Ace Somantri
Petugas Haji, Dosen UM Bandung
Isu dana haji sejak dahulu selalu menarik perhatian publik, mulai dari terungkapnya Dana Abadi Umat hingga kini pengelolaannya dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Hal ini menarik karena dana tersebut berasal dari umat sebagai setoran untuk memastikan antrean ibadah haji.
Para pemangku kepentingan tentu memahami posisi strategis BPKH dalam dinamika penyelenggaraan haji di Indonesia. Sebagai lembaga yang mengelola dana haji, BPKH dituntut menerapkan tata kelola yang transparan agar publik mengetahui sejauh mana nilai manfaat yang dihasilkan bagi para calon jemaah haji maupun umat secara umum.
Pengelolaan dana umat juga tidak semestinya hanya berorientasi pada penyimpanan dana dalam sistem keuangan yang berpotensi menggerus nilainya. Sebagai lembaga yang memiliki mandat strategis, BPKH perlu menghadirkan langkah-langkah nyata agar dana tersebut tetap berkembang dan memberikan manfaat secara berkelanjutan.
Transparansi Pengelolaan Dana Haji
Selama ini peran BPKH masih terkesan jauh dari jangkauan para pemilik dana. Meskipun BPKH bukan lembaga perbankan, badan ini mengelola dana umat dalam jumlah triliunan rupiah yang harus memberikan manfaat bagi pemilik dana maupun masyarakat luas.
Karena itu, transparansi dan objektivitas pengelolaan menjadi sangat penting, baik melalui penguatan ekosistem ekonomi haji maupun pendayagunaan dana untuk program sosial kemasyarakatan yang lebih strategis dan berkelanjutan.
Di sisi lain, persoalan tata kelola haji yang selama ini diwarnai berbagai penyimpangan juga perlu menjadi pelajaran bersama. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, penyelenggaraan haji semestinya lebih mencerminkan nilai-nilai Islam yang menjunjung amanah, profesionalisme, dan pelayanan.
Sebagai lembaga strategis, BPKH diharapkan mampu menjadi bagian penting dalam mewujudkan penyelenggaraan haji yang bermartabat. Komitmen tersebut harus selaras dengan cita-cita Trisukses Haji yang menjadi target pemerintah Indonesia.
Keberhasilan penyelenggaraan haji 2026 menunjukkan adanya perubahan positif, terutama dalam pelayanan kepada jemaah. Berbagai apresiasi publik menjadi bukti bahwa Kementerian Haji dan Umrah mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini membayangi penyelenggaraan ibadah haji.
Sinkronisasi dengan Kementerian Haji
Momentum perbaikan penyelenggaraan haji seharusnya juga menjadi momentum bagi BPKH untuk tampil lebih terbuka dan aktif. Publik masih menilai keberadaan BPKH belum sepenuhnya terlihat dalam proses pembenahan penyelenggaraan haji, padahal posisinya sangat strategis.
Pernyataan mengenai kemungkinan kenaikan setoran awal haji yang sempat beredar juga dinilai kurang tepat disampaikan di tengah meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026. Fokus utama saat ini seharusnya tetap pada peningkatan kualitas pelayanan kepada jemaah.
Sebagaimana disampaikan Wakil Menteri Haji, perhatian utama pemerintah adalah memperbaiki berbagai aspek penyelenggaraan haji agar pelayanan pada tahun berikutnya semakin optimal.
Keberhasilan Kementerian Haji dan Umrah pada penyelenggaraan haji 2026 patut diapresiasi. Evaluasi melalui rapat kerja nasional menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melakukan pembenahan secara berkelanjutan.
Dalam konteks tersebut, BPKH sebagai mitra strategis perlu memperkuat sinergi dengan Kementerian Haji dan Umrah. Kebijakan maupun komunikasi publik yang disampaikan hendaknya selaras dengan upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah.
BPKH Harus Lebih Inovatif
BPKH dibentuk untuk menghadirkan tata kelola keuangan haji yang profesional. Karena itu, pengelolaan dana haji tidak cukup hanya mengutamakan aspek keamanan, tetapi juga harus mampu menghasilkan nilai manfaat yang optimal sesuai prinsip syariah.
Ruang inovasi perlu terus dibuka agar dana setoran calon jemaah haji tetap memiliki nilai yang kuat hingga masa keberangkatan. Bahkan, idealnya nilai manfaat tersebut terus meningkat sehingga mampu membantu meringankan biaya haji di masa mendatang.
Apabila dana umat dikelola secara profesional, jujur, inovatif, dan transparan, nilai manfaat yang dihasilkan akan semakin besar. Sebaliknya, jika hanya disimpan tanpa strategi pengembangan yang tepat, nilai riil dana tersebut akan terus tergerus.
Karena itu, pembaruan tata kelola BPKH menjadi sebuah keniscayaan. BPKH perlu mengikuti ritme perubahan yang sedang dilakukan Kementerian Haji dan Umrah dengan menghadirkan berbagai terobosan dalam pengelolaan dana umat.
Amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 3 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan haji bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, meningkatkan efisiensi biaya haji, serta memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Amanat tersebut semestinya menjadi pijakan bagi BPKH untuk terus berinovasi.
Tidak ada alasan bagi BPKH untuk hanya menunggu perkembangan. Di tengah komitmen pemerintah memperbaiki penyelenggaraan haji, BPKH juga harus bergerak cepat menghadirkan pengelolaan dana yang lebih produktif, transparan, dan berdampak nyata bagi peningkatan pelayanan jemaah.
Cita-cita mewujudkan penyelenggaraan haji yang berkeadaban hanya dapat tercapai apabila seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama. Sinergi antara Kementerian Haji dan Umrah dengan BPKH menjadi kunci agar pelayanan kepada jemaah semakin prima, sementara pengelolaan dana umat semakin profesional, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat Islam. (*)
Bandung, 30 Juli 2026
Tambah komentar baru