Anang Dony Irawan
Wakil Ketua PCM Sambikerep, Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya
Aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di Jakarta pada 12 Juni 2026 kembali mengingatkan publik pada satu pertanyaan mendasar dalam kehidupan demokrasi: apakah negara hadir untuk mendengar suara rakyat, atau justru membatasi ruang rakyat untuk bersuara?
Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi turun ke jalan membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah. Mereka menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga kebutuhan pokok, harga BBM, hingga berbagai program pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Apa pun pandangan terhadap tuntutan tersebut, satu hal yang tidak dapat diperdebatkan adalah bahwa mereka memiliki hak untuk menyampaikan pendapat.
Hak tersebut bukan sekadar hak moral, melainkan hak konstitusional yang dijamin Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jaminan itu diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang mengatur bahwa warga negara berhak menyampaikan pikiran secara bebas dan bertanggung jawab.
Karena itu, demonstrasi tidak boleh dipandang sebagai ancaman. Demonstrasi adalah salah satu instrumen demokrasi yang memungkinkan rakyat menyampaikan kritik, masukan, dan koreksi terhadap jalannya pemerintahan. Bahkan, dalam banyak kesempatan, kritik yang lahir dari jalanan sering kali menjadi alarm bagi pemerintah untuk menyadari persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
Yang menjadi persoalan adalah ketika mahasiswa yang hendak menyampaikan aspirasi justru dihadapkan pada pemblokadean akses menuju lokasi aksi. Laporan mengenai bus mahasiswa yang dialihkan dan tidak dapat menuju titik demonstrasi menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen negara dalam menjamin kebebasan berpendapat.
Di sinilah peran kepolisian menjadi penting untuk dievaluasi. Kepolisian Republik Indonesia bukan hanya aparat penegak hukum, tetapi juga institusi yang memiliki fungsi melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Fungsi tersebut secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar tugas kepolisian.
Sebagai pengayom masyarakat, polisi seharusnya hadir untuk memastikan demonstrasi berlangsung aman, tertib, dan damai. Tugas polisi adalah menjaga agar tidak terjadi bentrokan, mencegah tindakan anarkis, serta melindungi keselamatan seluruh pihak yang terlibat. Namun, menjaga keamanan tidak sama dengan membatasi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat.
Ketika akses demonstrasi diblokade atau massa aksi dihalangi mencapai lokasi yang telah direncanakan, muncul kesan bahwa negara lebih sibuk mengendalikan suara kritik daripada mendengarkannya. Persepsi semacam ini berbahaya bagi demokrasi karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat.
Kehadiran aparat seharusnya menciptakan rasa aman, bukan rasa takut. Polisi seharusnya menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, bukan tembok yang memisahkan keduanya. Ketika mahasiswa datang membawa spanduk dan tuntutan, mereka seharusnya dipandang sebagai warga negara yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya, bukan sebagai pihak yang harus dicurigai, apalagi dihadang.
Situasi tersebut semakin menimbulkan tanda tanya ketika dalam pengamanan aksi turut terlihat kehadiran unsur TNI. Padahal, demonstrasi mahasiswa merupakan ruang sipil yang pada dasarnya berada dalam lingkup pengamanan kepolisian. Kehadiran aparat militer dalam konteks demonstrasi sipil berpotensi memunculkan kekhawatiran publik mengenai semakin kaburnya batas antara urusan pertahanan negara dan kehidupan sipil yang demokratis.
Lebih jauh lagi, salah satu tuntutan mahasiswa dalam aksi tersebut adalah penghentian militerisme di ranah sipil. Oleh karena itu, kehadiran aparat militer di sekitar aksi justru menghadirkan ironi yang sulit diabaikan.
Pemerintah sering mengingatkan bahwa kekuasaan diperoleh melalui mandat rakyat. Namun, mandat rakyat tidak berhenti pada saat pemungutan suara. Dalam demokrasi, mandat juga berarti kesediaan untuk mendengar suara rakyat setelah pemilu selesai. Kritik, protes, dan demonstrasi adalah bagian dari komunikasi antara rakyat dan pemerintah yang tidak boleh diputus oleh sekat-sekat kekuasaan.
Apabila pemerintah yakin berada di jalur yang benar, maka kritik tidak perlu ditakuti. Aspirasi tidak perlu dihadang. Demonstrasi tidak perlu diblokade. Sebab, demokrasi yang matang bukanlah demokrasi yang bebas dari kritik, melainkan demokrasi yang mampu menerima kritik tanpa kehilangan kepercayaan diri.
Mahasiswa yang turun ke jalan bukanlah musuh negara. Mereka adalah bagian dari rakyat yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan kegelisahan atas kondisi bangsa. Tugas negara bukan membungkam atau menghalangi mereka, melainkan memastikan suara tersebut dapat disampaikan secara aman, tertib, dan bermartabat.
Karena pada akhirnya, polisi sebagai pengayom masyarakat seharusnya berdiri di garis depan untuk melindungi hak warga negara, bukan menjadi simbol penghalang bagi rakyat yang ingin didengar. Demokrasi akan semakin kuat ketika negara membuka ruang dialog, bukan ketika suara rakyat berhenti di depan barikade. (*)
Tambah komentar baru