Pemilukada = NPWP?

KLIKMU.CO - Pekan lalu saya sengaja week-end menikmati pemandangan di Kawasan pegunungan Bendungan Wonorejo, Tulung Agung sekalian mampir di rumah rekan. Tidak melewatkan, ritual ngopi sekalian ikutan nimbrung dan sok akrab di warung milik Mak Nah. Alunan ringan suara radio jadoel milik Mak Nah terdengar jelas syair lagu Jaran Goyangnya si Ratu Koplo Via Vallen. Saya berusaha mengakrabi tiga pria yang tengah asik ngobrol soal Pemilihan Bupati dan Gubernur yang di gelar serempak bulan Juli mendatang. "Broo…, pokoke sopo ae sing kampanye yen wenehi duit yo tak coblos," kata lelaki paruh baya salah satu dari mereka sambil nyruput secangkir kopi panasnya. “Yo ora iso to, Kang. Sak iki kabeh calon mesti “andum” lhoh. nek dicoblos kabeh kan ora sah,” sanggah pria lainnya. "Yo seng akeh dewe kuwi seng dipilih to, Kang," kata pria ketiga yang sedari awal asik mengisap filternya tiba-tiba menyahut. "Wes ora usah rame-rame pokoke yen aku NPWP bae. Nomer Piro Wani Piro. Ngono bae kok repot,” timpal pria kedua sambil nyelonong meninggalkan selembar ribuan di sebelah cangkir kopinya. Dalam sebuah forum pengajian, salah satu jamaah wanita bertanya: “Bagaimana jika pemilihan nanti semua calon memberikan angpao, uang, sembako atau sejenisnya. Sementara kita hanya punya satu hak suara?" Ibu yani menyahut mencoba untuk menanggapi: “Ya diterima aja semuanya biar adil dicoblos semua, eman-eman angpaonya lumayan buat uang belanja,”ujar Ibu yang memang kaum urban sejak lima tahun tinggal di perkotaan. Yang lain, sebut saja bu Ira menimpali: “Ya, tidak bisa tho, bu, suara kita tidak sah, mestinya dicoblos satu saja jadi nanti pilihanya manut dengan pimpinan saja aman,” kata ibu Ira yang memang aktif di organisasi sebut saja ormas atau partai. Bu Minah pun menambahkan: “Jika ada Caleg membagi angpao ya ditolak dan bilang sudah punya pilihan karena suara kita sangat menentukan nasib bangsa lima tahun mendatang, uang yang kita terima harus dipertanggungjawabkan loh,” jawab Bu Minah. Sederet jawaban dan komentar yang bervariasi dalam diskusi itu berjalan gayeng, tetapi tetap saja jawaban tidak bisa sepenuhnya memuaskan jamaah karena masing-masing punya persepsi dalam memilih pemimpin. Dua contoh diskusi di atas setidaknya mencerminkan tiga segmen masyarakat pemilih dalam momentum Pemilukada mendatang. Pertama, masyarakat yang pragmatis. Mereka adalah komunitas yang apatis (tidak peduli) terhadap sebuah isu-isu penting serta tak ambil pusing dengan hiruk pikuk politik. Mereka sibuk dengan urusan ekonominya, sehingga tidak terlalu tertarik dengan isu apapun. Bagi mereka, apapun partainya dan siapapun calonnya "wani piro, bro...???" Kedua, adalah masyarakat yang mengiktui arus (follower). Mereka akan mengikuti apapun yang dipetuahkan oleh pimpinanya atau seseorang yang dianggap berpengaruh di lingkunganya. Apapun kata pemimpinnya, itu yang akan dilakukan. Komunitas ini relatif menyebar di desa maupun kota yang secara kultur sangat kental dengan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan atau perkumpulan sejenisnya, bagi mereka satu kata sami'na wa-atha’na (mendengar dan patuh). Ketiga, adalah kelompok idealis dan obyektif. Kelompok ini akan berpikir panjang dan obyektif dalam menentukan pilihan. Bagi mereka, satu suara adalah penentu nasib bangsa lima tahun berikutnya. Uang bukan menjadi pertimbangan, tetapi kompetensi, program, dan treck record sang calon adalah pertimbangan utamanya. Masyarakat ini umunya dari akademisi, birokrasi, pelajar guru/dosen yang latar nelakang pendidikanya memadai. Segmen ketiga tersebut mewakili masyarakat cerdas yang tak terbuai oleh rupiah, tak terpesona dengan rona keindahan banner tak juga tergiur oleh manisnya janji. Segmen ini akan lantang berkata “jangan membeli kucing dalam karung,” mereka juga akan senantiasa mengingatkan agar jangan terperosok pada lubang yang sama. Muhammad Sa’roni dalam sebuah bukunya berjudul “Cermin Kehidupan Rasul” menyebutkan kriteria memeilih calon pemimpin, yaitu; Pertama, tegas dan adil. Artinya mampu menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu, hukum dijadikan sebagai tahta tertingginya, bukan sebaliknya. Kedua, bermoral tinggi. Memilih Pemimpin berakhlaq dan bermoral merupakan suatu keharusan, wakil rakyat tentu akan sangat naif jika moralnya memprihatinkan. Moral tidak serta merta bisa dilihat dari sisi kasat mata saja, tetapi perilaku sosial dan sejarah serta track record menjadi hal penting untuk dipertimbangkan. Ketiga, tidak ambisius. Calon yang tampil hanya bermotif kepentingan sesaat dan inisiatifnya sendiri tanpa program dan misi kemasyarakatan yang jelas tentu patut diduga hanya bermotif kepentingan pribadi atau golongannya. Keempat, Aspiratif. Mengemban amanah rakyat tidaklah mudah, sehingga pemimpin yang mampu melihat, mendengar dan merasakan dengan hati tentang kebutuhan masyarakat menjadi syarat penting bagi masyarakat untuk menjatuhkan pilihannya. Dan kelima, bermusyawarah (Mujadalah). Senantiasa melakukan pendekatan musyawarah untuk menentukan kepentingan masyarakat. Jadi, kepentingan rakyat itu bukan bersifat top-down, yakni kepentingan pemimpin yang dipaksakan harus diterima oleh masyarakat. Tetapi, hendaknya bersifat bottom-up, kebutuhan masyarakat yang harus diutamakan serta menjadi prioritas yang harus diperjuangakan tanpa syarat dan embel-embel tertentu. Saya mengajak pembaca dan semua calon pemilih, satu saja suara kita menjadi penentu nasib bangsa dalam membangun dan memperjuangkan nasib rakyat. Ketika wakil kita yang terhormat itu terlanjur tersandung masalah hukum, itu bisa bermula dari satu suara titipan kita yang terlanjur terbeli dari bilik suara dengan beberapa rupiah saja. Sebagai masyarakat yang cerdas, hendaknya kita bisa selektif pilih calon yang mampu melayani dan mewakili rakyat, bukan mewakili diri dan partai atau kelompoknya, sementara janji kampanye sekedar angin surga yang teraiabaikan akibat ambisi durjana pengumpul pundi-pundi harta, berfoya-foya, dan duduk manis di menara gading yang jauh dari jangkauan rakyatnya. Semangat memilih calon pemimpin masa depan (*) [caption id="attachment_4243" align="alignnone" width="583"] M. Roissudin, M.Pd.
(Praktisi Sekaligus Pegiat Sosial Budaya dan Pendidikan)[/caption]