KLIKMU.CO – Ramainya seruan "Stop Bayar Pajak" di media sosial tidak dapat dimaknai sekadar sebagai ajakan membangkang terhadap negara. Fenomena tersebut justru menjadi alarm sosial yang menunjukkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.
Pakar ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), Arin Setyowati, mengatakan seruan tersebut merupakan akumulasi kekecewaan publik terhadap berbagai persoalan. Mulai dari kasus korupsi, gaya hidup pejabat yang dinilai berlebihan, kualitas pelayanan publik yang belum memuaskan, hingga kebijakan fiskal yang dianggap semakin membebani masyarakat.
"Namun, berhenti membayar pajak jelas bukan solusi. Pajak merupakan sumber utama pembiayaan negara untuk membangun sekolah, jalan, rumah sakit, memberikan subsidi, bantuan sosial, membayar gaji guru, hingga membiayai layanan keamanan dan pelayanan publik lainnya," ujar Arin, Rabu (8/7/2026).
Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada penting atau tidaknya pajak, melainkan pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap cara negara memungut dan mengelola penerimaan tersebut.
"Masalahnya bukan pada penting atau tidaknya pajak, melainkan pada kepercayaan publik terhadap cara negara memungut dan mengelolanya," tegasnya.
Arin menjelaskan, secara fiskal Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Berdasarkan data OECD, rasio pajak Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2023 baru mencapai 12 persen. Angka tersebut masih jauh di bawah rata-rata kawasan Asia-Pasifik sebesar 19,5 persen maupun rata-rata negara OECD yang mencapai 33,9 persen.
Sementara itu, realisasi sementara APBN 2025 yang dilaporkan Kementerian Keuangan menunjukkan penerimaan perpajakan mencapai Rp2.217,9 triliun atau sekitar 89 persen dari target sebesar Rp2.387,3 triliun.
"Negara membutuhkan penerimaan, tetapi rakyat juga membutuhkan bukti bahwa pajak benar-benar kembali dalam bentuk manfaat publik," katanya.
Arin menilai masyarakat sebenarnya tidak menolak membayar pajak. Mereka hanya merasa belum memperoleh perlakuan yang adil dari negara.
"Rakyat kecil patuh membayar pajak kendaraan, PBB, PPN, dan berbagai pungutan lainnya. Namun mereka juga menyaksikan jalan yang rusak, layanan publik yang rumit, korupsi yang terus berulang, serta elite yang tampak tidak ikut menanggung beban yang sama," ujarnya.
Ia mengingatkan, apabila kepatuhan pajak terus menurun, dampaknya akan dirasakan seluruh masyarakat.
"Jika penerimaan negara melemah, pemerintah berpotensi menambah utang, memangkas belanja publik, atau menaikkan pungutan lainnya. Pada akhirnya, masyarakat juga yang akan menanggung akibatnya," jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah juga diminta tidak memandang masyarakat hanya sebagai sumber penerimaan negara. Kebijakan perpajakan yang terlalu agresif dinilai dapat menekan konsumsi rumah tangga, melemahkan UMKM, serta mengurangi semangat berproduksi.
"Pajak yang baik bukan sekadar tinggi, tetapi harus adil, mudah dipenuhi, tidak mematikan usaha, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik," tambahnya.
Krisis Pajak Berakar pada Moral Fiskal
Arin mengatakan kepatuhan pajak tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, melainkan juga dipengaruhi moral fiskal (tax morale), yakni kemauan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela.
Menurut OECD, tax morale sangat dipengaruhi kualitas pelayanan publik dan kuatnya kontrak sosial antara negara dengan warga. Sejumlah penelitian di Indonesia juga menunjukkan bahwa tingkat korupsi, kepercayaan terhadap otoritas pajak, serta persepsi masyarakat terhadap pemerintah berpengaruh besar terhadap kepatuhan membayar pajak.
"Ketika masyarakat terus melihat praktik korupsi, motivasi untuk membayar pajak ikut melemah," katanya.
Arin menambahkan, kondisi tersebut semakin memprihatinkan setelah Transparency International menempatkan Indonesia di peringkat 109 dari 182 negara dalam Corruption Perceptions Index (CPI) 2025. Reuters juga melaporkan skor Indonesia turun dari 43 menjadi 42.
"Ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menjadi syarat utama untuk memulihkan kepatuhan pajak masyarakat," ujarnya.
Lima Langkah Memulihkan Kepercayaan
Untuk mengembalikan kepercayaan publik, Arin mengusulkan lima langkah yang perlu segera dilakukan pemerintah.
Pertama, melakukan audit moral terhadap belanja negara dengan memangkas pengeluaran seremonial, perjalanan dinas berlebihan, fasilitas elite, serta program yang tidak mendesak.
"Negara tidak bisa meminta rakyat patuh jika pejabat tidak memberikan teladan," tegasnya.
Kedua, menghadirkan dashboard transparansi "Pajak Kembali ke Rakyat" hingga tingkat daerah agar masyarakat dapat memantau secara langsung penggunaan uang pajak untuk pembangunan jalan, sekolah, puskesmas, maupun program sosial.
Ketiga, mereformasi pajak daerah berbasis keadilan. Setiap kenaikan PBB, pajak kendaraan, opsen pajak, maupun pungutan daerah lainnya perlu disertai kajian dampak terhadap pekerja informal, petani, nelayan, pengemudi ojek, guru honorer, dan pelaku UMKM. Pemerintah juga perlu memperluas skema keringanan, cicilan, tarif progresif, hingga pemutihan terbatas bagi kelompok rentan.
Keempat, menjadikan pemberantasan korupsi sebagai strategi fiskal nasional. Menurutnya, setiap kebocoran penerimaan pajak, korupsi anggaran, gratifikasi, maupun penyalahgunaan fasilitas negara harus ditindak secara terbuka agar kepercayaan masyarakat kembali pulih.
Kelima, menyederhanakan administrasi perpajakan, terutama bagi pelaku UMKM. Banyak wajib pajak belum patuh bukan karena enggan membayar pajak, melainkan karena prosedur yang rumit, minim pendampingan, dan kekhawatiran melakukan kesalahan administrasi.
Di akhir keterangannya, Arin menegaskan bahwa yang seharusnya dihentikan bukanlah pembayaran pajak, melainkan praktik-praktik yang menggerus kepercayaan masyarakat.
"Jangan 'Stop Bayar Pajak'. Yang harus dihentikan adalah korupsi, pemborosan, ketidakadilan, dan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Pajak membutuhkan kepatuhan, tetapi kepatuhan hanya akan lahir dari negara yang amanah," pungkasnya.
(Uswatun Khasanah/AS)
Tambah komentar baru