orang tua yang mengantar anaknya ke sekolah sesungguhnya sedang menitipkan masa depan kepada seseorang yang mungkin belum pernah mereka kenal. Mereka tidak memilih guru yang akan berdiri di depan kelas, tidak mengetahui bagaimana cara guru itu mengajar, dan tidak pernah menyaksikan bagaimana ia menghadapi peserta didik. Yang dimiliki hanyalah kepercayaan bahwa negara telah memastikan setiap guru yang mengajar benar-benar layak menjadi pendidik.
Namun, bagaimana jika kepercayaan itu ternyata tidak sepenuhnya ditopang oleh sistem yang kuat? Di sinilah persoalan mendasar pendidikan Indonesia bermula: negara masih membuka ruang bagi seseorang untuk menjadi guru sebelum benar-benar dibuktikan memiliki kompetensi profesional.
Ironisnya, profesi guru sering diposisikan sebagai pekerjaan yang cukup dipenuhi dengan ijazah sarjana. Padahal, dalam praktiknya guru memegang tanggung jawab yang jauh lebih besar dibanding sekadar menyampaikan materi pelajaran. Guru membentuk karakter, menanamkan nilai, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, hingga menjadi teladan moral bagi peserta didik.
Kesalahan kecil dalam proses pembelajaran dapat meninggalkan dampak panjang terhadap kualitas generasi berikutnya. Oleh sebab itu, guru semestinya diperlakukan sebagai profesi yang memiliki standar masuk setara dengan profesi dokter, hakim, akuntan, maupun advokat yang harus melewati pendidikan profesi dan uji kompetensi.
Ambiguitas Regulasi Profesi Guru
Persoalan tersebut tidak lahir begitu saja, melainkan berakar pada konstruksi regulasi yang masih menyisakan ambiguitas. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebenarnya telah menegaskan pada Pasal 8 bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sertifikat pendidik dan kompetensi bukan sekadar pelengkap, melainkan syarat utama profesionalisme guru. Akan tetapi, implementasi aturan tersebut belum sepenuhnya berjalan konsisten.
Kontradiksi tersebut mulai tampak ketika mencermati Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) dalam undang-undang yang sama. Pasal 9 menyebutkan bahwa kualifikasi akademik guru diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma empat. Sementara itu, Pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa kompetensi guru diperoleh melalui pendidikan profesi. Akibatnya, secara normatif seseorang dapat memenuhi syarat akademik sebagai guru meskipun belum pernah mengikuti pendidikan profesi. Celah inilah yang kemudian melahirkan dualisme antara guru sebagai pekerjaan dan guru sebagai profesi. Negara seolah mengakui bahwa seseorang dapat menjadi guru sebelum benar-benar dibuktikan kompetensinya.
Kontradiksi tersebut semakin terlihat melalui Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan tertentu. Frasa tersebut secara tidak langsung mengakui keberadaan guru yang belum memiliki sertifikat pendidik. Padahal apabila Pasal 8 dipahami secara utuh, seluruh guru seharusnya telah memiliki sertifikat sebelum menjalankan profesinya. Ketidaksinkronan antarpasal ini bukan hanya persoalan redaksional, tetapi berdampak nyata terhadap tata kelola rekrutmen guru di Indonesia.
Dampak regulasi yang belum sinkron tersebut terlihat pada kondisi di lapangan. Masih terdapat ribuan guru yang mengajar tanpa sertifikat pendidik profesional. Situasi ini menunjukkan bahwa proses rekrutmen belum sepenuhnya menjadikan kompetensi sebagai pintu masuk utama profesi guru. Negara akhirnya lebih menekankan pemenuhan kebutuhan jumlah guru daripada memastikan kualitas guru sejak awal. Dalam jangka pendek kebijakan tersebut mungkin mampu mengatasi kekurangan tenaga pendidik, tetapi dalam jangka panjang berpotensi menurunkan mutu pembelajaran.
Masalah berikutnya adalah paradigma yang menganggap ijazah otomatis mencerminkan kompetensi. Kenyataannya, ijazah hanya membuktikan seseorang telah menyelesaikan suatu program pendidikan, bukan menjamin kemampuan mengajar secara efektif. Banyak lulusan pendidikan yang masih memerlukan pembinaan ketika memasuki kelas, sementara tidak sedikit lulusan nonkependidikan yang memiliki kemampuan pedagogik sangat baik setelah memperoleh pendidikan profesi. Dengan demikian, indikator utama profesionalisme seharusnya bukan asal program studi, melainkan bukti kompetensi yang dapat diukur secara objektif.
Menjadikan Kompetensi sebagai Gerbang Profesi
Di sisi lain, membatasi pendidikan profesi guru hanya bagi lulusan kependidikan juga bukan solusi ideal. Pendidikan Indonesia memerlukan talenta terbaik dari berbagai disiplin ilmu. Seorang sarjana fisika, matematika, teknik, sastra, atau psikologi dapat menjadi guru berkualitas apabila memperoleh pembekalan pedagogik yang memadai. Menutup kesempatan tersebut justru berpotensi mengurangi keberagaman sumber daya manusia yang dapat memperkaya dunia pendidikan. Yang diperlukan bukan penyaringan berdasarkan asal ijazah, melainkan berdasarkan kemampuan profesional.
Negara-negara dengan sistem pendidikan yang maju umumnya memiliki mekanisme seleksi yang ketat sebelum seseorang memperoleh lisensi mengajar. Pendidikan profesi, praktik mengajar dalam jangka waktu tertentu, observasi kelas, hingga uji kompetensi menjadi tahapan yang harus dilalui. Sistem tersebut memang tidak menjamin seluruh guru akan menjadi luar biasa, tetapi mampu memastikan bahwa setiap guru telah memenuhi standar minimal untuk mendidik peserta didik secara aman, efektif, dan bertanggung jawab. Indonesia dapat belajar dari prinsip tersebut tanpa harus menyalin seluruh model negara lain.
Di sisi lain, pengalaman Indonesia melalui Uji Kompetensi Guru (UKG) memang menyisakan berbagai catatan. Permasalahan teknis, validitas soal, hingga penolakan karena dikaitkan dengan tunjangan profesi membuat UKG kehilangan legitimasi. Akan tetapi, kegagalan implementasi bukan berarti gagasan pengujian kompetensi harus ditinggalkan. Yang perlu diperbaiki adalah desain instrumen, waktu pelaksanaan, dan tujuan penggunaannya. Uji kompetensi akan lebih tepat apabila ditempatkan sebagai gerbang awal memasuki profesi guru, bukan sebagai alat menghukum guru yang telah lama mengabdi.
Apabila kompetensi dijadikan syarat sebelum pengangkatan guru, maka berbagai persoalan dapat diminimalkan sejak awal. Pemerintah tidak lagi dibebani program sertifikasi massal setelah seseorang menjadi guru. Sekolah memperoleh tenaga pendidik yang lebih siap mengajar. Peserta didik menerima layanan pendidikan yang lebih berkualitas. Orang tua pun memiliki keyakinan bahwa guru yang mendidik anak mereka telah melalui proses seleksi yang profesional. Dengan demikian, investasi negara terhadap pendidikan menjadi lebih efektif dan berorientasi pada mutu.
Lebih jauh lagi, reformasi tata kelola guru akan berdampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Guru merupakan aktor utama dalam mewujudkan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat konstitusi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila negara memastikan bahwa setiap guru yang diangkat benar-benar memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian sesuai standar nasional pendidikan. Tanpa guru yang kompeten, berbagai program transformasi pendidikan hanya akan berhenti sebagai slogan kebijakan.
Revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjadi momentum penting untuk mengakhiri ambiguitas antara guru sebagai pekerjaan dan guru sebagai profesi. Perubahan tidak cukup hanya mengatur jalur masuk Pendidikan Profesi Guru (PPG), tetapi harus menegaskan bahwa setiap calon guru wajib memiliki pengalaman praktik mengajar dan lulus uji kompetensi sebelum direkrut. Dengan demikian, tidak ada lagi ruang bagi interpretasi yang memungkinkan seseorang mengajar hanya bermodal ijazah sarjana.
Pendidikan Indonesia sedang menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus mengejar daya saing global. Upaya tersebut tidak akan berhasil apabila fondasi utamanya, yakni kualitas guru, masih dibangun di atas regulasi yang kontradiktif. Sekolah yang baik membutuhkan guru yang baik, sedangkan guru yang baik lahir dari sistem seleksi yang baik. Oleh karena itu, pembenahan tata kelola profesi guru harus menjadi prioritas utama dalam reformasi pendidikan nasional.
Polemik mengenai syarat menjadi guru seharusnya tidak dipandang sebagai upaya mempersulit seseorang memasuki profesi pendidikan, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Setiap anak Indonesia berhak diajar oleh guru yang benar-benar kompeten, bukan sekadar memiliki ijazah. Karena itu, revisi Undang-Undang Guru dan Dosen perlu diarahkan pada penguatan profesionalisme melalui kewajiban pendidikan profesi, praktik mengajar, serta uji kompetensi sebelum rekrutmen.
Ketika negara mampu menjadikan kompetensi sebagai gerbang utama profesi guru, kepercayaan masyarakat terhadap sekolah akan tumbuh, kualitas pembelajaran meningkat, dan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa tidak lagi berhenti sebagai amanat konstitusi, tetapi menjadi kenyataan yang dirasakan oleh setiap peserta didik di Indonesia. (*)
Tambah komentar baru