Ace Somantri
Wakil Ketua PW Muhammadiyah Jawa Barat
Sebenarnya bukan hal yang luar biasa, apalagi sesuatu yang dahsyat tentang perbedaan hari raya Idul Fitri di tahun Hijriah. Hal demikian biasa saja di tubuh Persyarikatan Muhammadiyah. Persoalan tersebut merupakan dinamika pasang surut dalam memahami perkembangan pemikiran keislaman dengan metode dan pendekatan yang relatif sering berubah. Ini pun bukan inkonsistensi sikap, melainkan sebuah cara lain bersikap konsisten terhadap perubahan zaman. Begitu pun dalam menyikapi perbedaan pandangan dan hasil musyawarah dari diskusi dan kajian yang dilaksanakan secara formal.
Lucu dan unik, saat perbedaan hari raya selalu identik dengan ormas Islam Muhammadiyah yang dikesankan relatif negatif, dengan opini dan pandangan beberapa elite yang senantiasa menilai Muhammadiyah mendahului dan tidak taat terhadap pemerintah.
Fakta dan realita berkata lain. Dinamika Persyarikatan Muhammadiyah seiring waktu membuka ruang dialog berbagai generasi, khususnya telah memberi kesan kepada generasi Z bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi modern yang lebih maju dari organisasi masyarakat Islam lainnya. Terlepas diakui atau tidak, secara sosiologis banyak dari mereka yang memilih masuk sekolah dan melanjutkan studi di perguruan tinggi Muhammadiyah.
Sebagaimana terlihat, hampir di semua kampus di kota-kota besar dapat dipastikan lebih dari 80% mahasiswa berlatar belakang bukan dari keluarga yang berasal dari paham dan aktivis Muhammadiyah. Hal itu menjadi bukti nyata bahwa Muhammadiyah dapat diterima oleh masyarakat tanpa harus memaksa mereka. Begitu pula saat perbedaan paham cabang furuiyah secara praktis dalam kaifiyat ibadah ta’abudi.
Bagi Muhammadiyah, selama keyakinan tauhidnya bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunnah, maka diberikan toleransi, kecuali mereka yang secara sukarela berikrar mengkaderkan diri menjadi anggota Muhammadiyah.
Perbedaan cabang atau furuiyah dalam ibadah dipandang sebagai bagian dari dinamika keberagamaan yang harus dirawat untuk saling menjaga dan mentoleransi, sehingga ukhuwah Islamiyah tetap terbina dengan baik. Bahkan, ada ungkapan yang membangun spirit kebersamaan dalam perbedaan, yaitu “perbedaan umatku adalah rahmat”.
Maka penting dipahami bersama, saat terjadi perbedaan dalam penentuan tanggal pada bulan Hijriah yang sering muncul ke permukaan, khususnya dalam menentukan 1 Ramadan dan 1 Syawal atau Idul Fitri, umat Islam tidak boleh terjebak dalam narasi adu domba yang menyesatkan dan menghancurkan nilai-nilai ukhuwah. Apalagi jika narasi tersebut dibuat oleh tokoh sentral umat Islam.
Muhammadiyah telah berusia cukup dewasa, bahkan telah memasuki abad kedua. Sikap berpikir dan kebijakannya lebih berorientasi pada kemajuan umat manusia menuju terciptanya masyarakat utama yang sebenar-benarnya.
Jauh sebelum negara ini berdiri, Muhammadiyah telah menjadi pemain utama dalam membangun bangsa dan negara. Oleh karena itu, penting bagi negara saat ini untuk tidak terpengaruh oleh sikap keakuan sebagai pemilik kekuasaan yang memposisikan diri sebagai penguasa mutlak atas segala hal.
Negara pada dasarnya adalah ruang untuk membangun peradaban bangsa, bukan ruang kekuasaan yang hanya berorientasi pada kepentingan golongan dan oligarki. Bahkan dalam konteks perbedaan agama sekalipun, negara harus memberi pengayoman dan perlindungan dengan penuh ketulusan serta keadilan yang beradab.
Kita yakin bahwa negara hadir untuk menjaga kedaulatan rakyat, dengan segala bentuk konstitusi dan regulasi teknis demi keadilan, kesejahteraan, dan peradaban bangsa. Salah besar jika satu kementerian membuat regulasi yang memengaruhi sikap keberagamaan dengan kecenderungan mengintervensi dan mengarah pada rezimentasi paham agama tertentu.
Hak dan kewajiban warga negara harus tunduk pada konstitusi. Begitu pula penyelenggara negara, seharusnya lebih taat dari warga negara, bahkan jika mampu mencapai zero violation of law. Namun kita menyadari, hal tersebut sulit dijalankan karena manusia memiliki kelemahan, terlebih ketika dihadapkan pada godaan material pragmatis.
Faktanya, justru penyelenggara negara yang terjerat hukum lebih banyak dan mendominasi. Tidak ada ruang tertutup bagi mereka yang berniat jahat dalam praktik korupsi. Mereka tidak lagi memilah antara gratifikasi dan korupsi; yang penting bagi mereka adalah mengisi peti berangkas dengan harta duniawi.
Sehingga, ruang sensitif keberagamaan kerap dijadikan bemper untuk dimanfaatkan dan dipolitisasi demi kepentingan kekuasaan sesaat. Begitu pula dalam perbedaan Idul Fitri, kadang dimanfaatkan oleh segelintir elite untuk membangun narasi penuh sensasi.
Fenomena Gen Z dan “Login Muhammadiyah”
Di luar dugaan, perbedaan hari raya Idul Fitri tahun ini melahirkan fenomena yang tak terduga, yakni munculnya respons generasi Z yang kritis dan objektif dalam melihat dinamika keberagamaan umat Islam di Indonesia.
Istilah “Login Muhammadiyah” yang viral di media sosial membuka ruang dialog nalar generasi milenial dan Gen Z dalam menyikapi perbedaan Idul Fitri. Narasi ini seolah menjadi ajakan untuk masuk ke dalam ruang dialektika beragama di Muhammadiyah, yang oleh mereka dipandang sebagai satu langkah lebih maju.
Namun demikian, muncul pula pertanyaan kritis: jika benar terjadi eksodus generasi Z dalam berdialektika gagasan keagamaan, apakah Muhammadiyah sudah siap dengan berbagai kelemahan dan kekurangannya?
Dikhawatirkan, ketika mereka memahami lebih dalam, justru menemukan adanya inkonsistensi antara sikap berpikir dan tindakan dengan platform gerakan Muhammadiyah.
Dengan segala kekurangan dan kelemahannya, Muhammadiyah harus bersikap terbuka terhadap kritik dan saran dari mana pun, termasuk dari kalangan generasi Z. Era digital telah menghadirkan disrupsi pemikiran yang mendorong manusia berpikir lebih rasional dan logis, tidak lagi didominasi oleh emosi subjektif.
Muhammadiyah perlu membiasakan ruang dialog terbuka. Fleksibilitas dalam wacana harus dibangun secara dialektis agar tidak jumud. Pendekatan “Tarjih Minded” dapat menjadi sarana untuk membuka dinamika keberagamaan yang kontemporer, sebagai spirit ideologi Islam yang maju dan memajukan.
Kita juga dapat belajar dari Iran, sebuah negara Muslim yang mengalami tekanan dan isolasi global. Namun dengan kekuatan intelektual yang dialektis dan konstruktif, mereka mampu menunjukkan kemandirian hingga mengejutkan dunia dalam perkembangan teknologi, baik perangkat lunak maupun keras, termasuk di bidang alutsista.
Dalam konteks Muhammadiyah, dengan segala potensi yang dimiliki, tidak seharusnya terjebak pada narasi tidak taat kepada pemerintah hanya karena perbedaan hari raya Idul Fitri. Pandangan sempit seperti itu justru mencerminkan sikap picik dan tidak mencerminkan kematangan berpikir.
Muhammadiyah perlu merevitalisasi gerakan keilmuan yang masif dan progresif, tanpa bergantung pada pemerintah. Sejarah membuktikan bahwa Muhammadiyah tidak lahir dari negara, melainkan dari gagasan dan karya nyata yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah.
Dialektika keilmuan Muhammadiyah harus berorientasi pada penguatan inovasi pemikiran yang mampu membangun peradaban, bukan sekadar gerakan mekanistik yang bersifat robotik dan mudah dikendalikan.
Gerakan keilmuan Muhammadiyah seharusnya mampu menstimulasi pemerintah untuk mengubah paradigma negara menjadi lebih berdaulat secara integratif dan holistik di seluruh aspek kehidupan. (*)
Wallahu’alam.
Bandung, April 2026
Tambah komentar baru