Nashrul Mu'minin
Content Writer
Tahun 2026 menjadi alarm keras bagi Indonesia. Kasus kekerasan dan pelecehan seksual muncul hampir setiap hari di ruang digital, kampus, sekolah, pondok, transportasi umum, hingga lingkungan keluarga sendiri. Ironisnya, banyak korban masih memilih diam karena takut disalahkan, diintimidasi, atau dipermalukan.
Sementara itu, pelaku sering kali lolos dari hukuman sosial bahkan memperoleh perlindungan dari relasi kuasa yang dimilikinya. Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual bukan lagi sekadar pelanggaran moral individual, melainkan krisis kemanusiaan dan kegagalan sistem hukum dalam melindungi martabat manusia.
Masalah utama yang sedang dihadapi Indonesia hari ini adalah lemahnya keberpihakan hukum terhadap korban. Banyak proses penanganan perkara berjalan lambat, berbelit, dan tidak sensitif terhadap trauma korban. Tidak sedikit korban justru ditanya soal pakaian, aktivitas malam, atau relasi pribadinya, seolah-olah korban adalah pihak yang harus membuktikan dirinya “layak dilindungi.”
Dalam kondisi seperti ini, hukum kehilangan ruh keadilan. Hukum hanya menjadi teks administratif tanpa keberanian moral untuk menyelamatkan manusia.
Hukum dan Perlindungan Korban
Di sinilah urgensi hukum progresif menjadi sangat penting. Hukum progresif tidak hanya memandang hukum sebagai kumpulan pasal, tetapi sebagai alat pembebasan dan perlindungan kemanusiaan. Gagasan ini menekankan bahwa hukum harus berpihak kepada korban, bukan tunduk pada formalitas prosedur semata.
Ketika masyarakat sedang menghadapi ledakan kekerasan seksual, aparat penegak hukum tidak cukup hanya “menjalankan aturan,” tetapi harus menghadirkan rasa aman, empati, dan keadilan nyata.
Negara sebenarnya telah memberikan landasan konstitusional yang tegas. Dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan:
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan.”
Pasal ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap tubuh dan martabat manusia adalah hak konstitusional. Artinya, ketika korban kekerasan seksual tidak mendapatkan perlindungan maksimal, negara sedang gagal menjalankan amanat konstitusi.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebenarnya menjadi langkah penting dalam menghadirkan keadilan bagi korban. UU ini menegaskan perlindungan korban, restitusi, pemulihan psikologis, dan hukuman terhadap pelaku. Namun, implementasinya masih menghadapi banyak hambatan: minimnya edukasi aparat, budaya patriarki, hingga rendahnya keberanian masyarakat melapor.
Fenomena maraknya kekerasan seksual juga dipengaruhi beberapa sebab utama. Pertama, degradasi moral akibat normalisasi pornografi dan kekerasan digital yang mudah diakses tanpa kontrol. Kedua, budaya patriarki yang masih memandang perempuan sebagai objek.
Ketiga, lemahnya pendidikan seksual berbasis etika dan agama. Keempat, rendahnya efek jera terhadap pelaku karena hukuman sering dianggap tidak setimpal. Kelima, media sosial yang kadang justru menjadi ruang eksploitasi dan pelecehan baru.
Akibatnya sangat mengerikan. Korban mengalami trauma berkepanjangan, depresi, kehilangan rasa percaya diri, gangguan pendidikan, bahkan ada yang memilih mengakhiri hidup. Dampaknya tidak berhenti pada individu, tetapi juga merusak masa depan bangsa. Generasi muda tumbuh dalam ketakutan, ruang publik menjadi tidak aman, dan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap hukum.
Perspektif Islam dan Keadilan
Islam memandang kekerasan seksual sebagai kejahatan serius terhadap kehormatan manusia. Al-Qur’an menegaskan pentingnya menjaga kesucian dan martabat:
وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا
“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk.”
(QS. Al-Isra’: 32)
Ayat ini bukan hanya melarang zina, tetapi juga melarang segala jalan yang mengarah pada pelecehan seksual, eksploitasi tubuh, dan perbuatan yang merendahkan kehormatan manusia. Islam hadir untuk menjaga lima tujuan utama syariat (maqashid syariah), salah satunya menjaga kehormatan manusia (hifz al-‘irdh).
Allah juga berfirman:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan.”
(QS. An-Nahl: 90)
Keadilan dalam konteks kekerasan seksual berarti keberanian membela korban dan menghukum pelaku secara tegas tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada kompromi terhadap pelaku hanya karena jabatan, popularitas, atau kekuatan ekonomi.
Dalam hadis Nabi Muhammad juga ditegaskan:
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.”
(HR. Ibnu Majah)
Hadis ini menjadi prinsip besar bahwa segala bentuk tindakan yang melukai fisik, mental, dan kehormatan orang lain adalah perbuatan yang harus dicegah dan dihukum.
Karena itu, membumikan hukum progresif di Indonesia bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Aparat hukum harus lebih berani menggunakan perspektif perlindungan korban. Pendidikan seksual berbasis moral dan agama harus diperkuat sejak dini. Media sosial perlu diawasi lebih serius dari konten eksploitasi seksual. Kampus, sekolah, dan lembaga keagamaan juga harus memiliki sistem perlindungan korban yang jelas dan berpihak.
Indonesia tidak boleh menjadi negeri yang membiarkan perempuan dan anak hidup dalam ketakutan. Hukum harus kembali menjadi penjaga nurani, bukan sekadar penjaga prosedur. Jika negara lambat bertindak, kekerasan seksual akan terus tumbuh menjadi wabah sosial yang menghancurkan masa depan generasi bangsa. Saatnya hukum progresif hadir dengan keberanian: melindungi korban, menghukum pelaku, dan memulihkan martabat kemanusiaan Indonesia. (*)
Tambah komentar baru