Ace Somantri
Petugas penyelenggara ibadah haji; dosen Universitas Muhammadiyah Bandung
Organisasi masyarakat Islam Muhammadiyah merupakan institusi resmi yang tercatat sejak masa Hindia Belanda, jauh sebelum Indonesia merdeka. Wajar jika Muhammadiyah disebut sebagai ormas Islam yang dinamis, karena selalu responsif terhadap perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Baik dinamika yang muncul dari internal persyarikatan maupun dari faktor eksternal, semuanya disikapi dengan pembaruan pemikiran dan gerakan.
Sejak sebelum, menjelang, hingga setelah kemerdekaan, Muhammadiyah terus melakukan tajdid dalam pemikiran dan praksis gerakan. Hal ini menjadi tradisi keilmuan sekaligus langkah nyata di tengah masyarakat, baik yang tampak maupun tidak terlihat secara kasat mata. Salah satu contoh awal adalah ketika Kiai Ahmad Dahlan melakukan pembaruan dalam praktik keberagamaan umat Islam, seperti memberantas takhayul, bid’ah, dan khurafat, serta meluruskan arah kiblat. Pada masanya, langkah ini merupakan keberanian ilmiah sekaligus inovasi pemikiran yang mendorong lahirnya pembaruan dalam kehidupan umat.
Diterima atau tidak oleh masyarakat, bagi Muhammadiyah hal tersebut bukan persoalan. Karakter beragama yang dibangun dalam persyarikatan bersifat terbuka terhadap perbedaan pandangan dan pendapat, khususnya di kalangan umat Islam.
Dinamika Haji dan Ijtihad DAM
Dalam menyikapi ibadah haji, Muhammadiyah senantiasa mencermati dinamika pelaksanaannya, khususnya bagi jemaah Indonesia. Kaifiyat rukun dan wajib haji pada dasarnya bersandar pada Al-Qur’an dan As-Sunnah. Namun, dalam kondisi tertentu yang bersifat dzonni, terdapat ruang ijtihad untuk memberikan rukhsoh atau keringanan, termasuk dalam hal pembayaran DAM.
Melalui Majelis Tarjih dan Tajdid, Muhammadiyah mengeluarkan fatwa bahwa penyembelihan hewan DAM dapat dilakukan di luar tanah suci, termasuk di Indonesia. Keputusan ini dilandasi berbagai pertimbangan, antara lain meningkatnya jumlah jemaah haji, khususnya yang mengambil haji tamattu’, sehingga kebutuhan penyembelihan hewan semakin besar.
Di sisi lain, keterbatasan lokasi penyembelihan di Arab Saudi serta persoalan teknis seperti sanitasi dan distribusi daging menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, pelaksanaan DAM di tanah air dinilai lebih praktis, strategis, dan mampu memberikan manfaat yang lebih luas, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk dalam upaya penanganan stunting.
Pemerintah Indonesia pun merespons hal ini dengan membuka opsi pelaksanaan DAM di dalam negeri. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kemaslahatan yang lebih besar, tanpa mengurangi nilai syar’i dari ibadah tersebut.
DAM sebagai Ruang Sosial-Ekonomi
Jika ditelaah lebih jauh, pelaksanaan DAM tidak hanya berdimensi ritual, tetapi juga memiliki potensi sosial dan ekonomi yang besar. Dengan jumlah jemaah haji Indonesia yang mencapai lebih dari 200 ribu orang setiap tahun, nilai ekonomi dari pelaksanaan DAM bisa mencapai angka yang sangat signifikan.
Potensi ini perlu dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Distribusi daging hasil penyembelihan di tanah air dapat diarahkan kepada masyarakat fakir miskin dan wilayah yang mengalami krisis gizi. Dengan demikian, nilai ibadah tidak hanya berhenti pada aspek ta’abudi, tetapi juga meluas pada dimensi kemanusiaan dan kesejahteraan umat.
Muhammadiyah melalui fatwa tarjihnya telah memberikan arah yang jelas, termasuk ketentuan waktu, jenis hewan, serta mekanisme distribusi yang sesuai syariat. Ke depan, diperlukan penguatan pada aspek implementasi, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, agar pelaksanaan DAM benar-benar memberikan manfaat optimal.
Menuju Fikih Haji Berkemajuan
Keputusan Muhammadiyah ini merupakan langkah maju dalam pengembangan fikih haji yang lebih kontekstual. Tajdid sebagai karakter utama persyarikatan menuntut adanya keberanian dalam merespons perubahan zaman, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat.
Ibadah haji sejatinya bukan hanya ritual, tetapi juga memiliki dimensi peradaban. Di balik setiap rangkaian ibadah, terdapat nilai-nilai strategis yang dapat dikembangkan untuk kemajuan umat. Seperti halnya pemahaman Kiai Ahmad Dahlan terhadap Surah Al-Ma’un yang melahirkan berbagai amal usaha, demikian pula ibadah haji menyimpan potensi besar untuk membangun peradaban Islam yang lebih maju.
Oleh karena itu, umat Islam perlu membangun cara pandang yang lebih rasional dan progresif dalam memahami ajaran agama. Tidak sekadar berhenti pada aspek formal-ritual, tetapi juga menggali makna dan hikmah yang lebih luas untuk kehidupan.
Melalui langkah ini, Muhammadiyah kembali menunjukkan perannya sebagai gerakan pembaruan yang mampu menghadirkan solusi bagi persoalan umat. Dengan semangat optimisme, diharapkan persyarikatan terus menjadi pelopor dalam membangun peradaban Islam yang berkemajuan dan berkeadaban. (*)
Makkah, April 2026
Wallahu’alam.
Tambah komentar baru