Nashrul Mu’minin
Content writer
Peluncuran Artemis II bukan sekadar langkah teknologis menuju Bulan. Ia adalah simbol kuat bagaimana negara-negara maju—khususnya kekuatan di Global North—tetap memegang kendali atas ruang yang seharusnya menjadi milik bersama umat manusia. Antariksa kini bukan lagi ruang kosong tanpa kepentingan, tetapi medan baru kontestasi geopolitik yang sarat dominasi, bahkan menyerupai pola kolonialisme klasik dalam wajah modern.
Fenomena ini sering disebut sebagai astrokolonialisme, yakni praktik penguasaan ruang angkasa oleh segelintir negara dengan sumber daya, teknologi, dan kekuatan politik. Jika dahulu kolonialisme terjadi di bumi—menguasai tanah, rempah, dan manusia—kini ia bergerak ke orbit, menguasai satelit, jalur komunikasi, bahkan potensi tambang luar angkasa. Global South, termasuk Indonesia, kembali berada dalam posisi sebagai penonton, bukan aktor utama.
Ketimpangan Akses dan Kedaulatan Digital
Masalah utama terletak pada ketimpangan akses dan kekuasaan. Negara-negara maju memiliki teknologi peluncuran, anggaran miliaran dolar, serta regulasi yang mereka bentuk sendiri melalui aliansi internasional. Sementara negara berkembang masih berkutat dengan kebutuhan dasar. Akibatnya, ruang angkasa yang seharusnya menjadi global commons berubah menjadi arena eksklusif. Ketika satu pihak menguasai orbit, maka ia juga menguasai informasi, komunikasi, bahkan pertahanan.
Dampaknya tidak sederhana. Ketergantungan negara berkembang terhadap satelit milik negara maju menciptakan bentuk baru dari ketergantungan struktural. Data, navigasi, dan keamanan digital kita dapat dikendalikan dari luar. Ini adalah bentuk penjajahan yang lebih halus—tidak terlihat, tetapi sangat menentukan. Jika dibiarkan, maka kedaulatan digital dan kedaulatan informasi bangsa akan terkikis perlahan.
Dalam konteks hukum Indonesia, hal ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3) yang menegaskan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Jika ruang angkasa menjadi sumber daya strategis masa depan, maka logika konstitusi ini seharusnya juga diperluas ke luar bumi. Negara tidak boleh pasif dalam menghadapi dominasi global di sektor ini.
Lebih jauh, Pembukaan UUD 1945 dengan tegas menyatakan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan di atas dunia. Frasa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan” kini menemukan relevansi baru. Dunia tidak lagi terbatas pada daratan dan lautan, tetapi juga mencakup orbit dan ruang kosmik. Maka, membiarkan dominasi sepihak di antariksa sama saja dengan membiarkan kolonialisme versi baru berkembang tanpa perlawanan.
Perspektif Etika dan Tanggung Jawab Global
Dari perspektif Islam, dominasi yang menindas dan menciptakan ketimpangan jelas bertentangan dengan prinsip keadilan. Dalam Al-Qur’an, Allah berfirman:
“إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ”
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan” (QS. An-Nahl: 90).
Ayat ini menegaskan bahwa setiap bentuk penguasaan, termasuk dalam teknologi dan ruang, harus didasarkan pada keadilan, bukan eksploitasi. Astrokolonialisme, jika dibiarkan, justru bertentangan dengan nilai dasar ini karena menciptakan ketimpangan global yang sistemik.
Selain itu, Al-Qur’an juga mengingatkan:
“وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ”
“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya” (QS. Asy-Syu’ara: 183).
Ketika akses terhadap ruang angkasa dimonopoli oleh segelintir negara, maka secara tidak langsung hak negara lain untuk berkembang dan memanfaatkan teknologi juga dirugikan. Ini bukan hanya persoalan politik, tetapi juga persoalan etika global.
Namun demikian, kritik terhadap dominasi Global North bukan berarti menolak kemajuan teknologi. Justru sebaliknya, ini menjadi panggilan bagi negara-negara berkembang—termasuk Indonesia—untuk memperkuat kemandirian riset, investasi teknologi, dan kolaborasi strategis yang lebih adil. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan memiliki peran penting dalam mendorong literasi sains dan kesadaran geopolitik umat.
Sebab utama ketertinggalan kita adalah minimnya investasi pada ilmu pengetahuan dan kurangnya keberpihakan kebijakan terhadap riset jangka panjang. Akibatnya, kita hanya menjadi pengguna teknologi, bukan pencipta. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka generasi mendatang akan hidup dalam sistem global yang dikendalikan oleh segelintir kekuatan besar.
Sebaliknya, jika ada kesadaran kolektif untuk bangkit, maka ruang angkasa bisa menjadi arena kolaborasi, bukan dominasi. Dunia membutuhkan tata kelola antariksa yang adil, inklusif, dan berbasis pada prinsip kemanusiaan universal. Tanpa itu, misi seperti Artemis II hanya akan dikenang sebagai awal dari babak baru kolonialisme—bukan kemajuan bersama.
Pada akhirnya, pertanyaan mendasar yang harus diajukan adalah: apakah kita akan terus menjadi penonton dalam sejarah besar umat manusia, atau mulai mengambil peran sebagai subjek yang menentukan arah? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah antariksa menjadi ruang keadilan atau justru ruang ketimpangan baru. (*)
Tambah komentar baru