Suyoto
Pengajar Universitas Muhammadiyah Gresik, mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Sekretaris Yayasan Ahmad Syafii Maarif
Sebagai salah satu pilar utama Islam modernis di Indonesia, Muhammadiyah sering kali dilihat dari luar sebagai sebuah entitas tunggal yang monolitik, solid, dan mekanis. Namun, dari dalam, organisasi yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada 1912 ini sejatinya merupakan sebuah lanskap sosial yang kaya, majemuk, dan penuh dinamika orientasi gerakan.
Di dalam rahim pemikirannya tumbuh subur berbagai kelompok, mulai dari pendakwah (mubalig), ulama tarjih, penggerak sosial, hingga para profesional pengelola Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Ragam orientasi ini laksana warna yang membentuk kanvas besar wajah sosial Muhammadiyah.
Persoalan sosiologis dan teologis kemudian muncul ketika kita mempertanyakan keseimbangan antarkelompok tersebut. Struktur internal organisasi senantiasa dipengaruhi oleh kelompok mana yang memegang dominasi dalam kepemimpinan.
Dalam perspektif sosiologi organisasi, dominasi salah satu faksi tidak hanya mengubah prioritas program kerja, melainkan juga membentuk ulang identitas sosial, pilihan kebijakan, hingga cara organisasi merespons realitas zaman. Sebaliknya, dari sudut pandang pemikiran Islam, keseimbangan orientasi ini merupakan pengejawantahan konsep Islam wasathiyah dan syura yang menjamin keberlangsungan dakwah secara holistik.
Anatomi Varian Gerakan Muhammadiyah
Dalam kacamata ilmu sosial—mengadaptasi tesis Clifford Geertz tentang varian kebudayaan atau tipologi tindakan sosial Max Weber—aktor-aktor di dalam Muhammadiyah dapat dipetakan ke dalam empat mental model utama dengan orientasi rasionalitas yang berbeda. Dominasi salah satunya akan melahirkan implikasi serius bagi masa depan organisasi.
Pertama, kelompok pendakwah (mubalig). Orientasi gerakan mereka berpusat pada purifikasi, yakni pemurnian tauhid dari TBC (Takhayul, Bid'ah, dan Churafat). Mental model kelompok ini dibentuk oleh etika penegakan kebenaran yang tegas (rigid) dan tanpa kompromi.
Dalam kacamata sosiologi, jika kelompok ini terlalu dominan, Muhammadiyah berisiko mengalami pengerasan ideologis atau eksklusivisme sosiologis. Dampaknya, organisasi menjadi kurang adaptif terhadap pergeseran budaya kontemporer dan berpotensi kehilangan daya pikat di mata generasi muda urban yang tumbuh dalam iklim pluralis serta mendambakan narasi keagamaan yang lebih inklusif dan sejuk.
Kedua, kelompok ulama tarjih. Mereka bertindak sebagai penjaga gawang intelektual-teologis yang mengkaji dalil secara mendalam demi menetapkan hukum fikih maupun akidah yang sahih. Corak berpikir kelompok ini bersifat rasional-tekstual, dengan kehati-hatian sebagai prinsip utama.
Kelemahan sosiologis dari dominasi kelompok tarjih adalah kecenderungan internalisasi yang berlebihan (inward-looking). Organisasi bisa terjebak dalam labirin perdebatan fikih yang tak berujung sehingga kurang gesit, bahkan gagap, dalam merespons krisis global yang bersifat eksternal dan kontemporer, seperti krisis lingkungan (ekoteologi), keadilan gender, hingga etika kecerdasan buatan (artificial intelligence).
Ketiga, kelompok penggerak sosial. Menggunakan rasionalitas instrumental yang berorientasi pada nilai kemanfaatan nyata, kelompok ini bergerak memajukan masyarakat melalui pendidikan dasar, layanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi kaum mustad'afin. Mereka berkarakter pragmatis, solutif, dan cair dalam berkolaborasi lintas sektor.
Kendati demikian, sosiologi memperingatkan bahwa dominasi mutlak kaum aktivis sosial tanpa jangkar teologis yang kuat berisiko menjerumuskan Muhammadiyah pada secularized activism, yakni gerakan sosial yang kehilangan distingsi nilai ideologis keislamannya dan mencair menjadi sekadar organisasi nirlaba (NGO) kemanusiaan.
Keempat, kelompok profesional, yakni teknokrat yang mengelola jejaring besar Amal Usaha Muhammadiyah. Mental model mereka ditentukan oleh efisiensi, inovasi, akuntabilitas, dan keunggulan kompetitif. Jika faksi teknokrat-manajerial ini mendominasi kepemimpinan struktural, ancaman yang mengintai adalah "korporatisasi Muhammadiyah".
Organisasi berisiko berubah menjadi birokrasi yang dingin, kalkulatif, dan kapitalistik. Hal ini perlahan dapat mengikis etos asli Muhammadiyah sebagai gerakan keumatan yang lahir dari ketulusan (ikhlas) dan semangat memihak kaum miskin.
Menjaga Keseimbangan demi Masa Depan Muhammadiyah
Komposisi internal di jajaran kepemimpinan Muhammadiyah pada setiap masanya secara langsung menentukan arah kompas sosial-politiknya di ruang publik. Pilihan relasi dengan negara, pasar, dan masyarakat sipil senantiasa merupakan hasil negosiasi atas dominasi kelompok di dalam tubuh organisasi.
Apabila kelompok pendakwah dan ulama tarjih memegang kendali utama, Muhammadiyah cenderung menarik diri ke menara gading keagamaan. Organisasi akan menjaga jarak yang sangat ketat (high-distancing) dari panggung politik praktis dan memilih berfokus pada agenda pemurnian moral serta spiritual masyarakat dari bawah.
Sebaliknya, jika pucuk kepemimpinan dikuasai oleh kelompok penggerak sosial, wajah Muhammadiyah akan tampil lebih progresif di ruang publik. Muhammadiyah akan vokal melakukan advokasi kebijakan publik, membela hak-hak masyarakat adat, hingga menolak eksploitasi agraria, meski mungkin memilih bermain aman dan kurang tertarik memperdebatkan isu-isu keagamaan yang kontroversial di media massa.
Konsekuensi berbeda muncul ketika faksi profesional mengambil alih kemudi. Muhammadiyah berpotensi bergeser menjadi organisasi yang sangat akomodatif terhadap pasar dan kekuasaan (corporate and government-friendly). Hubungan kerja sama dengan pemerintah dan sektor swasta akan terjalin semakin erat demi kelancaran ekspansi amal usaha. Namun, mahar yang harus dibayar sangat mahal: Muhammadiyah terancam kehilangan taji kritisisme profetiknya dalam menyuarakan ketidakadilan sistemik atau kebijakan negara yang merugikan rakyat kecil.
Dalam khazanah pemikiran Islam, pembagian peran teologis di dalam gerakan dakwah merupakan manifestasi konsep fardhu kifayah yang beroperasi pada tatanan kolektif. Konsep Islam Berkemajuan yang diusung Muhammadiyah sejatinya menolak dikotomi antara kesalehan ritual (habluminallah) dan kesalehan sosial (habluminannas). Keduanya merupakan satu kesatuan tauhid yang tidak terpisahkan.
Dari sudut pandang ini, keempat kelompok internal Muhammadiyah tersebut tidak boleh saling menegasikan, melainkan harus diikat dalam tali kalimatun sawa demi menegakkan risalah dakwah secara kaffah. Di sinilah pentingnya menjaga prinsip keseimbangan (tawazun). Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang berlebihan, termasuk dominasi sepihak satu orientasi keagamaan dalam sebuah harakah, akan merusak tatanan kemaslahatan bersama.
Sinergi keberlanjutan tersebut memerlukan tiga langkah strategis institusional, yakni dialog intelektual kontemporer, manajemen kolaboratif transformatif, dan pendekatan dakwah holistik (bil-lisan dan bil-hal). Ketiga langkah tersebut memastikan bahwa Muhammadiyah tetap mampu merawat kemurnian ajaran sekaligus menghadirkan solusi nyata bagi persoalan umat dan bangsa.
Konvensi dan harmoni antarkelompok ini sayangnya tidak dapat tumbuh secara mekanis atau otomatis. Keseimbangan struktural hanya mungkin tercapai apabila lahir kesadaran kolektif (collective consciousness) di jajaran kepemimpinan pada setiap tingkatan, mulai dari Pusat hingga Ranting. Para pemegang amanah kepemimpinan di Muhammadiyah harus memiliki kerendahan hati (tawadhu) untuk mewaspadai gejala imperialisme corak gerakan oleh satu kelompok tertentu.
Kepemimpinan Muhammadiyah tidak boleh terjebak pada tirani mayoritas salah satu faksi. Sebaliknya, pucuk pimpinan harus bertindak sebagai dirigen yang arif, mampu merangkul seluruh potensi, serta terus menggelorakan inovasi Islam Berkemajuan. Kekuatan sejati Muhammadiyah sejak dahulu justru terletak pada kemampuannya merawat pluralitas internal demi menjaga kesinambungan mandat sejarahnya di Indonesia.
Menatap tantangan masa depan yang semakin kompleks, kredo yang harus terus dihidupkan dalam sanubari setiap kader adalah, "Bersatu dalam Khidmat, Berbeda dalam Gerak." Hanya dengan merawat keseimbangan ini, Muhammadiyah akan tetap teguh dalam akidah, tanggap terhadap perubahan sosial, serta unggul dalam tata kelola modernitas global. (*)
Jakarta, 29 Juni 2026
Tambah komentar baru