Gandhung Fajar Panjalu
Prodi Hukum Keluarga Islam Umsura
Angka kekerasan berbasis gender yang dirilis Komnas Perempuan sepanjang 2025 memberikan tamparan keras bagi kita semua. Sebanyak 376.529 kasus tercatat, dengan ranah personal mendominasi hingga hampir 90 persen. Fakta bahwa mayoritas korban berada pada usia produktif, yakni 18–40 tahun, semakin menegaskan bahwa rumah dan relasi intim, yang seharusnya menjadi tempat paling aman, justru dapat berubah menjadi ruang paling rentan bagi perempuan.
Kenaikan angka kasus ini ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, kondisi tersebut menjadi sinyal bahaya atas masih tingginya kekerasan yang terjadi di masyarakat. Namun, di sisi lain, data tersebut juga dapat dimaknai sebagai meningkatnya keberanian perempuan korban kekerasan untuk angkat bicara. Kesadaran untuk tidak lagi memendam penderitaan sendirian merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memutus mata rantai kekerasan.
Kasus penyekapan dan penyiksaan di Bandung yang berlangsung selama tiga tahun menjadi pengingat yang menyakitkan bagi kita. Dampak fisik berupa kerusakan struktur wajah hingga kehilangan penglihatan permanen, disertai trauma psikis yang mendalam, menjadi harga mahal yang harus dibayar korban akibat kekerasan yang dibiarkan berlarut. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa mendiamkan kekerasan bukanlah pilihan, melainkan tindakan yang membiarkan penderitaan terus berlangsung.
Dalam situasi seperti ini, media sosial hadir sebagai salah satu sarana yang cukup efektif untuk menyuarakan ketidakadilan. Fitur anonimitas yang disediakan berbagai platform menjadi nilai tambah yang penting. Bagi korban yang masih merasa terancam atau takut, anonimitas memberikan ruang untuk mulai bersuara tanpa harus langsung menghadapi risiko intimidasi yang lebih besar.
Fenomena saat ini menunjukkan bahwa media sosial mampu menjadi katalisator perubahan melalui gerakan solidaritas digital. Penggunaan tagar seperti #noviralnojustice mencerminkan keresahan masyarakat terhadap penanganan kasus yang terkadang berjalan lambat. Kekuatan viralitas kerap menjadi pendorong agar aparat penegak hukum merespons laporan masyarakat dengan lebih cepat dan serius.
Meski demikian, media sosial hanyalah langkah awal atau sarana pendukung, bukan tujuan akhir. Upaya memperoleh keadilan tetap harus ditempuh melalui jalur resmi dan sesuai hukum. Keberanian bersuara di media sosial, baik melalui akun resmi lembaga terkait maupun secara terbuka agar mendapat perhatian publik, perlu dibarengi dengan keberanian menempuh proses hukum yang berlaku.
Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal sedang mengalami kekerasan, jangan pernah merasa sendirian. Segeralah mencari bantuan kepada pihak yang berwenang, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau kepolisian setempat. Penanganan melalui jalur resmi akan memberikan perlindungan hukum yang lebih terukur dan berkelanjutan dibandingkan hanya mengandalkan narasi di ruang digital.
Bagi siapa pun yang mengetahui atau melihat adanya indikasi kekerasan di lingkungan sekitar, jangan memilih bersikap apatis. Keberanian menjadi pelapor atau saksi merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang sangat berarti. Suara satu orang dapat menjadi awal terbukanya jalan bagi korban untuk terbebas dari kekerasan yang selama ini merampas hak dan martabat kemanusiaannya.
Pada akhirnya, mari menjadikan ruang digital sebagai pengeras suara bagi mereka yang hak-haknya dirampas, bukan sekadar tempat meramaikan tren sesaat. Dukungan moral yang diberikan melalui media sosial dapat menjadi penyemangat bagi korban untuk menempuh jalur hukum dan memperoleh keadilan. Bersama-sama, kita dapat mengubah ruang yang dahulu dipenuhi ketakutan menjadi ruang yang lantang menyuarakan keadilan bagi setiap manusia.
Ingatlah, setiap orang berhak merasa aman dan dihargai di rumahnya sendiri. Hak tersebut tidak boleh dirampas oleh siapa pun. Ketika rasa aman itu direnggut, keberanian untuk bersuara menjadi langkah pertama menuju keadilan dan pemulihan yang layak diperjuangkan hingga tuntas.
Tambah komentar baru