Ni’ma Ashri Nur Syafa’at
Ketua PCNA Sukomanunggal, Mahasiswi Prodi Matematika FMIPA Unesa
Pengumuman Uang Kuliah Tunggal (UKT) jalur SNBP tahun ini kembali menyisakan riuh di ruang publik. Media sosial dipenuhi keluhan, mulai dari skema penetapan yang dianggap tidak transparan hingga besaran nominal yang dirasa mencekik.
Salah satu narasi yang paling santer terdengar adalah keluhan dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Banyak yang beranggapan bahwa status PNS otomatis menempatkan seorang mahasiswa pada golongan UKT tertinggi.
Namun, jika kita melihat lebih dalam, persoalan UKT ini bukan sekadar masalah satu profesi, melainkan cermin dari sistem pendataan kesejahteraan kita yang masih kaku dan sering kali tidak sinkron dengan realitas ekonomi di lapangan.
Sebagai mahasiswa yang bergelut dengan logika matematika setiap hari, saya melihat ada sebuah paradoks dalam variabel “kemampuan ekonomi” yang digunakan perguruan tinggi. Dalam matematika, kita mengenal variabel yang pasti, namun dalam kehidupan sosial, variabel “mampu” bersifat sangat fluktuatif dan subjektif.
Jebakan Status dan Data yang Kaku
Memang benar, ada stigma bahwa keluarga dengan orang tua PNS, pegawai swasta tetap, atau wiraswasta adalah golongan “aman”. Padahal, gaji bulanan sering kali tidak sejalan dengan pengeluaran riil. Cicilan rumah, biaya kesehatan anggota keluarga yang sakit, hingga tanggungan jumlah anak yang sekolah sering kali luput dari hitungan algoritma penentu UKT.
Masalah utama muncul ketika mahasiswa dari keluarga ini ingin mengajukan banding atau penurunan UKT. Mereka sering kali terbentur dinding birokrasi: Data Kemiskinan. Banyak keluarga yang secara riil kesulitan, namun tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau tidak memiliki surat keterangan dari Dinas Sosial.
Di sinilah letak dilema moralnya. Banyak orang tua yang memiliki harga diri tinggi dan enggan melabeli diri mereka sebagai “keluarga miskin” hanya demi selembar kertas dari Dinsos. Mereka berada di area abu-abu: tidak cukup miskin untuk dibantu negara, tetapi tidak cukup kaya untuk membayar biaya pendidikan yang melambung tinggi. Akhirnya, mereka dipaksa “mampu” oleh sistem, hanya karena tidak memiliki data kemiskinan yang legal formal.
Skala Prioritas vs Definisi Mampu
Kita perlu mempertanyakan kembali: apa sebenarnya definisi “mampu”? Sering kali, kemampuan seseorang untuk membayar UKT bukan karena mereka memiliki uang berlebih, melainkan karena mereka mendahulukan pendidikan di atas segalanya.
Ada banyak mahasiswa yang membayar UKT di atas 5 juta rupiah dengan cara menghemat pengeluaran primer lainnya, menunda perbaikan rumah, atau bahkan berutang. Mereka berkorban agar pendidikan tidak terputus.
Ironisnya, dedikasi untuk membayar tepat waktu ini terkadang dianggap sebagai bukti bahwa mereka tidak butuh bantuan. Mahasiswa dengan UKT tinggi sering kali langsung tereliminasi dari berbagai program beasiswa, padahal kondisi ekonomi mereka mungkin sedang di titik nadir.
Di sisi lain, kita juga melihat anomali di lapangan. Ada mahasiswa penerima beasiswa kurang mampu yang justru tampil dengan gaya hidup konsumtif: ponsel terbaru atau pakaian bermerek, karena dana saku beasiswa dialokasikan untuk hal-hal yang bersifat tersier.
Hal ini menciptakan kecemburuan sosial dan membuktikan bahwa variabel angka (besaran UKT) tidak selalu berbanding lurus dengan realitas gaya hidup maupun beban ekonomi yang sebenarnya.
Menuju Keadilan yang Logis
Sebagai bagian dari komunitas mahasiswa dan aktif di lembaga pers, saya melihat bahwa literasi mengenai kebijakan UKT harus diperkuat. Kampus tidak boleh hanya terpaku pada data di atas kertas. Perlu ada mekanisme verifikasi lapangan yang lebih humanis dan fleksibel.
Pertama, revisi indikator “mampu”. Kampus harus mulai mempertimbangkan rasio pengeluaran riil keluarga, bukan hanya melihat slip gaji bruto. Variabel seperti jumlah tanggungan yang masih sekolah harus diberi bobot lebih besar dalam perhitungan.
Kedua, kemudahan banding tanpa stigma. Prosedur penurunan UKT seharusnya tidak mewajibkan label “miskin” dari Dinsos bagi mereka yang memang mengalami penurunan kemampuan ekonomi mendadak (seperti PHK atau kerugian usaha) namun belum masuk dalam data pemerintah.
Ketiga, pemerataan akses beasiswa. Beasiswa tidak boleh hanya dikunci untuk mahasiswa dengan UKT rendah. Mahasiswa dengan UKT tinggi namun memiliki prestasi dan beban ekonomi yang nyata harus diberi ruang untuk mendapatkan bantuan finansial.
Pendidikan adalah hak dasar, bukan komoditas. Jika kita terus membiarkan data statistik yang kaku mengalahkan realitas kemanusiaan, maka kita sedang bergerak menuju masa depan di mana bangku kuliah hanya milik mereka yang beruntung secara administrasi.
Mari kita kembalikan semangat pendidikan: bahwa siapa pun yang mau berjuang dan memprioritaskan ilmu, tidak boleh terjegal oleh angka-angka yang tidak bisa mencerna peliknya urusan dapur manusia. (*)
Tambah komentar baru