Azmi Izuddin
Sekretaris PCM Genteng, Mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Ampel Surabaya
Sudah berapa kali kita menyaksikan siswa yang mampu melafalkan rumus fisika dengan fasih, namun tidak dapat menjelaskan mengapa sebuah benda jatuh ke bumi? Atau murid yang hafal butir-butir Pancasila di luar kepala, tetapi gagap ketika ditanya makna keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari?
Fenomena ini bukan sekadar anekdot di ruang kelas. Ini adalah potret dari sebuah paradigma pendidikan yang telah lama menempatkan hafalan sebagai mahkota tertinggi proses belajar.
Momentum Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2026, kiranya menjadi saat yang tepat untuk merefleksikan ke mana arah pendidikan Indonesia sesungguhnya melangkah. Di tengah gegap gempita transformasi kebijakan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di bawah kepemimpinan Menteri Abdul Mu’ti telah mengusung pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning sebagai salah satu program unggulan.
Bagi sebagian kalangan, ini mungkin terkesan sebagai jargon baru dalam panjang daftar kebijakan pendidikan yang silih berganti. Namun bagi mereka yang memahami akar persoalan pendidikan Indonesia, gagasan ini menyimpan harapan yang sesungguhnya.
Memahami Deep Learning
Penting untuk menegaskan sejak awal bahwa deep learning dalam konteks kebijakan Kemendikdasmen tidaklah identik dengan deep learning dalam kecerdasan buatan. Yang dimaksud di sini adalah pembelajaran mendalam dalam tradisi pedagogi, sebuah pendekatan yang mendorong peserta didik tidak sekadar menerima dan mengulang informasi, melainkan memproses, menganalisis, mengevaluasi, dan bahkan menciptakan pengetahuan baru.
Dalam kerangka Taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson dan Krathwohl, proses kognitif manusia bergerak dari tingkatan terendah, yaitu mengingat (remembering), menuju tingkatan tertinggi, yakni mencipta (creating). Pendidikan Indonesia selama ini terlalu nyaman berdiam di tingkatan terbawah.
Ujian-ujian yang berbasis recall, budaya belajar dadakan menjelang ujian, dan sistem evaluasi yang mengagungkan nilai numerik tanpa mempertimbangkan proses berpikir adalah cerminan nyata dari betapa dangkalnya proses pembelajaran yang telah berlangsung.
Pendekatan pembelajaran mendalam sejatinya berakar pada tradisi konstruktivisme yang dirintis oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Piaget menegaskan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh individu melalui interaksi dengan lingkungan, sementara Vygotsky menambahkan dimensi sosial dalam proses konstruksi pengetahuan tersebut melalui konsep Zone of Proximal Development (ZPD).
Dalam spirit inilah pembelajaran mendalam beroperasi. Siswa tidak diperlakukan sebagai wadah kosong yang perlu diisi, melainkan sebagai subjek aktif yang membangun pemahamannya sendiri.
Realitas Pendidikan Indonesia
Data tidak pernah berbohong. Skor PISA (Programme for International Student Assessment) Indonesia yang secara konsisten berada di kuartil bawah di antara negara-negara peserta bukan semata persoalan teknis pengukuran, melainkan cerminan dari kedangkalan proses berpikir yang dihasilkan sistem pendidikan kita.
Siswa Indonesia umumnya mampu mengerjakan soal-soal rutin, namun kerap tergagap ketika dihadapkan pada soal kontekstual yang menuntut penalaran dan transferabilitas pengetahuan.
David Ausubel, melalui teori meaningful learning-nya, telah lama mengingatkan bahwa pembelajaran bermakna terjadi ketika pengetahuan baru dikaitkan secara substantif dengan struktur kognitif yang telah dimiliki pelajar. Inilah yang membedakan belajar bermakna dari belajar mekanis (rote learning).
Sayangnya, sistem pendidikan kita selama puluhan tahun justru menyuburkan rote learning melalui desain kurikulum yang padat, tekanan target nilai, dan evaluasi yang tidak memberi ruang bagi proses berpikir tingkat tinggi.
Mendukung dengan Mata Terbuka
Mendukung arah kebijakan deep learning bukan berarti menutup mata terhadap tantangan implementasinya. Justru kita berkewajiban moral untuk menyuarakan catatan kritis agar program ini tidak berakhir sebagai kebijakan yang indah di atas kertas namun tertatih di lapangan.
Pertama, tantangan terbesar terletak pada kesiapan guru. Deep learning menuntut guru yang tidak hanya mahir menyampaikan konten, tetapi juga mampu merancang pengalaman belajar yang memancing proses berpikir tingkat tinggi, memfasilitasi diskusi yang produktif, dan melakukan asesmen yang autentik. Ini adalah profil guru yang jauh berbeda dari apa yang selama ini dilatih melalui paradigma teacher-centered.
Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang sedang digencarkan Kemendikdasmen perlu secara eksplisit mengintegrasikan kompetensi pedagogis deep learning ke dalam kurikulumnya, bukan sebagai modul tambahan, melainkan sebagai ruh dari seluruh proses pendidikan guru.
Kedua, inkonsistensi antara pendekatan pembelajaran dan sistem evaluasi adalah jebakan yang wajib dihindari. Adalah kontradiktif apabila guru didorong menerapkan pembelajaran mendalam di kelas, sementara Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang baru diperkenalkan masih didominasi soal-soal berbasis ingatan.
Asesmen dan pembelajaran harus berjalan dalam satu nafas. Jika kita ingin siswa berpikir mendalam, maka ujian pun harus mengukur kedalaman berpikir, bukan sekadar keluasan hafalan.
Ketiga, kesenjangan infrastruktur dan sumber daya antarwilayah tetap menjadi variabel kritis. Deep learning membutuhkan lingkungan belajar yang kondusif, seperti perpustakaan yang memadai, akses terhadap sumber belajar yang beragam, rasio guru-murid yang wajar, hingga ruang fisik yang mendukung pembelajaran kolaboratif.
Pemerataan yang masih menjadi pekerjaan rumah besar pendidikan Indonesia tidak dapat diabaikan dalam implementasi program ini.
Menyambut Perubahan
Ki Hadjar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional yang kita peringati setiap 2 Mei, telah lebih dahulu meletakkan fondasi filosofis yang sejalan dengan semangat pembelajaran mendalam. Konsep Tri-N: niteni (mengamati), nirokke (meniru), dan nambahi (mengembangkan), merangkum proses belajar yang tidak berhenti pada peniruan, melainkan bermuara pada inovasi dan pengembangan.
Deep learning, dalam perspektif ini, bukanlah gagasan asing yang diimpor dari luar, ia adalah kelanjutan dari cita-cita pendidikan kita sendiri yang belum tuntas diwujudkan.
Hari Pendidikan Nasional 2026 semestinya bukan sekadar upacara bendera dan pidato seremonial. Ia adalah undangan untuk berefleksi dan berkomitmen ulang bahwa pendidikan yang sesungguhnya bukan tentang seberapa banyak yang bisa diingat siswa saat ujian, melainkan tentang seberapa dalam mereka memahami dunia dan seberapa cakap mereka mengubahnya menjadi lebih baik.
Revolusi cara belajar tidak akan selesai dalam satu kebijakan atau satu periode pemerintahan. Ia membutuhkan kesabaran ekosistem: guru yang terus bertumbuh, orang tua yang mendukung proses, bukan sekadar nilai, pemerintah daerah yang mengalokasikan sumber daya dengan sungguh-sungguh, dan masyarakat akademik yang terus mengawal dengan data serta kajian yang bertanggung jawab.
Namun perjalanan seribu mil harus dimulai dengan satu langkah yang benar. Dan langkah menuju pembelajaran mendalam adalah langkah yang benar.
Sebab, keberhasilan sejati pendidikan bukan dirayakan ketika seorang siswa mampu menjawab soal ujian dengan sempurna, melainkan ketika ia berdiri di hadapan dunia yang kompleks dan penuh ketidakpastian, lalu berkata dengan yakin: “Saya paham, dan saya bukan sekadar hafal.” (*)
Tambah komentar baru