Nashrul Mu'minin
Content Writer Yogyakarta
Ketika seorang rektor dari salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia mengungkapkan bahwa kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap kebutuhan anggaran kampus hanya berkisar 18 persen, publik semestinya tidak sekadar terkejut, melainkan bertanya lebih jauh: sedang ke mana arah politik pendidikan tinggi Indonesia? Fakta tersebut bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan cermin bergesernya cara negara memandang universitas. Kampus perlahan diposisikan sebagai institusi yang harus bertahan hidup melalui mekanisme pasar, bukan lagi sebagai ruang strategis untuk mencetak ilmu pengetahuan, inovasi, dan peradaban bangsa.
Fenomena ini memperlihatkan paradoks yang semakin nyata. Di satu sisi, pemerintah menuntut perguruan tinggi menghasilkan lulusan unggul, riset bertaraf internasional, inovasi teknologi, hingga hilirisasi industri. Namun di sisi lain, dukungan fiskal yang diberikan justru semakin terbatas sehingga kampus dipaksa mencari sumber pendanaan secara mandiri. Akibatnya, orientasi akademik perlahan bergeser menjadi orientasi bisnis. Kampus sibuk mencari pemasukan, sementara misi utamanya sebagai pusat pengembangan ilmu mulai terdesak oleh logika neraca keuangan.
Perubahan tersebut semakin terasa sejak berkembangnya skema Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Otonomi memang merupakan konsep yang baik karena memberi keleluasaan dalam tata kelola akademik maupun administratif. Akan tetapi, otonomi tidak boleh dimaknai sebagai pelepasan tanggung jawab negara. Negara tetap memegang amanat konstitusi untuk menjamin pendidikan bermutu bagi seluruh warga negara tanpa menjadikan kemampuan ekonomi sebagai penentu utama akses terhadap pendidikan tinggi.
Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan." Selanjutnya, Pasal 31 ayat (4) menyatakan bahwa "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional." Amanat tersebut menunjukkan bahwa pendidikan bukanlah komoditas ekonomi, melainkan hak konstitusional yang wajib dipenuhi negara. Persoalannya bukan terletak pada besarnya angka 20 persen semata, melainkan bagaimana distribusi anggaran tersebut benar-benar menjangkau sektor pendidikan tinggi secara proporsional.
Otonomi Bukan Pelepasan Tanggung Jawab
Selama ini sebagian besar belanja pendidikan masih terserap untuk berbagai pos yang tidak secara langsung memperkuat kapasitas universitas sebagai pusat ilmu pengetahuan. Akibatnya, banyak perguruan tinggi harus mencari sumber pembiayaan alternatif melalui kenaikan UKT, kerja sama komersial, penyewaan aset, hingga pembentukan unit-unit bisnis. Langkah tersebut memang dapat memperkuat pendapatan institusi, tetapi apabila dijadikan tulang punggung utama pembiayaan, pendidikan tinggi akan kehilangan karakter publiknya.
Dampak yang paling terasa bukan hanya meningkatnya beban mahasiswa, tetapi juga menurunnya kualitas kehidupan akademik dosen. Banyak dosen harus mengejar proyek penelitian, konsultansi, maupun pekerjaan tambahan sekadar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Energi yang seharusnya dicurahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan akhirnya terbagi demi memenuhi tuntutan ekonomi. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini akan melemahkan produktivitas riset nasional sekaligus menurunkan daya saing perguruan tinggi Indonesia di tingkat global.
Padahal, sejarah menunjukkan bahwa universitas-universitas terbaik dunia bertumbuh karena dukungan negara yang kuat terhadap riset dan pengembangan ilmu pengetahuan. Negara-negara maju tidak memandang kampus sebagai pusat pengeluaran anggaran, melainkan sebagai investasi jangka panjang yang akan menghasilkan inovasi, teknologi, kebijakan publik, dan sumber daya manusia unggul. Setiap rupiah yang dialokasikan kepada universitas sesungguhnya merupakan investasi bagi masa depan bangsa.
Dalam perspektif Islam, pendidikan bahkan ditempatkan sebagai jalan utama membangun kemuliaan manusia. Allah Swt. berfirman:
يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ
"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." (QS. Al-Mujādilah [58]: 11).
Ayat tersebut menegaskan bahwa ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam pandangan Islam. Karena itu, segala kebijakan yang menghambat berkembangnya pendidikan sejatinya bertentangan dengan semangat membangun masyarakat berilmu. Negara berkewajiban menciptakan ekosistem yang memungkinkan ilmu berkembang secara optimal tanpa dibatasi oleh persoalan ekonomi.
Al-Qur'an juga mengingatkan pentingnya keadilan dalam mengelola sumber daya publik. Allah Swt. berfirman:
إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَٰنِ
"Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan." (QS. An-Naḥl [16]: 90).
Keadilan dalam konteks pendidikan berarti memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama memperoleh pendidikan tinggi bermutu tanpa dibatasi kondisi ekonomi. Ketika akses pendidikan semakin dipengaruhi kemampuan finansial, keadilan sosial sebagaimana dicita-citakan konstitusi mulai mengalami pengikisan.
Kampus untuk Peradaban, Bukan Profit
Perlu dipahami bahwa PTNBH bukanlah badan usaha. Perguruan tinggi bukan perusahaan yang mengejar laba maupun dividen. Orientasi utamanya tetap berada pada tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh sebab itu, indikator keberhasilan PTNBH tidak semestinya diukur dari besarnya pendapatan bisnis, tetapi dari kualitas lulusan, dampak penelitian, inovasi yang dihasilkan, serta kontribusi nyata terhadap penyelesaian persoalan bangsa.
Jika negara terus mendorong kampus mencari pendapatan sendiri tanpa memperkuat dukungan fiskal, perlahan akan lahir ketimpangan baru. Perguruan tinggi yang memiliki reputasi tinggi akan semakin mudah memperoleh pendanaan, sedangkan kampus di daerah dengan sumber daya terbatas akan semakin tertinggal. Ketimpangan tersebut pada akhirnya menciptakan kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah yang semakin sulit dipersempit.
Lebih jauh lagi, tekanan finansial juga berpotensi memengaruhi independensi akademik. Kampus dapat terdorong memilih riset-riset yang menjanjikan keuntungan ekonomi dibandingkan penelitian dasar yang sebenarnya sangat penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Padahal, banyak penemuan besar dunia lahir dari penelitian fundamental yang tidak selalu menghasilkan manfaat ekonomi dalam waktu singkat. Jika logika pasar terlalu dominan, kebebasan akademik menjadi taruhannya.
Sudah saatnya pemerintah menata ulang postur anggaran pendidikan tinggi secara lebih berkeadilan. Otonomi PTNBH harus dimaknai sebagai ruang inovasi tata kelola, bukan alasan untuk mengurangi tanggung jawab negara. Dukungan APBN perlu diarahkan tidak hanya pada pembangunan fisik kampus, tetapi juga pada penguatan riset, peningkatan kesejahteraan dosen, pengembangan laboratorium, beasiswa mahasiswa, transformasi digital, serta kolaborasi internasional. Negara yang ingin menjadi bangsa maju tidak mungkin membangun masa depan tanpa terlebih dahulu membangun universitasnya.
Kualitas sebuah bangsa tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau tingginya investasi, tetapi juga dari keberanian negara menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Kampus bukan mesin pencetak uang, melainkan mesin pencetak peradaban. Ketika universitas dipaksa lebih sibuk mencari pemasukan daripada mengembangkan ilmu pengetahuan, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar masa depan perguruan tinggi, melainkan masa depan Indonesia itu sendiri. (*)
Tambah komentar baru