Aisyah Mutiara Audina Aisyi
Mahasiswi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya
Pemerintah Indonesia memperketat akses media sosial untuk anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026. Kebijakan ini mewajibkan platform berisiko tinggi (TikTok, Instagram, YouTube, dan lain-lain) menonaktifkan akun anak di bawah 16 tahun untuk menekan kecanduan, cyberbullying, dan paparan konten negatif.
Anak-anak di bawah usia 16 tahun dilarang bermain media sosial (Ilustrasi AI).
Rencana pemerintah untuk membatasi akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun belakangan ini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Kebijakan ini dinilai sebagai upaya perlindungan terhadap generasi muda, tetapi di sisi lain juga menimbulkan kekhawatiran terkait pembatasan kebebasan di era digital yang semakin terbuka.
Fenomena penggunaan media sosial pada anak memang tidak bisa dianggap sepele. Saat ini, tidak sedikit anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di depan layar tanpa pengawasan yang memadai. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari kecanduan, menurunnya interaksi sosial secara langsung, hingga gangguan kesehatan mental akibat paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka.
Namun demikian, muncul pertanyaan yang cukup mendasar: apakah pembatasan benar-benar menjadi solusi yang efektif? Jika kebijakan ini hanya berfokus pada pelarangan tanpa diiringi pengawasan yang konsisten dan edukasi yang memadai, maka besar kemungkinan tujuan yang diharapkan tidak akan tercapai. Anak-anak tetap dapat menemukan cara untuk mengakses media sosial secara bebas, meskipun telah ada aturan yang membatasi.
Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, kebijakan publik seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat pembatas, tetapi juga sebagai sarana pembinaan. Negara memang memiliki kewajiban untuk melindungi warganya, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus. Namun, perlindungan tersebut juga harus diimbangi dengan upaya pemberdayaan, agar anak mampu memahami dan menghadapi tantangan di dunia digital secara bijak.
Menurut pendapat saya, pembatasan ini dapat menjadi langkah awal yang baik, tetapi bukan merupakan solusi akhir. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya bersifat sementara atau sekadar formalitas, melainkan benar-benar mampu memberikan dampak nyata. Edukasi digital, penguatan peran keluarga, serta pengawasan yang berkelanjutan harus berjalan beriringan dengan kebijakan tersebut.
Dengan demikian, pembatasan media sosial bagi anak seharusnya tidak hanya dipandang sebagai bentuk larangan, tetapi sebagai bagian dari upaya bersama untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat. Jika diterapkan secara tepat dan menyeluruh, kebijakan ini berpotensi membantu membentuk generasi muda yang tidak hanya terlindungi, tetapi juga cerdas dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi. (*)
Tambah komentar baru