Anang Dony Irawan, Wakil Ketua PCM Sambikerep Surabaya, Dosen Umsura
Perbedaan dalam tubuh umat Islam Indonesia bukanlah hal baru. Sejak lama, dinamika pemikiran, metode, dan pendekatan keagamaan telah menjadi bagian dari kekayaan khazanah Islam di Nusantara.
Salah satu isu yang kembali mencuat adalah perbedaan metode penetapan awal bulan hijriah, sebagaimana disorot dalam tulisan Dr KH Ahmad Musta’in Syafi’i di bangsaonline.com tahun 2023. Tulisan tersebut mengulas perubahan metode penetapan hilal di lingkungan Muhammadiyah, dari rukyah pada era Orde Baru menuju kriteria imkan al-wujud pasca-Reformasi serta membandingkannya dengan konsistensi Nahdlatul Ulama (NU) dalam menggunakan rukyah.
Namun, di tengah perbedaan tersebut, yang patut menjadi perhatian utama bukanlah siapa yang paling benar, melainkan bagaimana umat Islam menyikapinya dengan bijak dan dewasa?
Secara historis, Muhammadiyah memang pernah menggunakan pendekatan rukyah dengan standar tertentu, bahkan kerap berujung pada metode istikmal (menggenapkan bulan). Seiring perkembangan zaman dan perubahan konteks sosial─politik nasional, Muhammadiyah kemudian mengadopsi pendekatan hisab dengan kriteria imkan al-wujud, yakni penetapan hilal berdasarkan posisi bulan yang sudah berada di atas ufuk. Di sisi lain, NU tetap konsisten menggunakan rukyah sebagai metode utama, baik ketika berada dalam lingkar kekuasaan maupun di luar pemerintahan.
Perbedaan ini sejatinya tidak perlu dipertentangkan secara berlebihan. Sebab, keduanya memiliki landasan ilmiah dan argumentasi syar’i masing-masing. Dalam tradisi keilmuan Islam, perbedaan (ikhtilaf) adalah sesuatu yang lumrah, bahkan menjadi rahmat apabila disikapi dengan adab dan saling menghormati.
Yang menjadi tantangan saat ini adalah bagaimana perbedaan tersebut tidak dimanfaatkan untuk memecah belah umat, terlebih ketika isu-isu lama kembali diangkat dan disebarluaskan melalui media sosial tanpa konteks yang utuh. Dalam situasi global yang juga sedang tidak stabil, narasi-narasi yang berpotensi memperkeruh suasana perlu disikapi dengan kehati-hatian.
Ajakan untuk “podo ngalahe” atau saling mengalah sebagaimana disampaikan dalam tulisan tersebut patut direnungkan. Kompromi dalam bentuk kesepakatan kriteria hilal tertentu, misalnya, dapat menjadi jalan tengah yang mengedepankan kemaslahatan bersama (maslahah ‘ammah). Ini bukan soal mengorbankan prinsip, melainkan menempatkan persatuan umat sebagai prioritas utama.
Umat Islam Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga harmoni, bukan hanya di internal umat, tetapi juga dalam konteks kebangsaan. Persatuan Indonesia adalah hasil perjuangan panjang yang tidak boleh digadaikan oleh perbedaan tafsir dan metode keagamaan. Dalam konteks ini, nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 dan Pancasila menjadi fondasi penting dalam merawat keberagaman.
Pancasila sendiri lahir dari realitas kemajemukan bangsa Indonesia yang berbeda suku, bahasa, budaya, dan juga pemahaman keagamaan. Oleh karena itu, semangat toleransi, saling menghargai, dan mengedepankan kepentingan bersama harus terus dijaga.
Sudah saatnya umat Islam tidak terjebak dalam perdebatan yang berulang tanpa ujung. Energi kolektif umat seharusnya diarahkan pada hal-hal yang lebih konstruktif: memperkuat pendidikan, meningkatkan kesejahteraan, serta berkontribusi dalam membangun bangsa.
Perbedaan metode hilal adalah bagian dari dinamika intelektual Islam. Namun persatuan umat dan keutuhan bangsa adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Dalam bingkai ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathaniyah, kita diajak untuk melihat perbedaan sebagai kekayaan, bukan ancaman.
Dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka, umat Islam Indonesia diharapkan mampu menjadi teladan dalam merawat persatuan, baik sebagai sesama muslim maupun sebagai anak bangsa. (*)
Tambah komentar baru