Natasya Bunga Putri Pricilliya
Mahasiswa Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surabaya
Hidup di Indonesia hari ini berarti hidup dalam dua dunia sekaligus: realitas fisik dan ruang siber. Menjelang dinamika politik 2024 yang kian menghangat, wajah kehidupan berbangsa kita tercermin jelas melalui layar gawai. Sayangnya, alih-alih menjadi sarana pemersatu, ruang digital kita sering kali menjadi panggung bagi teater perpecahan, hoaks, dan ujaran kebencian yang tajam. Pertanyaannya, sejauh mana nilai Pancasila masih kita pegang dalam jempol yang mengetik di kolom komentar?
Isu yang belakangan mencuat adalah maraknya kampanye hitam yang menggunakan teknologi manipulatif, seperti deepfake atau penyebaran potongan video tanpa konteks, salah satunya terkait isu kebijakan ekonomi atau persaingan tokoh politik nasional. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyaksikan bagaimana persaudaraan antartetangga atau teman bisa retak hanya karena perbedaan pilihan politik yang diperuncing oleh provokasi di grup WhatsApp atau media sosial.
Fenomena ini menunjukkan adanya jarak antara pemahaman teoretis Pancasila dengan praktiknya. Sila ketiga, "Persatuan Indonesia", sering kali hanya menjadi slogan di dinding kelas, sementara di dunia maya kita justru lebih gemar mencari perbedaan dan meruncingkan konflik demi membela kepentingan kelompok tertentu.
Pancasila sebagai Kompas Literasi
Menghadapi isu ini, kita perlu merevitalisasi nilai-nilai luhur bangsa sebagai dasar beretika di internet. Kehidupan bernegara yang sehat bermula dari individu yang memiliki integritas. Sila keempat, yang menekankan hikmat kebijaksanaan dan musyawarah, seharusnya menjadi landasan kita dalam berdialog. Musyawarah tidak harus selalu bertemu muka; ia bisa berupa diskusi yang sehat di kolom komentar tanpa perlu menjatuhkan martabat orang lain.
Literasi digital bukan sekadar kemampuan mengoperasikan aplikasi, melainkan kecerdasan emosional untuk memvalidasi informasi. Saat kita menerima informasi yang memancing amarah, sebagai warga negara yang baik, kita dituntut untuk bersikap kritis (tabayyun). Apakah informasi ini benar? Apakah menyebarkannya akan membawa manfaat atau justru kerusakan? Inilah bentuk nyata pengamalan sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", di mana kita memperlakukan orang lain di ruang digital dengan adab yang sama seperti di dunia nyata.
Nasionalisme di masa sekarang tidak lagi melulu soal mengangkat senjata, melainkan menjaga kondusivitas bangsa melalui konten-konten yang menyejukkan. Kehidupan berbangsa dan bernegara dalam keseharian haruslah mencerminkan semangat gotong royong, termasuk dalam menjaga ruang siber agar tetap bersih dari racun polarisasi.
Jika kita ingin Indonesia tetap kokoh, mulailah dengan satu langkah sederhana: berhenti menjadi penyebar kegaduhan dan mulai menjadi pembawa pesan perdamaian. Sebab, kualitas demokrasi kita tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin, tetapi oleh seberapa dewasa rakyatnya dalam berinteraksi satu sama lain. (*)
Tambah komentar baru