Haji, Syiah, dan Kekeliruan Memahami ”Pengakuan”

Asruri Muhammad
Pemerhati Sosial Keagamaan

Di tengah derasnya arus informasi dan perdebatan umat, sering kali sebuah fakta sederhana ditarik menjadi kesimpulan besar. Salah satunya adalah anggapan: “Arab Saudi mengizinkan Syiah berhaji, berarti mereka diakui sebagai bagian dari umat Islam secara penuh.”

Pernyataan ini terdengar logis di permukaan. Namun jika ditelaah secara ilmiah dan jernih, ia menyimpan kekeliruan dalam cara berpikir.

Ibadah Universal, Bukan Verifikasi Aqidah

Allah Ta’ala berfirman:
“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji...” (QS. Al-Hajj: 27).

Seruan ini bersifat umum. Tidak ada penjelasan bahwa hanya mereka yang telah “lulus verifikasi aqidah secara detail” yang boleh datang ke Baitullah.

Sepanjang sejarah Islam, umat datang ke Makkah dengan berbagai latar:

• Perbedaan mazhab fiqih
• Tingkatan ilmu yang beragam
• Bahkan perbedaan dalam sebagian persoalan aqidah

Namun mereka tetap berhaji.

Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan:
“Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan kaum muslimin secara umum hanya karena kesalahan atau bid’ah yang mereka lakukan.”
(Majmu’ al-Fatawa)

Ini menunjukkan bahwa keberadaan penyimpangan tidak otomatis mengeluarkan seseorang dari keislaman secara mutlak, apalagi dalam konteks ibadah umum seperti haji.

Maka, haji bukanlah forum sertifikasi aqidah, melainkan ibadah yang terbuka bagi kaum muslimin secara umum.

Antara Kebijakan Negara dan Kebenaran Agama

Kesalahan berikutnya adalah mencampuradukkan kebijakan negara dan penetapan kebenaran dalam agama. Padahal keduanya tidak identik.

Sebuah negara—termasuk Arab Saudi—mempertimbangkan banyak hal:

• Hubungan diplomatik antarnegara muslim
• Stabilitas keamanan
• Realitas geopolitik dunia Islam

Dalam kerangka ini, membuka akses haji adalah bagian dari pengelolaan umat secara global, bukan penetapan kebenaran teologis.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah menjelaskan tentang kelompok Syiah:
“Mereka memiliki kesalahan dan bid’ah, bahkan sebagian keyakinan mereka termasuk penyimpangan yang besar. Namun tidak semua mereka dihukumi sama; perlu perincian.”

Artinya, bahkan dalam pandangan ulama resmi Saudi sendiri, ada kritik aqidah yang tegas, meskipun dalam praktik sosial mereka tetap berinteraksi dalam kerangka umat Islam.

Syiah: Satu Nama, Banyak Realitas

Kesalahan berikutnya adalah generalisasi.

“Syiah” bukan satu entitas tunggal. Ia mencakup spektrum:

• Dari yang relatif dekat kepada Ahlus Sunnah
• Hingga yang memiliki penyimpangan serius dalam:
  • Sikap terhadap sahabat
  • Konsep imamah
  • Sumber-sumber ajaran agama

Syaikh Yusuf al-Qaradawi menyatakan:
“Di antara Syiah ada yang masih dalam lingkup Islam, dan ada pula yang ghuluw (berlebihan) hingga keluar dari batas.”

Maka menjadikan satu kebijakan umum sebagai legitimasi seluruh kelompok adalah pendekatan yang tidak ilmiah.

Manhaj Ahlus Sunnah: Adil dan Proporsional

Di sinilah letak keindahan manhaj Ahlus Sunnah:

• Tidak mudah mengkafirkan
• Tidak pula membenarkan penyimpangan

Imam Adz-Dzahabi rahimahullah berkata:
“Jika setiap orang yang salah kita kafirkan, niscaya tidak tersisa seorang pun bersama kita.”

Sikap ini mengajarkan keseimbangan:

• Dalam muamalah: tetap mengakui sebagai bagian dari umat secara umum
• Dalam aqidah: tetap melakukan kritik dan pelurusan

Inilah sikap yang hilang dalam banyak perdebatan hari ini.

Antara Kesederhanaan Narasi dan Kerumitan Realitas

Mengapa sebagian kita mudah tergelincir dalam kesimpulan seperti ini?

Karena kita sering:

• Menginginkan jawaban cepat untuk persoalan kompleks
• Mencari pembenaran, bukan kebenaran
• Lebih nyaman dengan narasi sederhana daripada analisis yang jernih

Padahal Allah telah mengingatkan:
“Jika datang kepadamu suatu berita, maka telitilah...” (QS. Al-Hujurat: 6).

Kembali kepada Kejujuran Ilmu

Mengizinkan Syiah berhaji bukan berarti membenarkan seluruh keyakinannya.

Sebaliknya, mengkritik keyakinan mereka juga tidak otomatis mengeluarkan mereka dari Islam secara mutlak.

Di antara dua kutub inilah umat harus berdiri:

• Tidak gegabah dalam menghukumi
• Tidak pula longgar dalam prinsip

Karena pada akhirnya, yang lebih penting bukan sekadar: siapa diakui dan siapa tidak, melainkan: apakah kita telah jujur dalam memahami agama, dan adil dalam menilai umat. (*)