Muhammad Zarkasi
Guru SMA Muhammadiyah 2 Surabaya
SPBU mendadak penuh antrean. Bahkan SPBU swasta pun ikut diserbu. Di kampung-kampung, orang-orang sampai membawa jerigen atau wadah lain untuk menyimpan BBM. Kondisi seperti ini kemungkinan menjadi salah satu faktor kenapa arus mudik Lebaran 2026 terasa lebih lenggang dari biasanya.
Harus diakui, kepanikan ini mulai muncul sejak pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal cadangan BBM nasional yang disebut hanya cukup untuk 21 hari dalam kondisi darurat. Walaupun akhirnya dijelaskan lagi bahwa yang dimaksud adalah BBM siap pakai di kilang, efek dari pernyataan awal itu sudah telanjur membuat masyarakat khawatir.
Di sinilah pentingnya komunikasi publik. Pernyataan pejabat, apalagi yang menyangkut kebutuhan vital seperti BBM, tidak bisa hanya benar secara data, tetapi juga harus tepat secara cara penyampaian. Karena dalam kondisi sensitif, masyarakat tidak selalu mencerna informasi secara utuh—yang ditangkap sering kali justru bagian yang paling mengkhawatirkan.
Padahal, apa yang disampaikan Bahlil juga bukan tanpa alasan. Konflik antara Iran dan Amerika Serikat yang melibatkan Israel sejak akhir Februari sampai sekarang (24/3/2026) memang membuat jalur distribusi minyak dunia terganggu, terutama di wilayah penting seperti Selat Hormuz. Namun, masalahnya masyarakat kita sering kali lebih cepat bereaksi secara emosional daripada rasional. Informasi yang setengah dipahami bisa langsung berubah menjadi kepanikan massal.
Pola Berulang sejak Lama
Kalau dilihat ke belakang, kejadian seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Sejak awal 2000-an, kepanikan soal energi sering muncul tiap ada gejolak global.
Contohnya krisis global tahun 2008. Waktu itu krisis terjadi di Amerika Serikat karena masalah kredit macet, tetapi dampaknya terasa sampai ke Indonesia. Sebagai negara yang terhubung dengan ekonomi global, kita ikut kena imbas, termasuk di sektor energi.
Salah satu yang paling terasa waktu itu adalah lonjakan harga minyak tanah. Dari yang awalnya sekitar 1.500–2.000 rupiah per liter, naik menjadi 5.500–6.000 rupiah per liter. Dampaknya ke mana-mana, termasuk harga kebutuhan sehari-hari. Namun, di sisi lain, momen ini juga menjadi titik awal Indonesia beralih dari minyak tanah ke LPG secara besar-besaran.
Hal serupa terjadi lagi pada tahun 2013. Saat itu kebijakan ekonomi di Amerika Serikat berdampak pada aliran uang global, dan Indonesia ikut terdampak. Pemerintah akhirnya melakukan penyesuaian, termasuk mengurangi subsidi BBM. Dari situ, harga premium mulai naik, dan pelan-pelan digantikan oleh Pertalite pada tahun-tahun berikutnya.
Arah ke Kendaraan Listrik
Dari dua kejadian tadi, terlihat kalau perubahan kebijakan energi di Indonesia sebenarnya tidak selalu mendadak. Banyak yang memang sudah direncanakan sejak awal, lalu berjalan ketika ada momentum yang mendukung.
Misalnya, peralihan minyak tanah ke LPG sudah dirancang lewat kebijakan sejak 2007. Begitu juga dengan peralihan dari Premium ke Pertalite, yang dilakukan secara bertahap.
Kalau ditarik ke kondisi sekarang, fenomena panic buying BBM ini juga tidak bisa dilepaskan dari arah kebijakan energi ke depan, termasuk dorongan penggunaan kendaraan listrik. Pemerintah sendiri sudah punya rencana itu lewat Perpres Nomor 55 Tahun 2019.
Masalahnya, meskipun penjualan kendaraan listrik terus naik, jumlahnya masih belum sesuai harapan. Di sisi lain, situasi global yang sedang tidak stabil seperti sekarang bisa membuat masyarakat makin merasa bahwa BBM itu “tidak aman”. Pernyataan soal cadangan 21 hari tadi, walaupun sudah diluruskan, ikut memperkuat kekhawatiran itu.
Komunikasi Publik dan Dampaknya
Memang benar, konflik di sekitar Selat Hormuz bisa mengganggu distribusi minyak dunia. Namun, tetap perlu dilihat secara lebih tenang. Tidak semua jalur distribusi benar-benar terputus, dan tidak semua negara pemasok Indonesia terdampak langsung.
Indonesia sendiri punya beberapa sumber impor BBM, seperti Singapura, Malaysia, Arab Saudi, dan Nigeria. Artinya, dari sisi pasokan, sebenarnya masih cukup beragam dan tidak bergantung pada satu wilayah saja.
Namun, persoalan utamanya bukan hanya soal ada atau tidaknya BBM, tetapi bagaimana informasi itu disampaikan ke publik. Dalam masyarakat dengan tingkat konsumsi tinggi dan kecenderungan mudah panik terhadap isu kelangkaan, cara komunikasi menjadi faktor yang sangat menentukan.
Pernyataan yang kurang utuh atau kurang hati-hati bisa memicu reaksi berlebihan. Panic buying adalah contohnya. Ketika masyarakat merasa ada ancaman, responsnya bukan menahan diri, tetapi justru membeli lebih banyak. Akibatnya, yang awalnya hanya kekhawatiran berubah menjadi kelangkaan nyata di lapangan.
Efeknya pun tidak berhenti di situ. Aktivitas ekonomi bisa terganggu, distribusi menjadi tidak lancar, dan pada akhirnya masyarakat sendiri yang menanggung dampaknya.
Peralihan ke kendaraan listrik memang penting untuk masa depan. Namun, prosesnya perlu dilakukan secara bertahap dan realistis. Lebih dari itu, pemerintah perlu memahami bahwa masyarakat tidak hanya butuh informasi yang benar, tetapi juga cara penyampaian yang menenangkan dan mudah dipahami.
Kalau aspek ini diabaikan, kebijakan yang sebenarnya baik bisa justru memicu kepanikan. Dan seperti yang terjadi sekarang, dampaknya bisa langsung terasa dalam kehidupan sehari-hari. (*)
Tambah komentar baru